Laporan Keuangan Kementerian Tidak WTP, Siap-siap Kena Sanksi! - KOMPAS.com YOGA SUKMANA Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution ...
YOGA SUKMANA Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan memberikan sanksi kepada kementerian atau lembaga yang tidak meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya.
Namun Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution, pemerintah akan terlebih dahulu merumuskan sanksinya.
"Enggak bisa juga kan main diberikan sanksinya. Kami akan rumuskan sanksinya," ujarnya di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jumat (26/5/2017).
Menurut Menko Darmin, kementerian atau lembaga yang laporan keuang annya meraih WTP dari BPK memiliki arti penting. Sebab penggunaan anggaran sudah dijalankan sesuai azas yang berlaku.
Namun ia juga menuturkan, kementerian atau lembaga yang laporan keuangannya tidak WTP bukan berarti melanggar ketentuan. Bisa saja penggunaan anggaran tidak sesuai dengan rencana awal.
"Urusan APBN adalah urusan yang membutuhkan spesialisasi dalam pencatatannya sehingga bisa memenuhi aturan," kata Menko Darmin.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo belum puas dengan opini WTP yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016.
Sebab masih banyak kementerian atau lembaga negara yang masih menerima opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan tidak memberikan pendapat (disclaimer).
Menurut Presiden, anggaran yang digunakan pemerintah adalah milik rakyat. Oleh karena itu penggunaannya harus dipertanggungjawabkan dengan baik oleh kementerian atau lembaga negara.
(Baca: Dapat WTP, Pemerintah Masih Punya " PR")
Kompas TV Selain WTP, Pemerintah Raih Predikat Layak Investasi Berita TerkaitLaporan Keuangan 2016 Kemenhub Raih Opini WTP Kejar Opini WTP, Lamongan Masukkan Indeks Gini Dalam RPJMD 2016Menperin Minta Raihan WTP Jadi Pemacu KinerjaLaporan Keuangan Kemenperin Raih Opini WTP Delapan Kali Beruntun dari BPKRaih Opini WTP dari BPK, Kemenhub Diminta Tak Terlena
Terkini Lainnya 
Laporan Keuangan Kementerian Tidak WTP, Siap-siap Kena Sanksi! Keuangan 26/05/2017, 13:45 WIB 
Paska-Bom Kampung Melayu, Ada Penambahan Pengamanan di Bandara Makro 26/05/2017, 13:31 WIB 
Hipmi: Tindak Tegas Pelaku, walau Bom Tak Lagi Pengaruhi Perekonomian Rilis 26/05/2017, 13:10 WIB 
BNI Hadirkan Layanan "e-PBB" ; untuk Pemkot Surakarta Rilis 26/05/2017, 13:06 WIB 
Bisnis Hotel Kempinski Tak Khawatir Disrupsi Dari Aplikasi Airbnb Bisnis 26/05/2017, 13:00 WIB 
Di India, Warga Protes Penerapan Pajak Tinggi untuk Pembalut Wanita Makro 26/05/2017, 13:00 WIB 
Pilot Tak Boleh Bawa Masuk Orang Lain ke Dalam Kokpit Bisnis 26/05/2017, 12:50 WIB 
Investor Semakin Cerdas, Aksi Teror Bom Tak Pengaruhi Pasar Makro 26/05/2017, 12:45 WIB 
Dapat WTP, Pemerintah Masih Punya "PR" Makro 26/05/2017, 12:30 WIB 
Laporan Keuangan 2016 Kemenhub Raih Opini WTP Keuangan 26/05/2017, 12:19 WIB 
Jelang Awal Puasa, IHSG Ditutup Menguat di Jeda Siang Keuangan 26/05/2017, 12:10 WIB 
OJK Hentikan Kegiatan 3 Perusahaan Penghimpunan Dana Ilegal Keuangan 26/05/2017, 12:00 WIB 
Bank Keberatan Usulan Premi Restrukturisasi Perbankan dari LPS Keuangan 26/05/2017, 11:00 WIB 
10 Sektor Menghijau, IHSG Dibuka Menguat Keuangan 26/05/2017, 10:19 WIB 
Program "Malaysia My Second Home" Ancam Bisnis Properti Indonesia? Bisnis 26/05/2017, 10:00 WIB Load MoreSumber: Google News
Tidak ada komentar