Diminta Taufik Tidak Susun Rencana Pembangunan Daerah, Ahok: Yang Tanda Tangan Masih Saya - Tribunnews Diminta Taufik Tidak Susun Rencana Pe...
Diminta Taufik Tidak Susun Rencana Pembangunan Daerah, Ahok: Yang Tanda Tangan Masih Saya
Ahok menyatakan dirinya masih harus terlibat dalam penyusunan RPJMD karena dia yang akan menandatanganinya.
Repro/Kompas TVGubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017). TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil ketua tim pemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Muhammad Taufik, meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk mengajak gubernur dan wak il gubernur terpilih untuk menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Saat dikonfirmasi hal tersebut, Ahok sapaan Basuki menilai hal itu tidak bisa dilakukan karena segala hak dan kewenangan masih ada di tangannya.
"Engga ada aturan itu, karena tanda tangan masih saya," kata Ahok, Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2017) malam.
Sebelumnya diberitakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 murni kewenangan Gubernur Ahok. Namun, tiga bulan terakhir 2017, kepemimpinan di Jakarta sudah dibawah Anies-Sandi.
Untuk itu, kata dia, alangkah bijaknya Gubernur Ahok memberikan ruang untuk program prioritas Anies-Sandi dalam APBD Perubahan 2017.
"Selama tiga bulan, Anies-Sandi melaksanakan program Gubernur lama. Sangat sulit menghitung 100 hari karena 3 bulan itu. RPJMD 2017-2022 mutlak Anies-Sandi. Ini penting kami saya sampaikan. Untuk itu, Pemda DKI harus arif, kerjasama dan saling ter buka untuk pembahasan APBD perubahan," kata Muhammad Taufik di Posko Pemenangan Anies-Sandi, Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2017).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini menjelaskan, APBD Perubahan 2017 belum sama sekali dibahas oleh DPRD DKI. Artinya, ruang untuk bekerjasama seperti saat pergantian Gubernur Joko Widodo (Jokowi) 2012 menggantikan Fauzi Bowo saat perubahan masih sangat dimungkinkan.
Sehingga, RPJMD yang merupakan visi-misi dan mandat dari warga kepada Anies-Sandi dapat berjalan sesuai roh-nya 2017-2022.
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu pun menyayangkan penyusunan RPJMD 2017-2022 yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI.
Hal itu bisa membuat program visi-misi Anies-Sandi tidak bisa berjalan dalam anggaran yang disusun, khsusunya pada anggaran 2018 yang kini sudah dalam pembahasan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).
"Untuk anggaran 2018, hak Gubernur baru. Alangkah tidak tepat apabila gu bernur baru melaksanakan program 2018, tapi RPJMD disusun orang lain. RPJMD itu sekali lagi merupakan janji-janji Anies-Sandi dalam lima tahun dari 2017-2022. Jadi tidak elok kalau disusun orang lain. Ketika dilantik, RPJMD kita perda-kan," katanya.
Tidak ada komentar