KPK Periksa Mantan Menko Perekonomian Era Megawati dalam Kasus BLBI - KOMPAS.com Kompas.com/Robertus Belarminus Mantan Menteri Koordinator B...
Kompas.com/Robertus Belarminus Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden Megawati Soekarnoputri, Dorojatun Kuntjoro Jakti, dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi pada perkara penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kamis (4/5/2017). Nampak Dorojatun (duduk berambut putih) di lobi gedung KPK. Kamis (4/5/2017) JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden Megawati Soekarnoputri, Dorodjatun Kuntjoro Jakti, dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/5/2 017).
Ia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Dorodjatun diperiksa sebagai saksi untuk mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT).
Syafruddin sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus yang diduga merugikan negara sebesar Rp 3,7 triliun tersebut.
"Yang bersangkutan (Dorodjatun) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SAT," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Kamis.
(Baca: Wapres Anggap Korupsi BLBI karena Pelaksanaan Kebijakan)
Sekitar pukul 10.00 WIB, Dorodjatun terlihat sudah berada di lobi KPK sebelum akhirnya masuk menjalani pemeriksaan.
Dalam kasus ini, KPK menemukan adanya indikasi korupsi dalam pemberian SKL kepada Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tahun 2004.
SKL itu terkait pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh sejumlah obligator BLBI kepada BPPN.
KPK menduga Syafrudin telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara.
(Baca: Ini Sosok Syafruddin Temenggung, Tersangka Kasus BLBI...)
Syafrudin disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Kompas TV KPK terus berupaya mengungkap kasus korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:- Kasus BLBI
Terkini Lainnya 
Karangan Bunga "Thank You Ahok-Djarot" Muncul di Bali Regional 04/05/2017, 13:09 WIB 
Polri Seleksi Karangan Bunga yang Dipajang di Markas Besar Nasional 04/05/2017, 13:08 WIB 
Mantan Dirut PNRI Akui Andi Narogong Mengatur Spesifikasi Proyek E-KTP Nasional 04/05/2017, 13:06 WIB 
Eksekusi Lahan di Gowa Bentrok, 5 Warga Diamankan Polisi Regional 04/05/2017, 13:02 WIB 
Polisi Belum Bisa Pastikan Rumah Ketua Fraksi PKS Ditembak Megapolitan 04/05/2017, 12:59 WIB 
Jokowi: Terus Amalkan Ajaran Al Quran Nasional 04/05/2017, 12:53 WIB 
Tipis Peluang Temukan Korban Selamat di Tambang Golestan Internasional 04/05/2017, 12:43 WIB 
Besok, KPU DKI Tetapkan Cagub-Cawagub Terpilih Megapolitan 04/05/2017, 12:41 WIB 
Mantan Dirjen Dukcapil Minta Dirut PNRI Ikuti Arahan Andi Narogong Nasional 04/05/2017, 12:40 WIB 
Wiranto Berharap Akademisi Ikut Membendung Ideologi Anti-Pancasila Nasional 04/05/2017, 12:38 WIB 
Kata Jokowi, Harga Barang di Indonesia Timur Turun 20-25 Persen Nasional 04/05/2017, 12:37 WIB 
Daftar Jadi Bakal Calon Gubernur, Bupati TTU Diarak Pasukan Berkuda Regional 04/05/2017, 12:36 WIB 
Relawan Akan Gelar "Sejuta Bunga untuk Anies-Sandi" Megapolitan 04/05/2017, 12:30 WIB 
Jokowi: Kita Itu Kalau Enggak Dikerasin, Sulit Berubah... Nasional 04/05/2017, 12:28 WIB 
KPK Periksa Mantan Menko Perekonomian Era Megawati dalam Kasus BLBI Nasional 04/05/2017, 12:22 WIB Load MoreSumber: Google News
Tidak ada komentar