Tujuh proyek Pemda akan terima insentif fiskal - Kontan NASIONAL / KEBIJAKAN Tujuh proyek Pemda akan terima insentif fiskal Jumat, 12 Me...
NASIONAL / KEBIJAKAN Tujuh proyek Pemda akan terima insentif fiskal Jumat, 12 Mei 2017 / 19:14 WIB
JAKARTA. Tujuh proyek dari tujuh kepala daerah akan mendapatkan insentif fiskal dari Pemerintah Pusat. Insentif itu dalam rangka sinkronisasi dan sinergi kebijakan penyediaan infrastruktur antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Saat ini, Pemerintah Pusat tengah mendorong penggunaan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai kebijakan skema pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur. Penggunaan kebijakan skema KPBU dimaksudkan untuk menjembatani antara keterbatasan APBN dan kebutuhan infrastruktur yang tinggi.
BACA JUGA :- PUPR target bangun tiga SPAM melalui KP BU
- Pemda diminta maksimalkan skema KPBU
“Dari tujuh kepala daerah ini, kami dengarkan kesulitan, tantangan, dan bagaimana frustrasi yang dihadapi dalam rangka membangun infrastruktur dalam konteks KPBU. Kami yakinkan bahwa Kemenkeu bersama seluruh unit yang ada termasuk BUMN mencoba untuk membantu seawal mungkin, sehingga tak perlu mengubah transaksi yang sudah berjalan,†kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, Jumat (12/5).
Ia mengatakan, nantinya Pemerintah Pusat akan berkerjasama untuk ketujuh proyek yang dengan didukung oleh instrumen fiskal yang dimiliki, seperti Project Development Facility (PDF), Viability Gap Fund (VGF), Guarantee, dan skema Availability Payment.
Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan kelayakan berupa pembiayaan secara tunai atas sebagian konstruksi dan penjaminan risiko politik atas kewajiban keuangan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).
Dukungan kelayakan dan pe njaminan tersebut diharapkan dapat membuat proyek KPBU daerah menjadi layak secara keuangan sehingga menarik minat calon investor dan perbankan (bankable). Syarat daerah untuk mendapat insentif sendiri menurut Sri Mulyani adalah komitmen kepala daerah mengingat proses KPBU rumit.
"Syarat paling penting adalah komitmen kepala daerahnya. SPAM di Semarang misalnya, dulu walikotanya enggak jadi, sehingga ada walikota baru mulai dari awal lagi," kata dia.
Untuk melaksanakan hal ini, Pemerintah Pusat telah membentuk Kantor Bersama KPBU yang berperan sebagai Pusat Informasi KPBU, Koordinasi Kebijakan dan Pengembangan Kapasitas (capacity building). Kantor Bersama KPBU terdiri dari Kemenkeu, Bappenas, Kemendagri, LKPP, Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Kemenko Perekonomian, dan BKPM.
“Kami coba di proyek yang sudah diusulkan sehingga kami bisa langsung uji apakah instrumen, kelengkapan kebijakan, masalah legalnya, keuangannya, b isa masuk untuk membantu proyek ini sesuai rencana dan urgensi yang dihadapi,†papar Sri Mulyani.
Sekadar info, pertemuan dalam rangka sinkronisasi ini dihadiri oleh Menkeu, Walikota Bandung, Walikota Makassar, Walikota Pekanbaru, Walikota Semarang, Walikota Surabaya, Walikota Tangerang, Bupati Sidoarjo, Dirut PT SMI (persero), perwakilan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (persero), dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
Sri Mulyani mengatakan, dukungan pemerintah pusat tersebut telah terbukti berhasil menyukseskan penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU. Misalnya, PLTU Batang , SPAM Umbulan, Jaringan Serat Optik Broadband Palapa Ring, dan delapan jalan tol.
Asal tahu saja, berdasarkan RPJMN 2014-2019 menunjukkan bahwa APBN dan APBD hanya mampu membiayai kebutuhan pembiayaan infrastruktur sekitar 14% dari total kebutuhan dan membutuhkan partisipasi BUMN dan Swasta masing-masing sebesar 22% dan 37%.
Reporter Agus Triyono Editor Dup la Kartini
PROYEK INFRASTRUKTUR
- Terpopuler
- Terkomentari
- Modal enteng berinvestasi reksadana
- Bagaimana nasib IHSG Jumat besok? ini prediksinya
- Lapangan Puputan Bali dipenuhi massa dukung Ahok
- BUMI ubah rights issue seri B menjadi Rp 1
- Politik identitas dalam kasus Ahok
- Advan G1 Sabet Predikat Produk Terlaris of The Week di Lazada dan Blibli.com
- Sandiaga Uno minta maaf menerobos jalur busway
- OJK telisik pembatalan akuisisi WOMF
- Bubarkan HTI, pemerintah tempuh jalur hukum
- Reliance: Akuisisi WOM Finance belum berakhir
Tidak ada komentar