Laporkan Pengkritik Pemerintah, Mendagri Nilai Tak Perlu Lapor Jokowi - KOMPAS.com KOMPAS.com/ MOH NADLIR Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumol...
KOMPAS.com/ MOH NADLIR Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo Memberikan Keterangan Pers Usai Putusan Sidang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kemendagri, Jakarta, Selasa (9/5/2017). JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo merasa tidak perlu melaporkan langkahnya yang memberi peringatan kepada seorang perempuan berinisial VKL, kepada Presiden Joko Widodo.
Diketahui, Tjahjo memberikan peringatan kepada VKL melalui surat. Peringatan itu lantaran orasi VKL dalam unjuk rasa yang memprotes penahanan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang d inilai memfitnah Presiden Jokowi sekaligus memprovokasi massa.
"Enggak perlu (laporan ke Presiden). Kalau saya dianggap salah, ya saya siap salah. Tapi saya juga harus membela Presiden saya dong," ujar Tjahjo saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (12/6/2017).
"Saya (memperingatkan VKL) sebagai bagian dari rezim dari Pak Jokowi, bukan pribadi," kata dia.
Tjahjo pun akan memberikan waktu satu pekan kepada VKL untuk mengklarifikasi orasinya di depan pendukung Basuki itu. Tjahjo juga menuntut VKL meminta maaf atas apa yang telah diungkapkannya.
Jika dalam sepekan VKL tidak menyampaikan maafnya, Tjahjo akan melaporkannya ke polisi.
Ditanya soal mengapa hanya VKL yang disomasi padahal banyak orang yang menghujat Presiden Jokowi, Tjahjo mengatakan bahwa sudah ada masyarakat yang melaporkan orang yang menghujat Presiden tersebut.
"Kalau yang lain-lain kan sudah digugat. Ada yang relawan, ada yang masya rakat biasa. Misalnya kasus buku Jokowi Undercover, kasus tukang sate dan lain-lain itu sudah ada yang gugat," ujar dia.
(Baca: Mendagri Peringatkan Wanita yang Kritik Jokowi saat Berorasi Bela Ahok)
Orasi VKL tersebut sendiri disampaikan usai majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Basuki Tjahaja Purnama dipenjara dua tahun dan diperintahkan untuk langsung ditahan.
Meski demikian, belum diketahui di mana orasi VKL tersebut disampaikan, apakah di PN Jakut, Lapas Klas I Cipinang atau Mako Brimob Kelapa Dua.
Sementara itu, VKL yang dihubungi Kompas.com, Kamis (11/5/2017), mengaku masih enggan menyikapi ancaman Mendagri tersebut. Ia pun juga enggan berkomentar lebih jauh.
(Baca: Dianggap Kritik Jokowi, Pendukung Ahok Ini Enggan Tanggapi Ancaman Mendagri)
Kompas TV Mendagri Tjahjo Kumolo Bicara Soal Vonis Ahok (Bag. 2) Berita TerkaitRespons Mendagri Terhadap Kritik Pendukung Ahok Dinilai Tidak PatutMendagri Tetap Tuntut Klarifikasi Pengkritik JokowiFadli Zon Nilai Mendagri Berlebihan Tanggapi Pengkritik JokowiKomnas HAM Minta Mendagri Tak Reaktif Tanggapi Kritik terhadap JokowiKontras Kritik Mendagri yang Ancam Polisikan Pendukung Ahok
Terkini Lainnya 
Mantan Komisioner KPU RI Pesimistis Pemilu 2019 Lebih Baik, Jika.. Nasional 12 /05/2017, 23:17 WIB 
Anggi Setiawan dkk Belajar dari Pebalap Moto3 dan Moto2 Olahraga 12/05/2017, 23:17 WIB 
Dukung Ahok, Warga Balikpapan Bakar Lilin di Kaki Tiang Bendera Regional 12/05/2017, 23:15 WIB 
Ribuan Warga di Siantar Menyalakan 1.000 Lilin demi Bebaskan Ahok Regional 12/05/2017, 23:00 WIB 
8 Orang Diamankan Saat Unjuk Rasa di Gedung Pengadilan Tinggi DKI Megapolitan 12/05/2017, 22:35 WIB 
Dua Pemandu Selam Asal Spanyol Dilaporkan Hilang di Perairan Wakatobi Regional 12/05/2017, 22:28 WIB 
Peneliti ICW Sebut Sistem Terbuka Terbatas Menambah Persoalan Pemilu Nasional 12/05/2017, 22:13 WIB 
1.000 Lilin untuk Ahok Menyala di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya Regional 12/05/2017, 22:12 WIB 
Hadar Gumay: Dalam RUU Pemilu, Banyak yang Tak Perlu Diubah Justru Direvisi Nasional 12/05/2017, 22:12 WIB 
Lolos ke Final Madrid Terbuka, Halep Catat Sejarah Olahraga 12/05/2017, 22:05 WIB 
Rumah Terbakar dan Ambruk, 3 Bocah Kakak Beradik Tewas Terpanggang Internasional 12/05/2017, 21:56 WIB 
Keinginan Sandiaga Libatkan Swasta dalam Penambahan RTH Perlu Ditinjau Megapolitan 12/05/2017, 21:53 WIB 
Ketum PPP: Hakim Sudah Perintahkan Penahanan Ahok, Kita Hormati Nasional 12/05/2017, 21:50 WIB 
Sandiaga: Jangan Salah Artikan Ekonomi Syariah Itu Ekstrem dan Radikal Megapolitan 12/05/2017, 21:44 WIB 
Sikap Mendagri Dikhawatirkan Jadi Pola yang Terus Berulang Nasional 12/05/2017, 21:42 WIB Load MoreSumber: Google News
Tidak ada komentar