"Belum Ada 'Trust' dari Masyarakat Terhadap Peradilan Kasus Ahok" - KOMPAS.com KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Massa pendu...
KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Massa pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggelar acara Malam Solidaritas Matinya Keadilan di Tugu Proklamasi, Jakarta, Rabu (10/5/2017). Mereka menggelar doa bersama serta menyalakan lilin untuk menuntut keadilan mengenai kasus penodaan agama yang menimpa Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama. JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti sekaligus pengamat sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai, reaksi masyarakat yang muncul pasca-vonis sidang kasus penodaan agama dengan terpidan a Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi indikator lemahnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
"Belum ada trust dari masyarakat terhadap proses peradilan," ujar Ubedilah dalam sebuah diskusi Dramaturgi Ahok di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/5/2017).
Menurut Ubedilah, tidak bisa dipungkiri saat ini muncul praktik "mobokrasi". Artinya pengambilan keputusan elite ditentukan oleh mobilisasi massa.
Menurut dia, gerakan massa tersebut tidak muncul secara natural, tetapi karena ada provokasi yang didasari kepentingan politik. Dalam konteks lembaga peradilan, hal itu memunculkan anggapan bahwa proses hukum tidak mencerminkan adanya indepedensi.
(Baca: PDI-P Pertimbangkan Uji Materi Pasal yang Jerat Ahok)
"Salah satu ciri utama negara demokrasi adalah peradilan yang independen. Menurut saya proses hukum seharusnya independen," kata Ubedilah.
Pada Selasa (9/5/2017 ) majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada Ahok. Hakim menyatakan Gubernur DKI non-aktif itu telah melakukan penodaan agama Islam melalui pidatonya di Kepulauan Seribu, 27 September 2016, yang menyitir Surat Al-Maidah Ayat 51.
Putusan itu pun akhirnya memunculkan berbagai reaksi di masyarakat yang mengkritik putusan tersebut dan meminta Ahok dibebaskan.
Ketua Setara Institute Hendardi menilai 'trial by mob' terjadi dalam putusan majelis hakim. Aspek-aspek non-hukum itu mempertegas bahwa putusan majelis hakim PN Jakut merupakan 'trial by mob'.
"Kerumunan massa menjadi sumber legitimasi tindakan aparat penegak hukum. Majelis hakim pun memilih jalan pengutamaan koeksistensi sosial yang absurd dibandingkan melimpahkan jalan keadilan bagi seorang warga negara, Basuki," tuturnya.
Kompas TV Karangan Bunga Bernuansa Hitam Datangi Balai Kota Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:- Ahok Divonis 2 Tahun
Terkini Lainnya 
Massa Jebol Pagar Kantor Gubernur Sulut, Fahri Hamzah Dievakuasi Regional 13/05/2017, 16:11 WIB 
Aksi Bela Ahok dan Dukung Jokowi Muncul di Belasan Negara Internasional 13/05/2017, 16:09 WIB 
Lagi-lagi, Ratusan Hiu Terdampar di Teluk San Fransisco Sains 13/05/2017, 16:08 WIB 
Jalan Kaki dari Sragen ke Jakarta, Sri Berikan Susu dan Ayam ke Jokowi Nasional 13/05/2017, 16:05 WIB 
Wapres: Tingkatkan Fungsi Masjid untuk Tangkal Paham Radikalisme Regional 13/05/2017, 16:04 WIB 
Sodomi Anak Kecil, Penjual Soto Terancam Dibui 15 Tahun Megapolitan 13/05/2017, 15:54 WIB 
Djovovic Vs Nadal dalam Episode Ke-50 Olahraga 13/05/2017, 15:52 WIB 
Larangan Cantrang Akan Jadi Bom Waktu untuku Jokowi Maju Pilpres 2019 Nasional 13/05/2017, 15:48 WIB 
Djarot Janji Tindak Tegas PKL Tanah Abang Megapolitan 13/05/2017, 15:35 WIB 
Presiden Jokowi dan Tragedi Mei Nasional 13/05/2017, 15:29 WIB 
Berlibur di Pantai Sedahan, Dua Mahasiswa Terseret Ombak Regional 13/05/2017, 15:22 WIB 
Hadiri OBOR di China, Jokowi Intip Peluang Jalur Sutera Modern Nasional 13/05/2017, 15:18 WIB 
Massa Penolak Fahri Hamzah Merangsek, Polisi Tembakkan Gas Air Mata Regional 13/05/2017, 15:12 WIB 
Djarot Minta Pemberian Vaksin Disesuaikan Kebutuhan Anak Megapolitan 13/05/2017, 14:57 WIB 
"Belum Ada 'Trust' dari Masyarakat Terhadap Peradilan Kasus Ahok" Nasional 13/05/2017, 14:54 WIB Load MoreSumber: Google News
Tidak ada komentar