Dapat Disclaimer, Ini Permintaan Kementerian Susi ke BPK

Dapat Disclaimer, Ini Permintaan Kementerian Susi ke BPK - Detikcom detikFinance / Berita Ekonomi Bisnis / Detail Berita Follow detikFi...

Dapat Disclaimer, Ini Permintaan Kementerian Susi ke BPK - Detikcom

detikFinance / Berita Ekonomi Bisnis / Detail Berita Follow detikFinance

Jumat 26 May 2017, 10:53 WIB Dapat Disclaimer, Ini Permintaan Kementerian Susi ke BPK Eduardo Simorangkir - detikFinance

Foto: Grandyos Zafna FOKUS BERITA Jokowi Marah Soal Disclaimer Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta Badan Pemeriksa Keuangan Rep ublik Indonesia (BPK RI) segera melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), menindaklanjuti opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer BPK atas laporan keuangan KKP tahun 2016.
Surat permohonan pemeriksaan lanjutan kepada BPK pada tanggal 15 dan 17 Mei lalu.
"Sebelumnya kita sudah meminta perpanjangan waktu kepada BPK, karena BPK tidak bersedia memberikan perpanjangan waktu, kita minta dilakukan pemeriksaan baru. Kalau misalnya kita tanggal 2 (Juni) ini diperiksa, kita siap. Benar-benar siap," kata Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardijanto dalam siaran pers, Jumat (26/5/2017).
KKP mengakui adanya keterlambatan penyerahan dokumen pertanggungjawaban terkait pengadaan 1.716 Kapal Penangkap Ikan (KPI) pada Agustus 2016 lalu. Keterlambatan tersebut terjadi karena adanya hambatan kerja yang ditemui galangan. Hal ini tidak menyangkut kerugian negara sama sekali tidak, hanya saja waktu yang dimiliki KKP untuk menyiapkan laporan keuangan sangat rigid.
Pembangunan 1.716 KPI tersebut adalah program KKP untuk menyediakan kapal penangkap ikan bagi nelayan-nelayan kecil di Indonesia. Tujuannya agar keberhasilan pemberantasan Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) juga dapat dinikmati oleh nelayan kecil. Di samping itu, KKP juga menginginkan galangan kapal Indonesia tumbuh, terutama galangan menengah ke bawah.
Untuk itu, KKP memilih pembangunan kapal dengan sistem e-katalog agar pengadaan kapal dapat berjalan cepat dan efisien, serta dapat menyentuh galangan menengah. Sistem lelang dinilai hanya akan menguntungkan galangan-galangan besar. Namun, pengadaan KPI tersebut mengalami sedikit hambatan. Penyebabnya, mitra yang berupa galangan menengah memiliki modal kerja yang terbatas. Beberapa galangan bahkan membatalkan kontrak, padahal pembayaran seharusnya sudah diselesaikan pada akhir tahun.
Menanggulangi hal tersebut, pada pertengahan Desember 2016, KKP menyepakati perubahan c ara pembayaran dari turnkey (pembayaran saat semua pekerjaan selesai) menjadi termin (pembayaran berdasarkan kemajuan fisik pekerjaan), perpanjangan kontrak hingga 90 hari, dan pengurangan volume.
"Mengikuti tata cara pembayaran akhir tahun, kita melakukan pembayaran untuk 754 kapal sekitar Rp 209 miliar, dengan bank garansi pembayaran sekitar Rp 97 miliar sesuai prediksi kemajuan fisik pekerjaan per tanggal 23 Desember 2016 dan 31 Desember 2016," terangnya.
Perbaikan kontrak berupa perubahan volume, perpanjangan kontrak, perubahan tata cara pembayaran, bahkan pemutusan kontrak baru dapat dilakukan bertahap dan diserahkan lengkap pada awal Mei 2017. Begitu pula dengan perhitungan denda keterlambatan, juga baru bisa dilakukan setelah semua dokumen lengkap.
Pembangunan dengan sistem pembayaran turnkey tidak mensyaratkan kosultan pengawas. Namun, dengan berubahnya pembayaran menjadi sistem termin, KKP membutuhkan pengawas untuk melakukan pemeriksaan fisik ke majuan pekerjaan.
Untuk itu, KKP mengirim tim mereka langsung untuk memeriksa ke tiap-tiap galangan untuk menghitung kemajuan fisik per tanggal 31 Desember 2016 yang akan diperhitungkan dengan jaminan pembayaran, yang baru bisa dilaksanakan pada Februari 2017. Sedangkan, tim audit BPK sudah mulai meminta dokumen pada minggu ketiga Januari 2017.
Diakibatkan berbagai perubahan dan tambahan kegiatan tersebut, KKP baru bisa menyusun dokumen-dokumen pertanggungjawaban pada awal Maret 2017, sedangkan BPK meminta 31 Maret 2017 semua dokumen telah diserahkan. Meski tak dapat memenuhi tenggat waktu yang diberikan BPK, KKP tetap menyerahkan dokumen laporan secara bertahap. Pihak auditor menolak semua bukti dengan alasan tidak tersisa cukup waktu lagi untuk meneliti bukti tersebut karena disampaikan melewati batas waktu pemeriksaan lapangan.
Sebagai informasi, pada penyediaan KPI tersebut, KKP membuat sekitar 20-an tipe kapal yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan Wila yah Pengelolaan Perikanan (WPP) di seluruh Indonesia. Dari 754 KPI yang dibangun, saat ini 509 sudah diserahkan kepada penerima bantuan, 201 sudah selesai dan menunggu didistribusikan kepada penerima bantuan, dan 44 lainnya dalam pengerjaan 80 persen.
Selain itu, Kepala Biro Keuangan KKP, Darmadi Aries Wibowo juga menjelaskan penyebab lainnya opini disclaimer BPK terhadap laporan keuangan KKP.
"Penyebab lainnya terkait dokumen kepemilikan tanah di Jawa Timur berdasarkan perjanjian Ruislag Departemen Pertanian tahun 1998, diputuskan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) pada tahun 2009 lalu harus ditindaklanjuti KKP. Tapi kita belum bisa tindaklanjuti karena KKP sendiri tidak memiliki dokumen perjanjian tersebut dan masih dalam tahap konfirmasi BPN (Badan Pertahanan Nasional)," ujar Darmadi.
Di samping itu juga ada pembelian tanah PPN (Pelabuhan Perikanan Nasional) Pelabuhan Ratu dari Pertamina yang dibayar secara bertahap masih dalam negosiasi akan di lanjutkan atau dibatalkan. KKP sudah membayar Rp 20,7 miliar dan nilai total Rp 47,34 miliar, tetapi kita belum punya sertifikatnya karena tadi masih dalam proses negosiasi.
"Kalau laporan pengadaan kapal, dokumennya kan diterima BPK, tapi tidak dianggap karena keterlambatan. Kalau yang ruislag Departemen Pertanian dan pembelian tanah Pertamina ini kan memang on process. Jadi kami sekali lagi kami siap untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan melalui pemeriksaan dengan tujuan tertentu," pungkas Darmadi. (mkj/dna)
FOKUS BERITA Jokowi Marah Soal Disclaimer Berita Terkait

Pengadaan Kapal Kementerian Susi yang Berujung Disclaimer
Dalam 5 Tahun Terakhir, Baru di 2016 Kementerian Susi Disclaimer
Setelah 10 Tahun, Kementan Raih WTP dari BPK
Ini Kesalahan Susi Sampai Laporan Keuangannya Disclaimer
BPK: Opini Disclaimer Belum Pasti Ru gikan Negara
Apa Itu Disclaimer Sampai Membuat Jokowi Marah-marah?
Seberapa Penting Kereta Cepat Hingga Buat Jokowi Kesal?
Ini Penjelasan Susi Setelah Dimarahi Jokowi Soal Disclaimer

Julia Perez, Bioinformatika, dan Pengobatan Kanker Serviks

detikNews

Pemkot Surabaya akan Bangun Jembatan Ratna untuk Pecah Kemacetan

detikNews

Pesan untuk Jaga Keutuhan dan Bangkit dari Luhut

detikNews

Anies Jamin Kebijakan di DKI Selaras dengan Pemerintah Pusat

detikNews

Anies-Sandi Komitmen Penuhi Janji Kampanye, Termasuk KJP Plus

detikNews

Tahun ini, Pemerintah Pusat akan Bangun 2 Jalan Layang di Solo

detikNews

DPD Gelar Paripurna Luar Biasa

detikNews

DPR Dengarkan Laporan BPK

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com News Feed

Tak Khawatir Teror Bom, Ini yang Diperhatikan Investor Pasar Modal
Jumat, 26 Mei 2017 11:00 WIB Teror bom di Kampung Melayu diyakini tidak berpengaruh besar pada pasar modal. Terbukti pagi ini IHSG dibuka positif. Apa yang diperhatikan investor?
Dapat Disclaimer, Ini Permintaan Kementerian Susi ke BPK
Jumat, 26 Mei 2017 10:53 WIB KKP mendapatkan opini disclaimer atas Laporan Keuangan 2016. KKP kemudian meminta secara khusus kepada BPK untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Asosiasi: Pengguna Uang Elektronik Tidak Kena Fee
Jumat, 26 Mei 2017 10:48 WIB Asosiasi sistem pembayaran Indonesia (ASPI) dengan Bank Indonesia (BI) sedang membicarakan terkait pengenaan fee pada uang elektronik.
Pengadaan Kapal Kementerian Susi yang Berujung Disclaimer
Jumat, 26 Mei 2017 09:53 WIB Pengadaan kapal menjadi penyebab KKP mendapatkan opini disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
PLN Buka Tender Proyek PLTS di Sumatera, Totalnya 168 MW
Jumat, 26 Mei 2017 09:24 WIB PT PLN (Persero) mulai 23 Mei 2017 lalu telah membuka tender proyek-proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk Pulau Sumatera.
Dari Proyek Kereta Hingga Kapal Perang Dijamin oleh Eximbank
Jumat, 26 Mei 2017 09:15 WIB Banyak proyek besar di dalam negeri dijaminkan melalui Indonesia Eximbank. Apa saja proyek tersebut?
Pasca Teror Bom, IHSG Masih Bisa Positif
Jumat, 26 Mei 2017 09:10 WIB IHSG masih bisa positif meski kemarin terjadi teror bom di Jakarta Timur. Sentimen positif datang dari Wall Street yang semalam cetak rekor tertinggi.
Kiwoom Securities: IHSG Masih Bisa Negatif
Jumat, 26 Mei 2017 08:48 WIB Penutupan IHSG di bawah level 5,678 berpotensi memicu koreksi IHSG. Kami memperkirakan IHSG kembali bergerak negatif akhir pekan ini.
OSO Securities: IHSG Punya Potensi Rebound
Jumat, 26 Mei 2017 08:46 WIB Kami pekirakan hari ini IHSG berpotensi menguat seiring sudah mulai meredanya tekanan jual pada perdagangan sebelumnya.
Cara Berinvestasi di Reksa Dana
Jumat, 26 Mei 2017 08:42 WIB Ternyata walaupun sudah banyak orang mengetahui ada sebuah produk investasi reksa dana, tetap saja ada orang yang tak tertarik untuk berinvestasi di produk ini.
Wall Street Cetak Rekor Didorong Saham Konsumer
Jumat, 26 Mei 2017 08:20 WIB Indeks S&P 500 dan Nasdaq mencetak rekor tertinggi. Pasar saham Wall Street diramaikan oleh aksi beli di saham-saham konsumer.
Model Bisnis Uang Elektronik akan Diubah, Pengguna Jadi Kena Biaya?
Jumat, 26 Mei 2017 08:10 WIB Sebagai pengguna, tahukah anda jika selama ini bank penerbit tidak mendapatkan fee atau biaya dari transaksi uang elektronik?

BERITA TERBARU +

Tak Khawatir Teror Bom, Ini yang Diperhatikan Investor Pasar Modal Jumat, 26 Mei 2017 11:00 WIB
Dapat Disclaimer, Ini Permintaan Kementerian Susi ke BPK Jumat, 26 Mei 2017 10:53 WIB
Asosiasi: Pengguna Uang Elektronik Tidak Kena Fee Jumat, 26 Mei 2017 10:48 WIB
Pengadaan Kapal Kementerian Susi yang Berujung Disclaimer Jumat, 26 Mei 2017 09:53 WIB