Harga Satu Keping E-KTP Rp 7.500, Kemendagri Bayar Rp 16.000 - KOMPAS.com

Harga Satu Keping E-KTP Rp 7.500, Kemendagri Bayar Rp 16.000 - KOMPAS.com KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Para saksi bersumpah sebelum memberikan ...

Harga Satu Keping E-KTP Rp 7.500, Kemendagri Bayar Rp 16.000 - KOMPAS.com

KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Para saksi bersumpah sebelum memberikan keterangan dalam sidang kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/5/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Harga satu keping Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) yang dibuat pada 2011-2013 seharga Rp 7.500. Namun, harga yang dibayar Kementerian Dalam Negeri untuk satu keping e-KTP melonjak hingga Rp 16.000.
Hal itu dikatakan pegawai PT Sandipala Arthapura Fajri Agus Setiawan saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/5/2017). Fajri bersaksi untuk dua terdakwa mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto.
"Menurut hitungan kami, HPP (harga pokok penjualan) yang saya hitung Rp 7.500 per keping," ujar Fajri kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jaksa KPK kemudian menanyakan kepada Fajri, berapa nilai kontrak atau harga yang dibayarkan Kemendagri untuk satu keping e-KTP yang dicetak oleh konsorsium. Menurut Fajri, nilai kontrak yang dibayar Kemendagri sebesar Rp 16.000.
Menurut Fajri, dalam proyek e-KTP PT Sandipala Arthapura mendapat keuntungan sebesar Rp 140 miliar. Keuntungan itu atas pencetakan e-KTP dari tahun 2011-2013.

(Baca: Mendagri Sebut "Mark Up" Korupsi E-KTP Capai Empat Kali Lipat)
Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto, didakwa merugikan negara sebesar Rp 2,314 triliun.
Kerugian negara tersebut diakibatkan penggelembungan anggaran dalam pengadaan e-KTP.
Menurut jaksa, kedua terdakwa diduga terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI, untuk tahun anggaran 2011-2013.

Selain itu, keduanya terlibat dalam mengarahkan dan memenangkan perusahaan tertentu untuk menjadi pelaksana proyek pengadaan e-KTP.

Kompas TV 7 Saksi Hadir di Lanjutan Sidang E-KTP

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Dugaan Korupsi Proyek E-KTP

Berita TerkaitSoal Kontroversi Sebar Data E-KTP Pendukung Ahok, Jokowi Diminta Copot Tjahjo KumoloDiduga Sebar E-KTP Pendukung Ahok, Mendagri Dinilai Langgar 6 Peraturan IniDiduga Sebarkan Data E-KTP Pengkritik Jokowi, Ini Penjelasan MendagriKasus E-KTP, KPK Panggil Mantan Sekjen KemendagriKPK Kembali Periksa Elza Syarief terkait Kasus E-KTP

Terkini Lainnya

Besok, Tim Pengacara Akan Jenguk Ahok di Mako Brimob Megapolitan 15/05/2017, 17:10 WIB Buru-buru 'Back-up' Data di Kantor Pemerintah karena Ransomware WannaCry

Buru-buru "Back-up" Data di Kantor Pemerintah karena Ransomware WannaCry Regional 15/05/2017, 17:04 WIB

Kenapa Maaruf Amin Selalu Dukung Dedi Mulyadi? Ini Alasannya... Kilas Daerah 15/05/2017, 17:03 WIB Diduga Terserang 'Ransomware', Madiun Tak Bisa Akses dan C etak E-KTP

Diduga Terserang "Ransomware", Madiun Tak Bisa Akses dan Cetak E-KTP Regional 15/05/2017, 17:02 WIB

Presiden Jokowi Dijadwalkan Buka Jakarta Geopolitical Forum Nasional 15/05/2017, 17:02 WIB

Tim Sinkronisasi Pertimbangkan Masukan Bappenas soal Reklamasi Megapolitan 15/05/2017, 16:59 WIB Pemprov DKI Tunggu Program Anies-Sandi untuk Dimasukkan ke RKPD 2018

Pemprov DKI Tunggu Program Anies-Sandi untuk Dimasukkan ke RKPD 2018 Megapolitan 15/05/2017, 16:57 WIB

Netizen di Korea Selatan Dihebohkan Ketampanan "Bodyguard" Presiden Internasional 15/05/2017, 16:56 WIB

Ada Virus Ransomware WannaCry, Hanif Dhakiri Pastikan Data Ketenagakerjaan Aman Nasional 15/05/2017, 16:48 WIB PN Banda Aceh Sidangkan Permohonan Suami yang Ajukan Suntik Mati