Larangan Cantrang Akan Jadi Bom Waktu untuku Jokowi Maju Pilpres 2019 - KOMPAS.com KOMPAS.com/ MOH NADLIR Pengamat Kemaritiman dari The Nati...
KOMPAS.com/ MOH NADLIR Pengamat Kemaritiman dari The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi (kiri) dalam diskusi, Kepastian Alat Tangkap Nelayan di Gado-Gado Boplo‎, Jalan Gereja Theresia Nomor 41 Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (13/5/2017‎). JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Kemaritiman dari The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi menyebut bahwa larangan penggunaan cantrang bagi para nelayan untuk menangkap ikan bisa menjadi bom waktu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
Siswanto berujar, para nelayan adalah salah satu elemen masyarakat yang j umlahnya banyak, sama halnya seperti petani.
"Jadi jika mereka tidak terurus dengan baik akan menjadi bom waktu bagi siapa saja yang maju jadi Presiden ke depan karena jumlahnya signifikan," kata Siswanto di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (13/5/2017?).
Terlebih, kata dia, rata-rata para nelayan hidupnya masih terbelenggu kemiskinan. Karenanya, jika mereka semakin disengsarakan lewat pelarangan cantrang, tidak menutup kemungkinan suara mereka alihkan ke calon lain di Pilpres 2019, bukan ke Presiden Joko Widodo.
(Baca: Koreksi Kebijakan Susi, Jokowi Bolehkan Cantrang hingga Akhir 2017)
"Rata-rata nelayan hidupnya miskin. Jadi memutar emosi mereka. Itulah saya maksud bisa membahayakan calon Presiden. Apalagi kalau Jokowi ingin maju jadi Presiden periode kedua," kata dia.
"Ya memang cantrang hanya jadi salah satu isunya. Tapi isu nelayan sebagai secara kesluruhan bisa menjadi cerita lain di Pilpres 2019," lanjutnya.
Untuk itu, ia mendorong agar Presiden Jokowi sepenuhnya mencabut larangan Cantrang, tidak hanya sepenuhnya ditangguhkan sampai akhir tahun 2017.
"Kalau dicabut saja ya dicabut sajalah. Jangan tarik ulur. Karena kalau didemo di kaji ulang tidak baik juga. Peraturan tidak ditentukan oleh demo. Ini kan terkait wibawa Pemerintah. Ini sangat sensitif, apalagi terkait persiapan Pilpres 2019," kata dia.
(Baca: DPR Ingatkan Pemerintah Tak Otoriter Larang Cantrang Selamanya)
"Sekarang kan larangannya ditangguhkan sampai akhir 2017. Nah apakah permanen itulah yang menjadi tanda tanya. Nelayan ini butuh kepastian, kalau memang tidak perlu ya tidak usah dikasih batas waktu," lanjutnya.
Jika memang dicabut, Siswanto mengusulkan agar Pemerintah Daerah perannya bisa dimaksimalkan. Itu agar mengurangi beban kerja dari Susi.
"Pemerintah daerah harus diberdayakan, urusan perikanan sudah diserahkan kepada pr ovinsi, kabupaten/kota. Ini juga baik untuk bu Susi. Jadi bu Susi bisa santai, sekarang kan sasarannya bu Susi," ungkap dia.
"Nelayan itu tak peduli siapa pejabatnya, yang penting dia diurus dengan baik, pekerjaan mereka bisa berjalan terus, penghasilan mereka syukur-syukur bisa bertambah, atau stabil lah. Lah datang kebijakan cantrang ini memukul pendapatan nelayan," ungkap Siswanto.
Kompas TV Susi Pudjiastuti memerangi penangkapan ikan ilegal digambarkan dalam sebuah komik di Jepang Berita TerkaitNelayan Diberi Waktu 6 Bulan untuk Tinggalkan Kapal CantrangDemi Nelayan Cantrang, Ganjar Keliling PanturaJokowi Janji Evaluasi Kebijakan Menteri Susi soal Cantrang Jokowi Instruksikan Menteri Susi Perpanjang Masa Peralihan Cantrang NelayanJokowi Instruksikan Menteri Susi Bantu Nelayan Beli Pengganti Cantrang
Terkini Lainnya 
Dibubarkan di Pantai Losari, Aksi 1.000 Lilin untuk Ahok Pindah ke Halaman RS Regional 13/05/2017, 20:31 WIB 
Kisah Sri Jalan Kaki ke Jakarta Temui Jokowi, dari Nyaris Diperkosa hingga Dikira Gembel Nasional 13/05/201 7, 20:21 WIB 
Dua Pemandu Selam Asal Spanyol Ditemukan Tersangkut Rumpon di Wakatobi Regional 13/05/2017, 20:02 WIB 
Rumah Partisipasi Belum Aktif, Ini Kata Sandiaga Megapolitan 13/05/2017, 19:47 WIB 
Cerita Mahasiswa UGM Main Teater Boneka di ICD 2017 Regional 13/05/2017, 19:45 WIB 
Sandiaga Minta Pendukungnya Hormati Perasaan Pendukung Ahok Megapolitan 13/05/2017, 19:36 WIB 
Jenazah Praka Yudha Diotopsi untuk Kepastian Dibunuh atau Bunuh Diri Nasional 13/05/2017, 19:35 WIB 
Ini Rencana Sandiaga untuk Tertibkan PKL di Tanah Abang Megapolitan 13/05/2017, 19:33 WIB 
Polisi Berharap Rizieq Kembali ke Indonesia dan Penuhi Panggilan Megapolitan 13/05/2017, 19:22 WIB 
Ditolak Warga Manado, Ini Kata Fahri Hamzah Nasional 13/05/2017, 19:13 WIB 
Ada Ular Masuk Rumah? Coba Lakukan Ini Sains 13/05/2017, 19:08 WIB 
Apakah Anda Telahir Sudah Mengerti Warna? Sains 13/05/2017, 19:08 WIB 
Pengkritik Presiden Jokowi Dilaporkan ke Polisi Megapolitan 13/05/2017, 19:06 WIB 
Massa Beratribut FPI Bubarkan Aksi 1.000 Lilin untuk Ahok di Pantai Losari Regional 13/05/2017, 19:00 WIB 
Hari Ini dalam Sejarah: Paus Yohanes Paulus II Ditembak Internasional 13/05/2017, 19:00 WIB Load MoreSumber: Google News
Tidak ada komentar