Kembalikan Marwah DPD, Pasal 22d UUD 1945 Dinilai Perlu ... - Okezone

Kembalikan Marwah DPD, Pasal 22d UUD 1945 Dinilai Perlu ... - Okezone ...

Kembalikan Marwah DPD, Pasal 22d UUD 1945 Dinilai Perlu ... - Okezone

Home
News
Nasional

Sabtu, 27 Mei 2017 - 10:38 wib

Kembalikan Marwah DPD, Pasal 22d UUD 1945 Dinilai Perlu Diamandemen Pole mik Sindo (Foto: Reni Lestari)

Polemik Sindo (Foto: Reni Lestari)

JAKARTA - Pakar hukum Ahmad Rivai menilai, polemik pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) beberapa waktu lalu merupakan wilayah tata usaha negara. Ketika tidak ada anggota DPD yang hingga kini mempermasalahkannya, maka keputusan yang diambil dalam sidang paripurna tersebut menjadi sah.

Rivai justru menyoroti pen guatan fungsi lembaga DPD yang harus ditingkatkan. Akarnya ada pada Pasal 22d Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tentang kewenangan DPD.

BERITA REKOMENDASI

Calon Senator Diseleksi DPRD, Fahira Idris: Itu Ide Paling Konyol!
Rapat Pansmus DPD, Kubu OSO dan GKR Hemas Masih "Berebut" Legalitas
Rapat Panmus Kedua Kubu Digelar Terpisah, Kisruh DPD Terus Berlanjut

"DPD ini dari tahun ke tahun tidak ada perubahan. Mestinya kita perlu pemimpin yang kuat untuk bisa membuat parlemen progresif misalnya, sehingga mereka tidak hanya terkungkung pada masalah-masalah tersebut, tapi apa yang perlu dimaksimalkan dalam mewakili daerah," kata Rivai dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya di Hotel Sofyan, Jakarta Pusat, Sabtu (27/5/2017).

Menurutnya, DPD akan menjadi lebih ideal jika ada upaya untuk melakukan amandemen Pasal 22d UUD 1945 tersebut. "Kalau DPD bisa mengamandemen Pasal 22 Huru f d. Ini yang harus kita lihat, kalau DPD tidak melakukan itu semua dan bekerja rutinitas, apa makna yang ada untuk daerah?" ujar dia.

Ia melanjutkan, fungsi mengusulkan pembahasan undang-undang yang melekat pada DPD selama ini kurang signifikan perannya bagi keterwakilan daerah. Sedangkan, fungsi pembahasan dan pengesahan undang-undang sendiri ada di DPR.

"Pasal ini yang harus diperjuangkan guna memaksimalkan fungsi daerahnya," ujar Rivai.

Sebelumnya diketahui, polemik pemilihan pimpinan DPD terjadi terkait dasar hukum tata tertib pemilihan yang digunakan. Melalui putusan Nomor 38P/HUM/2017 MA telah membatalkan tata tertib DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur masa jabatan pimpinan DPD 2,5 tahun. Namun, pergantian pimpinan tetap dilakukan DPD.

Sementara, putusan MA Nomor 20 P/HUM/2017 membatalkan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2017 yang memberlakukan surut masa jabatan pimpinan DPD, pada periode 2014-2019. Sidang paripurna pada 4 April 2017 tersebut akhirnya memutuskan Oesman Sapta sebagai ketua, Nono Sampono sebagai wakil ketua 1, dan Darmayanti sebagai wakil ketua 2.

(Ari) â€‹ Berita lainnya

Kembalikan Marwah DPD, Pasal 22d UUD 1945 Dinilai Perlu Diamandem en
Mengacu Putusan MK, Presidential Threshold Harus 0%
Pengamat: Ketidakpuasan Kinerja Faktor Polisi Jadi Target Teroris
TOP FILES: Pertama Kali Ikut Olimpiade, Indonesia Hanya Kirim Tiga Atlet...Siapa Saja Mereka?
Lawan Teror, Masyarakat Harus Bantu Polri Tingkatkan Pengamanan di Wilayahnya Masing-Masing
KPK OTT Oknum Pejabat BPK, FITRA: Ini Tamparan Keras
FOKUS: Insiden Bom Kampung Melayu Aji Mumpung Desak Revisi UU Anti-Terorisme
RUU Belum Rampung Akan Mengganggu Tahapan Pemilu

Cari berita lain disini Live Streaming

',appendContainer:'.okz-vjs-sdwrap',banner_id:{ad_top:"div-gpt-ad-1483690864162-0",ad_bottom:"div-gpt-ad-1483690864162-0",},AdtagUrl:'https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?sz=400x300|640x480&iu=/7108725/Desktop-Home-Video&impl=s&gdfp_req=1&env =vp&output=vast&unviewed_position_start=1&url=http://news.okezone.com/&description_url=widget_news&correlator=27052017&cust_params=Kanal%3DNews',poster:'https://cdn.okezone.com/underwood/img/logostreaming/ls-widget/logo-ls-inews-white.png',})

Ucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa, Jokowi: Semoga Meningkatkan Persaudaraan Kita
Kapolri: Ichwan Nurul Salam & Ahmad Syukri Adalah Bomber Kampung Melayu
KPK Benarkan Melakukan OTT di BPK RI
Hasil Sidang Isbat, 1 Ramadan 1438 H Jatuh pada 27 Mei 2017
Satu Jenderal TNI AU Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Helikopter AW 101
Wiranto Sebut Bom Kampung Melayu Miliki Kesamaan Karakter dengan Bom Manchester
Bom Kampung Melayu, Lemkapi: Negara Jangan Kalah dengan Teror!