Politik: Fadli Zon: Jokowi Setuju Sosialisasi Revisi UU KPK

Fadli Zon: Jokowi Setuju Sosialisasi Revisi UU KPK Fadli Zon. Foto: dok/JPNN.com jpnn.com, JAKARTA - DPR tak mempedulikan kecaman publik...

Fadli Zon: Jokowi Setuju Sosialisasi Revisi UU KPK


Fadli Zon. Foto: dok/JPNN.com
jpnn.com, JAKARTA - DPR tak mempedulikan kecaman publik mengenai sosialisasi revisi UU KPK yang tengah bergulir saat ini. Dewan malah berkilah bahwa langkah tersebut sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, sosialisasi revisi UU KPK merupakan tindak lanjut dari kesepakatan pemerintah dan dewan yang dibuat tahun lalu.
”Ya karena memang pada waktu rapat konsultasi dengan presiden pertengahan tahun lalu, presiden sendiri menyatakan perlu ada sosialisasi untuk revisi UU KPK,” kata Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/3).
Bahkan, Fadli menyebut sosialisasi ini sebenarnya sudah molor dari rencana semula. ”Harusnya lebih awal. Tapi mungkin karena kegiatan dan lain-lain, dinamika di DPR dan sebagainya itu baru mulai bisa dilakukan,” tandas Fadli.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi'i merasa kinerja KPK saat ini memang perlu dilakukan evaluasi. ”Kayanya menurut saya pribadi ya belum menurut Fraksi Gerindra, memang sudah layak untuk dievaluasi kinerja KPK,” kata Syafi'i saat dihubungi wartawan.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan, kalau lembaga antirasuah itu prestasinya hanya tertumpu atau mengandalkan pada operasi tangkap tangan (OTT). ”KPK jangan hanya bertumpu pada OTT, kalau cuma OTT karena hak penyadapan kita tidak perlu KPK yang biayanya mahal itu,” aku Syafi’i.
Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Romo Syafi'i ini mengaku setuju dengan apa yang dikeluarkan pimpinan DPR untuk melakuk an sosialisasi tentang revisi UU KPK ke beberapa kampus atau universitas. ”Saya kira sependapat dengan upaya untuk revisi itu guna meningkatkan kualitas kinerja KPK, saya kira begitu,” tandas Syafi’i.
Untuk diketahui, Badan Keahlian DPR telah melakukan sosialisasi revisi UU KPK di sejumlah kampus seperti Universitas Andalas pada 9 Februari 2017 dan Universitas Nasional pada 28 Februari 2017. Rencananya, Badan Keahlian DPR akan melakukan sosialisasi ke Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada 22 atau 23 Maret 2017.
Ketua BKD Johnson Rajagukguk mengakui ada penugasan yang dikeluarkan oleh Setya Novanto selaku Ketua DPR RI untuk melakukan sosialisasi revisi UU KPK. ”Oh iya (benar), beberapa waktu lalu sekira Februari,” katanya. (dil)
Sumber:JPNN