Laporan Keuangan Tak Disclaimer Jaminan Bebas Korupsi? - Detikcom detikFinance / Berita Ekonomi Bisnis / Detail Berita ...
detikFinance / Berita Ekonomi Bisnis / Detail Berita Follow detikFinance Jumat 26 May 2017, 14:22 WIB Laporan Keuangan Tak Disclaimer Jaminan Bebas Korupsi? Ardan Adhi Chandra - detikFinance Foto: Ari Saputra FOKUS BERITA Jokowi Marah Soal Disclaimer Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merampungkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) tahun 2016.
Sedikitnya ada 3 opini yang diberikan BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan tahun 2016 ini, antara lain wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), dan disclaimer atau tidak menyatakan pendapat.
Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna mengungkapkan, opini WTP yang diberikan BPK kepada Kementerian Lembaga (K/L) tidak serta merta membuat laporan keuangan bebas dari kesalahan.
"Dalam kesempatan ini dengan WTP tidak berarti laporan keuangan dalam hal ini Kemenhub betul-betul bebas dari kesalahan," tutur Agung di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Jumat (26/5/2017).
Agung mencontohkan, ada beberapa kelemahan di pengendalian internal salah satunya di Kementerian Perhubungan. Misalnya, sistem pengendalian pendapatan terutama dalam PNBP di Direktorat Jenderal Laut dan Direktorat Jenderal Udara belum memadai dan sistem pengendalian aset yang juga dinilai belum memadai.
"Sistem pengendalian aset pada penataan usaha persedian Rp 10,37 miliar pada 4 Satker di 3 Eselon I belum memadai," ujar Agung.
Selain itu, BPK juga menemukan ketidakpatuhan dalam pengelolaan PNBP sekurang Rp 544,27 juta pada 3 Satker Badan Layanan Umum belum memadai. Selain itu ada potensi kelebihan bayar pekerjaan sebesar Rp 15,05 miliar pada empat eselon I untuk pekerjaan yang belum dibayarkan sepenuhnya.
Dalam hal ini, BPK berharap Kementerian Perhubungan dapat menindaklanjuti temuan tersebut dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Perhubungan.
BPK mencatat dari 2004 sampai 2016 ada 367 temuan dan 768 rekomendasi BPK terhadap Kementerian Perhubungan dengan nilai Rp 1,84 triliun dan US$ 1,02 juta. Dari 768 rekomendasi, Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti 622 rekomendasi atau 81% dengan nilai Rp 526,78 juta dan US$ 166,8 ribu.
Sedangkan sebanyak 144 rekomendasi atau 18,75% dari total rekomendasi Rp 1,31 triliun dan US$ 855.000 dalam proses. Kemudian ada dua temuan lainnya yang tidak bisa ditindaklanjuti dengan alasan yang bisa terima. (mkj/mkj)
FOKUS BERITA Jokowi Marah Soal Disclaimer Berita Terkait
- Saran Darmin Agar Tak Ada Lagi Kementerian Kena Disclaimer
- Banyak Kontrak Pengadaan Kapal Dibatalkan Bikin Susi Disclaimer
- Darmin: Laporan Keuangan Terbaik Bukan Berarti Tidak Ada Masalah
- Laporan Keuangan WTP, Darmin: Boleh Senang Tapi Jangan Puas
- Sri Mulyani, Darmin dan Jajaran KL dengan Laporan Keuangan Terbaik
- Dapat Disclaimer, Ini Permintaan Kementerian Susi ke BPK
- Pengadaan Kapal Kementerian Susi yang Berujung Disclaimer
- Dalam 5 Tahun Terakhir, B aru di 2016 Kementerian Susi Disclaimer
Warga Trenggalek Unjuk Rasa Tolak Ekplorasi Tambang Emas
detikInetJulia Perez, Bioinformatika, dan Pengobatan Kanker Serviks
detikNewsPemkot Surabaya akan Bangun Jembatan Ratna untuk Pecah Kemacetan
detikNewsPesan untuk Jaga Keutuhan dan Bangkit dari Luhut
detikNewsAnies Jamin Kebijakan di DKI Selaras dengan Pemerintah Pusat
detikNewsAnies-Sandi Komitmen Penuhi Janji Kampanye, Termasuk KJP Plus
detikNewsDPD Gelar Paripurna Luar Biasa
detikNewsDPR Dengarkan Laporan BPK
Kontak Informasi DetikcomRedaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com News Feed
-
Tantangan Ekonomi Indonesia: dari China, AS, Yunani sampai Arab
Jumat, 26 Mei 2017 15:02 WIB BI menilai ekonomi Indonesia masih menemui sejumlah tantangan. Mulai dari kerja sama AS dengan Arab hingga penurunan peringkat rating kredit untuk China. -
SKK Migas Bakal Dilebur ke Pertamina?
Jumat, 26 Mei 2017 14:53 WIB Dalam draft revisi atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang dibuat DPR, SKK Migas akan dilebur ke dalam Pertamina. -
Orang Jakarta Beli Daging Hingga 5 Kg Jelang Lebaran
Jumat, 26 Mei 2017 14:48 WIB Saat Lebaran konsumsi daging sapi di Jakarta diperkirakan bakal naik hingga 5 kg, dari sebelumnya 1 kg. -
Arcandra: Harga Solar dan Premium Tak Berubah dalam Waktu Dekat
Jumat, 26 Mei 2017 14:42 WIB Pemerintah tak berencana menaikkan harga solar dan premium dalam waktu dekat. -
Saran Darmin Agar Tak Ada Lagi Kementerian Kena Disclaimer
Jumat, 26 Mei 2017 14:37 WIB Darmin Nasution menuturkan beberapa cara agar laporan keuangan kementerian lembaga (L KKL) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. -
Berapa Tarif Bus dari Hotel dan Mal ke Bandara Soetta?
Jumat, 26 Mei 2017 14:32 WIB Mulai 30 Mei, ke Bandara Soekarno Hatta, bisa naik bus dari hotel dan mal,berapa tarifnya? -
BI: Nilai Tukar Rupiah Tak Terpengaruh Bom di Kampung Melayu
Jumat, 26 Mei 2017 14:27 WIB Pasca ledakan yang terjadi di Terminal Kampung Melayu dua hari lalu, BI menilai tidak berdampak ke perekonomian nasional, juga nilai tukar rupiah. -
Laporan Keuangan Tak Disclaimer Jaminan Bebas Korupsi?
Jumat, 26 Mei 2017 14:22 WIB Opini WTP yang diberikan BPK kepada Kementerian Lembaga (K/L) tidak serta merta membuat laporan keuangan bebas dari kesalahan. -
Mulai 30 Mei, Ke Bandara Soetta Bisa Naik Bus dari Hotel dan Mal
Jumat, 26 Mei 2017 14:11 WIB Mulai 30 Mei 2017, warga Ibu Kota dan sekitarnya yang menuju ke Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) bisa melakukan perjalanan dari Hotel dan Mal. Ini rutenya: -
Halte TransJakarta Jual Sembako Selama Puasa, Ini Lokasinya
Jumat, 26 Mei 2017 14:02 WIB Halte TransJakarta akan memasarkan menjual bahan pangan pokok kepada pelanggan mulai Jumat hari ini. Di mana saja? -
Banyak Kontrak Pengadaan Kapal Dibatalkan Bikin Susi Disclaimer
Jumat, 26 Mei 2017 13:44 WIB Pengadaan kapal pada oleh KKP menjadi penyebab atas opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) alias disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). -
Rum ah Nyaman dan Bersih dengan Promo Transmart Carrefour
Jumat, 26 Mei 2017 13:38 WIB Semua Visco Broom/Mop yang diskon 30% dengan mulai dari Rp 18.900/unit. Sementara untuk SPIN Mop QY10 dengan harga Rp 149.000/unit dari harga Rp 249.000/unit.
-
Tantangan Ekonomi Indonesia: dari China, AS, Yunani sampai Arab Jumat, 26 Mei 2017 15:02 WIB
-
SKK Migas Bakal Dilebur ke Pertamina? Jumat, 26 Mei 2017 14:53 WIB
-
Orang Jakarta Beli Daging Hingga 5 Kg Jelang Lebaran Jumat, 26 Mei 2017 14:48 WIB
-
Arcandra : Harga Solar dan Premium Tak Berubah dalam Waktu Dekat Jumat, 26 Mei 2017 14:42 WIB
Popular
- 01
Banyak Kontrak Pengadaan Kapal Dibatalkan Bikin Susi Disclaimer
- 02
Mulai 30 Mei, Ke Bandara Soetta Bisa Naik Bus dari Hotel dan Mal
- 03
3 Bendungan yang Dibangun Jokowi Rampung Tahun Ini
- 04
Pemerintah Cari Kontraktor Bangun 9 Bendungan Baru Tahun Ini
- 05
Halte TransJakarta Jual Sembako Selama Puasa, Ini Lokasinya
- 06
Dijaga Barakuda dan Water Cannon, Kantor Darmin Bakal Didemo Buruh
- 07
Darmin: Laporan Keuangan Terbaik Bukan Berarti Tidak Ada Masalah
- 08
Dapat Disclaimer, Ini Permintaan Kementerian Susi ke BPK
- 09
3 Investasi Bodong Ditutup, dari Situs Hingga Koperasi Abal-abal
- 10
The Fed Tahan Suku Bunga, Dolar AS Melemah
Popular
- 01
Banyak Kontrak Pengadaan Kapal Dibatalkan Bikin Susi Disclaimer
- 02
Mulai 30 Mei, Ke Bandara Soetta Bisa Naik Bus dari Hotel dan Mal
- 03
3 Bendungan yang Dibangun Jokowi Rampung Tahun Ini
- 04
Pemerintah Cari Kontraktor Bangun 9 Bendungan Baru Tahun Ini
- 05
Halte TransJakarta Jual Sembako Selama Puasa, Ini Lokasinya
- 06
Dijaga Barakuda dan Water Cannon, Kantor Darmin Bakal Didemo Buruh
- 07
Darmin: Laporan Keuangan Terbaik Bukan Berarti Tidak Ada Masalah
- 08
Dapat Disclaimer, Ini Permintaan Kementerian Susi ke BPK
- 09
3 Investasi Bodong Ditutup, dari Situs Hingga Koperasi Abal-abal
- 10
The Fed Tahan Suku Bunga, Dolar AS Melemah
Tidak ada komentar