Amien Rais Sebut DPR Perlu Ambil Langkah Konstitusional jika ... - KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Na...
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais meminta Dewan Perwakilan Rakyat mengambil langkah konstitusional jika dalam investigasinya di Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan banyak penyelewengan terhadap lembaga antirasuah itu.
Amien Rais meminta DPR bekerja serius melalui Pansus Angket KPK untuk memperbaiki lembaga antirasuah yang berdiri pasca-reformasi tersebut.
"Jadi saya pernah duduk di sini lima tahun, jadi saya tahu permainannya. Awas. Jadi jangan sampai melempem nanti rakyat kecewa," ujar Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2017).
"Jadi sekarang siapa yang palsu, DPR atau KPK. Kalau KPK yang palsu nanti ambil langkah konstitusional, langkah yang demokratis," kata dia.
Saat ditanya apakah langkah konstitusional yang dimaks ud berupa revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ia tidak menjawab secara tegas.
"Makhluk KPK ini kan buatan DPR, ya toh, kembali ke DPR nanti ya. Saya enggak tahu detailnya," ujar Amien.
Kedatangan Amien Rais ke DPR terbilang mendadak, apalagi bertepatan dengan rapat pembentukan struktur Pansus Angket KPK.
Ia pun tidak membantah kedatangannya ke DPR memang untuk membahas Pansus Angket KPK. Amien Rais tengah disorot setelah disebut oleh jaksa KPK menerima aliran dana korupsi alat kesehatan oleh mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.
(Baca: Jaksa Sebut Uang Kasus Korupsi Siti Fadilah Mengalir ke Rekening Amien Rais)
Elite PAN membantah keterlibatan pendiri PAN tersebut dan menilai ada upaya politisasi dalam penyebutan nama Amien di persidangan.
Adapun KPK sudah menjelaskan soal masalah tersebut saat menerima perwakilan Amien.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menga takan, KPK sebagai lembaga penegak hukum, memperlakukan semua orang sama di mata hukum. Apapun partainya, oposisi ataupun tidak bukan menjadi persoalan.
Menurut Febri, yang disampaikan KPK di persidangan Tipikor merupakan fakta hukum. Sehingga KPK meminta tidak dibawa-bawa atau dikaitkan ke hal politis.
Kompas TV Mahfud MD menyatakan, penyebutan nama politisi seperti Amien Rais adalah hal yang biasa terjadi. Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:- Pansus Hak Angket KPK
Terkini Lainnya 
Dalam Sepekan, Koalisi Masyarakat Sipil Mencatat 66 Kasus Persekusi Nasional 07/06/2017, 19:07 WIB 
Siti Fadilah: Penunjukan Langsung untuk Bantu PAN T ak Terbukti Nasional 07/06/2017, 19:02 WIB 
Apa Kabar Kicak dan Kacang Kumbon, Takjil yang Hanya Ada Tiap Ramadhan di Yogyakarta? Regional 07/06/2017, 19:00 WIB 
Dengan Harga Rp 30,6 Juta Seporsi, Inikah Burger Termahal? Internasional 07/06/2017, 18:58 WIB 
Fadli Zon Nilai Isu Persekusi Muncul akibat Lemahnya Pe negakan Hukum Nasional 07/06/2017, 18:56 WIB 
Sepertiga Bayi di Kota Bogor Lahir Bertubuh Pendek Megapolitan 07/06/2017, 18:50 WIB 
Rohadi Mengaku Diminta Berbohong untuk Tutupi Keterlibatan Hakim Nasional 07/06/2017, 18:45 WIB 
"Hutan Rusak, Pembangunan Rakus Lahan, Institusi Berwenang Mandul..." Regional 07/ 06/2017, 18:40 WIB 
Mulai Besok, Ada Perubahan Arus Lalu Lintas di Sekitar Matraman Megapolitan 07/06/2017, 18:38 WIB 
Polisi Temukan Barang Curian yang Diambil Pembunuh Remaja Putri di Cengkareng Megapolitan 07/06/2017, 18:36 WIB 
Amien Rais Sebut DPR Perlu Ambil Langkah Konstitusional jika KPK Salah Nasional 07 /06/2017, 18:36 WIB 
Setidaknya 12 Orang Tewas dalam Serangan di Kota Teheran Internasional 07/06/2017, 18:36 WIB 
Ingin Mudik Nyaman dan Selamat? Ini Tips dari Kapolri Regional 07/06/2017, 18:33 WIB 
Di Singapura, Bus Bisa Dipesan Pakai Aplikasi Megapolitan 07/06/2017, 18:32 WIB 
Untuk ke Jakarta Fair, Transjakarta Sediakan 4 Bus Rute Monas-JIExpo Megapolitan 07/06/2017, 18:24 WIB Load MoreSumber: Google News DPR
Tidak ada komentar