KPK Kritik Menkumham yang Beri Bebas Bersyarat Terpidana Korupsi BLBI - KOMPAS.com KOMPAS.com/IHSANUDDIN Juru bicara KPK Febri Diansyah ...
KOMPAS.com/IHSANUDDIN Juru bicara KPK Febri Diansyah JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menyesalkan keputusan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang memberikan status bebas bersyarat kepada Urip Tri Gunawan, terpidana 20 tahun perkara suap penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
KPK menilai langkah Kemenkumham memberikan pembebasan bersyarat tidak memenuhi rasa keadilan bagi publik.
"Kalau ada terpidana yang dihukum berat pengadilan tapi belum menjalankan setengah saja masa hukuman sudah bebas, bisa mencederai rasa keadilan publik, karena kita patuh benar dengan putusan pengadilan yang dijatuhkan 20 tahun, harusnya bisa dilakukan semaksimal mungkin," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (15/5/2017).
(Baca: Tersangka Kasus SKL BLBI Gugat KPK melalui Praperadilan)
Urip divonis hukuman 20 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 4 September 2008.
Ia terbukti menerima uang terkait jabatannya sebagai anggota tim jaksa penyelidik perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Bantuan itu diberikan pada Bank Dagang Nasional Indonesia milik Sjamsul Nursalim. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis 20 tahun bui terhadap Urip pada 28 November 2008.
Mahkamah Agung, pada 11 Maret 2009, juga menolak permohonan kasasi Urip.
"Kalau pun ada hak-hak napi yang diberikan UU harusnya bisa dilaksanakan dengan hati-hati. Apalagi ada PP 99 yang mengatur ada batasan pemberian remisi, pembeba san bersyarat dan hak lain," ucap Febri.
Febri berharap pemerintah ke depannya bersikap lebih tegas terhadap terpidana kasus korupsi.
"Karena ranah ini di kemenkumham di eksekutif, jangan sampai ada citra yang terbentuk bahwa Kemenkuham atau jajaran eksekutif tidak memperhatikan aspek keadilan publik terkait terpidana kasus korupsi," ucap Febri.
(Baca: Sekjen PDI-P: BLBI Diungkit Terus-menerus, Muncul Jelang Pemilu)
Dihubungi terpisah, Kepala Sub Bagian Publikasi Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Syarpani mengatakan bahwa Urip resmi bebas bersyarat pada Jumat (12/5/2017) pekan lalu.
Syarpani mengklaim bahwa Urip sudah memenuhi syarat untuk menerima pembebasan bersyarat, termasuk menjalani 2/3 masa tahanan.
Karena berbagai remisi yang didapat selama menjalani masa tahanan, masa hukuman Urip yang seharusnya berakhir pada 2028 turun menjadi 2023. "Sudah memenuhi syarat," ucap Syarpani.
Kompas TV KPK terus ber upaya mengungkap kasus korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: - Kasus BLBI
Terkini Lainnya 
Cek Perkembangan Kasus Rizieq, Sukmawati Datangi Polda Jabar Regional 15/05/2017, 20:57 WIB 
Serangan WannaCry, Lemsaneg Tawarkan Sistem Keamanan Karya Anak Bangsa Regional 15/05/2017, 20:57 WIB 
Djarot Minta Transjakarta Cares Layani Disabilitas Menuju Halte Koridor 13 Megapolitan 15/05/2017, 2 0:48 WIB 
PT Freeport Pecat 840 Karyawan yang Ikut Aksi Mogok Regional 15/05/2017, 20:47 WIB 
Anies-Sandi Diminta Perbanyak RTH, Bukan RPTRA Megapolitan 15/05/2017, 20:44 WIB 
Sandi Akan Ajak Tim Sinkronisasi Temui Djarot Megapolitan 15/05/2017, 20:35 WIB 
Polisi Tangkap Seorang Napi yang Kabur dari Lapas Makassar di Poso Regional 15/05/2017, 20:32 WIB Taufik: Anies-Sandi agar Diberi Kelonggaran Waktu untuk Susun RKPD Megapolitan 15/05/2017, 20:29 WIB 
Aksi Seribu Lilin untuk Ahok dari Kaimana Regional 15/05/2017, 20:26 WIB 
Pembangunan Restoran Apung di Muara Angke Memasuki Tahap Lelang Megapolitan 15/05/2017, 20:26 WIB 
KPK Bantah Tudingan Fahri Hamzah dan Fadli Zon Nasional 15/05/2017, 20:19 WIB 
Transportasi Berbasis "Online" Penting sebagai Pendorong Ekonomi Megapolitan 15/05/2017, 20:19 WIB 
Ada Temuan Narkoba, Diskotek Illigals dan Diamond Dapat Peringatan Keras Megapolitan 15/05/2017, 20:17 WIB 
Urip Tri Gunawan Bebas Bersyarat, KPK Kritik Menkumham Nasional 15/05/2017, 20:14 WIB 
Ada BUMN Belum Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Ini Tanggapan Menaker Nasional 15/05/2017, 20:12 WIB Load MoreSumber: Google News
Tidak ada komentar