Gubernur Jatim Usulkan DPD Ikut dalam Proses Budgeting Cycle,ini ... - Surya Press Release Gubernur Jatim Usulkan DPD Ikut dalam...
Press Release
Gubernur Jatim Usulkan DPD Ikut dalam Proses Budgeting Cycle,ini MaksudnyaGubernur Jawa Timur, Soekarwo, mengusulkan agar DPD RI ikut terlibat proses budgeting cycle. Ternyata ini maksudnya..
Selasa, 9 Mei 2017 18:08
ist/humas pemprov jatimGubernur Jatim, Soekarwo (kanan) saat hadir dalam Forum Dialog dan Penandatangan Nota Kesepahaman Bersama atau MoU antara Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan DPD RI di Grand Ballroom The Westin Hotel, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta, Senin (8/5/2017). SURYA.co.id | JAKARTA - Gubernur Jatim, Soekarwo, mengusulkan agar Dewan Perwakilan Daera h (DPD) RI ikut dalam proses budgeting cycle agar bisa membawa aspirasi dari daerah ke ranah yang lebih tinggi.
Usulan itu disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo, saat menghadiri Forum Dialog dan Penandatangan Nota Kesepahaman Bersama atau MoU antara Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan DPD RI di Grand Ballroom The Westin Hotel, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta, Senin malam (8/5/2017).
Dijelaskan Pakde Karwo, proses budgeting cycle yang dimaksud adalah keikutsertaan DPD RI dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) provinsi yang digelar sebelum musrenbang nasional.
Setelah musrenbang provinsi, DPD juga perlu ikut serta dalam musrenbang nasional tersebut.
“Dengan adanya siklus tersebut, aspirasi masyarakat yang dituangkan saat musrenbang provinsi akan lebih didengar,†ujarnya seraya menambahkan bahwa siklus tersebut bisa menjadi jawaban atas mata rantai yang hilang pada posisi penyampaian aspirasi rakyat.
M enurut Pakde Karwo, selama ini, ada "lag" atau kekurangan dalam penyampaian permasalahan daerah karena tidak diikutkannya DPD dalam proses perumusan sejak awal.
“Siklus itu penting, karena menjadi bagian dalam memperkuat institusi pada proses perumusan kebijakan politik melalui perumusan kebijakan anggaran daerah,“ ungkap pakde yang juga wakil umum ketua APPSI tersebut.
Ditambahkannya, usulan dari DPD harus menghasilkan produk yang tidak berbau politik keseharian. Akan tetapi, lebih ke politik pembangunan dengan tujuan agar masyarakat lebih sejahtera.
“Apabila tetap menggunakan politik keseharian maka working ideology yang dicita-citakan tidak akan bisa ketemu,†lanjutnya.
Pakde Karwo melanjutkan, di dalam konsep bekerja, DPD harus memiliki tim kecil untuk merumuskan working ideology tersebut, terutama dalam posisinya sebagai penerima aspirasi dari daerah.
“Apabila hal itu bisa dilaksanakan, maka peran DPD dalam mengisi kekosongan selama ini bisa terjawab,†tambahnya.
Halaman selanjutnya 12
Tidak ada komentar