Basuki Hariman dan Stafnya Didakwa Menyuap Patrialis Akbar - KOMPAS.com KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Pengusaha Basuki Hariman ditahan usa...
KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Pengusaha Basuki Hariman ditahan usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/1/2017). KPK menetapkan empat orang tersangka dalam operasi tangkap tangan yakni hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, pengusaha swasta yang diduga penyuap Basuki Hariman, dan sekretarisnya NG Fenny serta Kamaludin sebagai perantara terkait dugaan suap uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur CV Sumber Laut Perkasa, Basuki Hariman, didakwa menyuap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.
Basuki bersama-sama dengan stafnya, Ng Fenny, diduga memberikan uang sebesar 70.000 dollar AS, dan Rp 4 juta kepada Patrialis. Keduanya juga disebut menjanjikan uang sebesar Rp 2 miliar kepada Patrialis.
"Pemberian dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepada Patrialis Akbar untuk diadili," ujar jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lie Putra Setiawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/6/2017).
Menurut jaksa, uang tersebut diberikan agar Patrialis membantu memenangkan putusan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait uji materi atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
Menurut jaksa, meski bukan pemohon uji materi, Basuki dan Fenny memiliki kepentingan apabila uji materi tersebut dimenangkan. Misalnya, dengan dimenangkannya gugatan, maka impor daging kerbau dari India akan dihentikan.
Menurut jaksa, dengan berlakunya UU Nomor 41 Tahun 2014, pada pertengahan tahun 2016, Pemerintah telah menugaskan Bulog untuk mengimpor dan mengelola daging kerbau dari India.
Dengan demikian, ini berakibat pada ketersediaan daging sapi dan kerbau lebih banyak dibandingkan permintaan. Kemudian, harga daging sapi dan kerbau menjadi lebih murah.
"Akibat kondisi tersebut, permintaan terhadap daging sapi yang biasanya diimpor oleh terdakwa dari Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat menurun," kata Lie.
(Baca juga: KPK Duga Basuki Hariman Kartel yang Ingin Monopoli Impor Daging)
Dalam upaya untuk memengaruhi putusan uji materi, Basuki dan Fenny menggunakan pihak swasta bernama Kamaludin yang dikenal dekat dengan Patrialis Akbar. Dalam penyerahan uang kepada Patrialis, kedua terdakwa juga melibatkan Kamaludin.
Atas perbuatan tersebut, Basuki dan Fenny didakwa melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Kompas TV Hakim Konstitusi non aktif. Patrialis Akbar menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di gedung Komisi Pemberantas Korupsi, Jakarta. Ia diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap lebih dari 2 miliar Rupiah. Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:- Patrialis Akbar Ditangkap KPK
Terkini Lainnya 
Polisi Hentikan Operasi Tambang Timah Apung Ilegal di Pangkal Pinang Regional 05/06/2017, 14:35 WIB 
Kembali Dapat Opini WTP, Kapolri Berharap Perbaikan Tunjanga n Anggota Polri Nasional 05/06/2017, 14:34 WIB 16 WNI yang Dipulangkan dari Marawi Tak Terlibat Kelompok Militan Nasional 05/06/2017, 14:29 WIB 
Kapolri Sebut Pencopotan Gubernur Akpol Akibat Kasus Tewasnya Taruna Nasional 05/06/2017, 14:26 WIB 
UEA Tangguhkan Penerbangan ke Qatar Internasional 05/06/2017, 14:15 WIB 
Cerita Tukang Rambutan soal Perempuan Nyaris Bugil di Mangga Besar Megapolitan 05/06/2017, 14:12 WIB 
Basuki Hariman dan Stafnya Didakwa Menyuap Patrialis Akbar Nasional 05/06/2017, 14:06 WIB 
Ganti Rugi Proyek Tol Semarang-Batang Tak Jua Dibayar, Warga Protes Regional 05/06/2017, 14:03 WIB 
Penukarang Uang Tunai di Monas Dibatasi Rp 3,7 Juta per Orang Megapolitan 05/06/2017, 14:01 WIB 
Pimpinan KPK Tolak Bertemu Amien Rais Nasional 05/06/2017, 13:55 WIB 
Unggul 2-0, Warriors Waspada Pengalaman Tahun Lalu Olahraga 05/06/2017, 13:50 WIB 
Politisi Golkar Jadi Tersangka KPK, Nurdin Halid Curiga Ada Politisasi Nasional 05/06/2017, 13:48 WIB 
Dukung Wali Kota Denpasar Nyagub Independen, Nasdem Kumpulkan KTP Regional 05/06/2017, 13:41 WIB 
Alasan Setara Tolak Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme Nasional 05/06/2017, 13:38 WIB Load MoreSumber: Google News
Tidak ada komentar