Pilkada DKI Jakarta Dinilai Contoh Kemunduran Demokrasi - KOMPAS.com KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Direktur Eksekutif Amnesty International per...
KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Direktur Eksekutif Amnesty International perwakilan Indonesia, Usman Hamid, dalam diskusi di Jakarta, Minggu (14/5/2017).
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International perwakilan Indonesia, Usman Hamid menilai, belakangan Indonesia menunjukkan kemunduran dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam hal terkait berdemokrasi.
Salah satu peristiwa yang dia maksud yakni Pilkada DKI Jakarta 2017 yang sempat memanas dan dikaitkan dengan kasus yang menjerat Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Usman menilai, dalam perhelatan demokrasi it u menonjolkan perbedaan kelompok mayoritas dan minoritas.
"Ada pandangan kebudayaan yang dominan, kelompok mayoritas, seolah nilai kelompok harus diutamakan di atas nilai individu. Ada suatu kemunduran demokrasi," ujar Usman dalam diskusi di Jakarta, Minggu (14/5/2017).
Padahal, kata Usman, demokrasi di Indonesia sering dianggap paling baik di Asia Tenggara. Dunia internasional memupuk harapan pada Indonesia dalam penegakan HAM dan demokrasi. Namun, ia menilai penilaian itu kontradiktif dengan situasi yang terjadi sesungguhnya.
"Di Indonesia malah muncul, bawa-bawa klaim sebagai mayoritas, untuk membedakan 'kami' dengan 'mereka'. Ini politik berbahaya yang membawa-bawa kebencian, diskriminasi," kata Usman.
Usman juga menyebut kasus lain yang dianggap membatasi hak berdemokrasi, yakni kriminalisasi aktivis lingkungan yang menentang reklamasi hingga mantan koordinator Kontras Haris Azhar yang dilaporkan terkait keluha n narapidana narkoba yang telah dieksekusi, Freddy Budiman.
"Ini satu potret yang agak mengkhawatirkan," kata dia.
Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan, kultur hukum di Indonesia sangat tertinggal. Hal itu disebabkan banyak warga yang tidak taat hukum. Bahkan, kata dia, orang-orang mulai mengambil jalur non-hukum untuk memaksakan kehendak.
"Pergolakan Pilkada DKI, rata-rata yang vokal menyuarakan tokoh politik dan pimpinan lembaga negara malah menyuruh orang tidak taat hukum," kata Refly.
Semestinya, kata Refly, tokoh-tokoh tersebut menyampaikan bahwa ada institusi formal yang bisa dipakai untuk menyalurkan aspirasi.
"Maka hukum formal tidak bisa dipercaya lagi, atau banyak perilaku tidak taat hukum," kata dia.
Berita TerkaitJK Bantah Intervensi Pencalonan Anies Baswedan pada Pilkada DKIAnies Sebut Kemenangannya pada Pilkada DKI Seperti Serangan 1 Maret 1949Fadli Zon Benarkan Gerindra dan Kubu Cikeas Sempat Mau Koalisi Saat Pilkada DKIUsman Hamid Bantah Budi Waseso yang Sebut Novel Punya Empat Rumah Mewah Terkini Lainnya Sekolah di Dalam Mall, Konsep Pendidikan Baru di Bogor Megapolitan 14/05/2017, 21:16 WIB Gubernur Sultra Tetapkan Siaga Satu Bencana Banjir Regional 14/05/2017, 21:14 WIB Puan Ingatkan Pentingnya Gerakan Nasional Revolusi Mental Nasional 14/05/2017, 21:06 WIB Hari Ibu di Vatikan, Paus Muncul dan Ajak Ribuan Orang Hening Cipta Internasional 14/05/2017, 20:58 WIB Finis Pertama di Spanyol, Hamilton Dapatkan Kemenangan Kedua Musim Ini Olahraga 14/05/2017, 20:46 WIB Vonis Melampaui Tuntutan, Jaksa Dianggap Wajar Ajukan Banding Nasional 14/05/2017, 20:41 WIB Uni Eropa: Uji Coba Rudal Korut Ancam Perdamaian Dunia Internasional 14/05/2017, 20:40 WIB Menurut Sandi Warga Mulai Menyatu Lagi Setelah Terbelah Saat Pilkada Megapolitan 14/05/2017, 20:35 WIB Korut Kembali Tembakkan Rudal, Trump Serukan Sanksi Lebih Keras Internasional 14/05/2017, 20:28 WIB Jelang Ramadan, TPU Karet Bivak Ramai Didatangi Peziarah Megapolitan 14/05/2017, 20:26 WIB Refly Harun: Kasus Penistaan Agama Bisa Diselesaikan dengan Dialog Megapolitan 14/05/2017, 20:24 WIB Pilkada DKI Jakarta Dinilai Contoh Kemunduran Demokrasi Nasional 14/05/2017, 20:14 WIB Dukung Rouhani, Pemimpin Reformis Iran Khatami Sebar Video 'Kampanye" Internasional 14/05/2017, 20:12 WIB Kunjungi "Little Tokyo", Sandiaga Janji Permudah Izin Festival Budaya Meg apolitan 14/05/2017, 20:08 WIB Ahok Dinilai Punya Alasan Kuat untuk Ditangguhkan Penahanannya Nasional 14/05/2017, 19:57 WIB Load MoreSumber: Google News
Tidak ada komentar