Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan - KOMPAS.com KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Deputi Sekjen FITRA, Apung Widadi...
KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Deputi Sekjen FITRA, Apung Widadi dalam konferensi pers di Seknas Fitra, Jakarta, Rabu (26/4/2017). JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Apung Widadi, menilai penangkapan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan oleh Komisi Pemberantasan korupsi terkait jual-beli status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan tamparan keras bagi pemerintahan Joko Widodo.
"Selang seminggu setelah BPK memberikan hasil audit kepada Presiden dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), malam ini dua auditor utama BPK ditangkap KPK bersama den gan oknum dari Kemendes," kata Apung kepada Kompas.com, Jumat (26/5/2017).
Apung mengatakan, sejak awal, pemerintahan Jokowi harusnya tidak terlalu membanggakan status WTP yang diberikan oleh BPK. Sebab, status WTP memang tidak menjamin pemerintahan bersih dalam tata kelola anggaran.
Terbukti, menurut dia, banyak kasus korupsi kepala daerah yang ditangani KPK, padahal predikat laporan keuangan daerahnya WTP.
"Istilahnya ini ditunjukkan oleh KPK (ke Jokowi). WTP rasanya tidak layak dibanggakan," ucap Apung.
Apung mengaku sudah mendengar sejak lama adanya kabar bahwa status WTP yang diperjualbelikan oleh oknum di BPK. Kabar ini pun terbukti setelah penangkapan oleh KPK.
Fitra pun mendesak adanya reformasi internal di BPK.
"Ini adalah tamparan keras bagi BPK. Mitos selama ini bahwa ada jual beli predikat WTP di BPK seolah olah terpecahkan," kata dia.
(Baca: Ada OTT KPK, Fitra Nilai Mitos Jual-Beli Status WTP di BPK Terpecahkan)
Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan sebelumnya mengatakan, petugas KPK membawa dua Auditor Utama Keuangan Negara III BPK yang berinisial R dan AS beserta salah satu stafnya yang berinisial Y.
Selain BPK, operasi tangkap tangan diduga juga dilakukan terhadap pejabat di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Saat dikonfirmasi, Menteri Desa, Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa ia belum mendapatkan penjelasan secara rinci mengenai keterlibatan bawahannya dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK.
Namun, ia mendapat informasi bahwa petugas KPK mendatangi Kantor Kementerian Desa dan PDTT.
"Saya dapat informasi ada salah satu ruang pegawai Kemendes yang disegel KPK. Saya kirim biro hukum saya ke KPK untuk dapat informasi," ujar Eko, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.
Rencananya, pada Sabtu (26/5/2017) hari ini, KPK akan menggelar jumpa pers.
(Baca: Operasi Tangka p Tangan KPK terhadap Pejabat BPK Terkait Predikat WTP)
Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Operasi Tangkap Tangan pada beberapa orang pegawai Badan Pemeriksan Keuangan.
Berita TerkaitAda OTT KPK, Fitra Nilai Mitos Jual-Beli Status WTP di BPK TerpecahkanOperasi Tangkap Tangan KPK terhadap Pejabat BPK Terkait Predikat WTP KPK Tangkap 7 Orang dalam OTT Terkait Dua Lembaga NegaraTerkait OTT, KPK Segel Ruangan di Kementerian Desa dan PDTTSaat OTT, KPK Bawa Tiga Pegawai BPK untuk Diperiksa 
Terkini Lainnya 
Pemkot Bogor Upayakan Harga Sembako Stabil dan Tak Ada Penimbunan Megapolitan 27/05/2017, 07:36 WIB 
Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan Nasional 27/05/20 17, 07:11 WIB 
PBNU Minta Ramadhan Jadi Momentum Hentikan Caci Maki dan Saling Hujat Nasional 27/05/2017, 06:50 WIB 
Sabtu Ini, Schapelle "Ratu Mariyuana" Corby Dideportasi ke Australia Regional 27/05/2017, 06:27 WIB 
Tradisi Makan Bersama Saat Awal Ramadhan di Yogyakarta... Regional 27/05/2017, 06:26 WIB 
Ada OTT KPK, Fitra Nilai Mitos Jual-Beli Status WTP di BPK Terpecahkan Nasional 27/05/2017, 06:12 WIB 
Pembagian Kue Apem Jadi Tradisi Sambut Ramadhan di Surabaya Regional 27/05/2017, 05:57 WIB 
Pesan-pesan Djarot untuk Mengisi Bulan Suci Ramadhan... Megapolitan 27/05/2017, 05:44 WIB 
Puasa Ramadhan Pertama, Djarot Kosongkan Agenda demi Anak-Istri Megapolitan 27/05/2017, 05:42 WIB 
Kenapa Kampung Melayu Jadi Sasaran Teror Bom? Nasional 27/05/2017, 05:33 WIB 
Teror Bom Kampung Melayu Dianggap Rekayasa, Ini Tanggapan Kapolri Nasional 27/05/2017, 05:31 WIB 
Menkominfo Sebut Sulit Deteksi Perekrutan Teroris via Media Sosial Nasional 27/05/2017, 05:27 WIB 
Ketika Ratusan Wanita Pengusaha di Bandung Melawan Keterbatasan Regional 27/05/2017, 05:02 WIB 
Buya Syafii: Bangsa Indonesia Harus Bangkit Regional 27/05/2017, 04:29 WIB 
Sambut Ramadhan, Kudus Gelar Visualisasi T radisi "Dandangan" Regional 27/05/2017, 04:19 WIB Load MoreSumber: Google News
Tidak ada komentar