Protes Langka, Parlemen Korut Surati DPR AS soal Sanksi Keras - SINDOnews.com (Siaran Pers)

Protes Langka, Parlemen Korut Surati DPR AS soal Sanksi Keras - SINDOnews.com (Siaran Pers) Protes Langka, Parlemen Korut Surati DPR AS soal...

Protes Langka, Parlemen Korut Surati DPR AS soal Sanksi Keras - SINDOnews.com (Siaran Pers)

Protes Langka, Parlemen Korut Surati DPR AS soal Sanksi Keras

Muhaimin

Jum'at, 12 Mei 2017 - 14:45 WIB

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Parlemen Korut mengirim surat protes ke DPR Amerika Serikat (AS) soal rancangan paket sanksi keras yang dijatuhkan ke rezim Pyongyang. Foto/REUTERS

A+ A- PYONGYANG - Parlemen Korea Utara (Korut) mengirim surat protes yang langka kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) atas penjatuhan paket sanksi baru yang lebih keras terhadap pemerintah Pyongyang. Pengiriman surat protes itu dipublikasikan kantor berita KCNA.

Ko miter Urusan Luar Negeri Majelis Rakyat Agung (parlemen) Korut mengutuk sanksi baru AS itu sebagai “tindakan kejam terhadap kemanusiaan”.
Bukan hal yang aneh bagi Pyongyang untuk mengutuk tindakan untuk mengecam Washington, tapi sebuah protes resmi dan langsung kepada Kongres AS jarang terjadi.
Belum jelas mekanisme penyampaian surat protes itu, mengingat AS dan Korut tidak memiliki hubungan diplomatik dan nyaris tidak memiliki saluran komunikasi resmi. Namun, KCNA mengklaim surat protes dikirim hari Jumat (12/5/2017).
Parlemen AS telah mengeluarkan paket sanksi yang lebih keras terhadap rezim Pyongyang pimpinan Kim Jong-un pada 4 Mei.
Sanksi baru AS dijatuhkan sebagai respons atas atas program nuklir dan rudal balistik rezim Kim Jong-un. Dalam pemungutan suara parlemen AS, 419-1 suara anggota wakil rakyat Amerika setuju menargetkan industri perkapalan Korut.
Laksamana Harry Harris Jr, komandan Komando Pasifik AS telah memperingatkan kepada angg ota parlemen bahwa Pyongyang berpotensi berhasil membangun rudal yang dipasangi hulu ledak nuklir yang mampu menyerang wilayah AS.
Thomas Massie, anggota parlemen dari Partai Republik adalah satu-satunya politisi yang memberikan suara penolakan penjatuhan sanksi terhadap Pyongyang. Hasil keputusan parlemen ini akan jadi rekomendasi Senat AS untuk mengambil tindakan.
(mas) Follow Us : Follow @SINDOnewsSumber: Google News DPR