Jangan Pertaruhkan NKRI Hanya demi Pilkada - VIVA.co.id

Jangan Pertaruhkan NKRI Hanya demi Pilkada - VIVA.co.id VIVA.co.id â€" Persoalan kebhinekaan menjadi perhatian dalam dua bulan terakhi...

Jangan Pertaruhkan NKRI Hanya demi Pilkada - VIVA.co.id

VIVA.co.id â€" Persoalan kebhinekaan menjadi perhatian dalam dua bulan terakhir ini. Aksi unjuk rasa berlebihan memprotes vonis hakim, isu ancaman Minahasa merdeka, hingga maraknya persekusi seolah-olah memperlihatkan memudarnya rasa kebangsaan.

Miris melihat suatu kelompok melakukan intimidasi terhadap individu atas perbuatannya yang dianggap menyudutkan tokoh tertentu. Tanpa proses hukum, kelompok ini menekan agar korban mengakui kesalahannya yang memposting sesuatu di media sosial.

Ada lagi kejadian seorang pejabat negara saat kunjungan kerja diusir oleh massa dengan membawa ancaman senjata tajam. Massa menolak kehadiran pimpinan lembaga negara tersebut hingga melakukan penggeledahan tempat publik seperti bandara udara.

Kejadian ini mengundang keprihatinan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan. Rampungnya pelaksanaan pilkada serentak 20 17 khususnya Pilgub DKI dinilai jadi kotak pandora yang menyisakan riak.

Selasa, pekan lalu, Zulkifli menerima Hardani Triyoga, Reza Fajri, dan Ikhwan Yanuar dari VIVA.co.id di kantornya, lantai 9, Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan. Berbagai buku terkait Pancasila dan kebhinekaan menghiasi ruangan kerjanya.

Bagi Zulkifli, kejadian sebelum dan pasca Pilgub DKI harus dijadikan pelajaran. Semua pihak harus menerima dan menatap masa depan bangsa yang lebih penting. Semua elemen harus berperan dan berhenti saling menyakiti demi persatuan.

"Ya, itu pelajaran. Sudah. Jangan terus-terusan kayak melankolis gitu. Kayak orang patah hati," kata Zulkifli.

Ketua ke-15 MPR RI itu semangat menceritakan masalah kebhinekaan yang sering terjadi di tengah perjuangan lembaga yang dipimpinnya dalam program sosialisasi empat pilar. Berikut ini petikan wawancaranya.

Belakangan ini ada isu yang mengancam kebhineka an, apa pendapat Anda?

Ya, tentunya kita prihatin ya, perkembangan dari mulai pilkada, pasca pilkada, khususnya DKI ya, yang katanya membuka kotak pandora. Karena memang menurut saya, jangan karena pilkada kemudian kita mempertaruhkan kebhinekaan, mempertaruhkan segala-galanya hanya demi pilkada yang hanya lima tahunan. Tentu akan berbahaya, karena kita negara yang beragam. Jangan kita mempertaruhkan NKRI, mempertaruhkan keberagaman, apalagi isu-isu agama, tentu akan sangat sensitif. Berbahaya kalau pilkada membawa-bawa hal seperti itu. Ini kan sudah selesai ya.

Makanya saya mengimbau ini segera diakhiri. Jangan sampai umat agama tertentu dan agama-agama lain merasa tersakiti. Terus masyarakat kita saling menyakiti. Masa kita keluarga saling menyakiti. Kita kan sebangsa dan setanah air. Segera kita hentikan. Kan pilkada sudah selesai. Kalau tidak puas kan ada jalur hukum. Saya juga berharap hukum memenuhi keadilan di masyarakat. Agar persoalan kebangsaan kita tidak terganggu dengan hal-hal yang terjadi.

Ada krisis kebangsaan dalam persoalan ini?

Saya mengatakan tidak krisis, tapi memudar. Nilai-nilai luhur ke-Indonesiaan kita itu mulai memudar. Bahkan menerjemahkan pengertiannya untuk kepentingan masing-masing. Itu berbahaya. Memang salah satu agenda terlupakan pasca 19 tahun Reformasi, adalah tidak ada lagi pelajaran-pelajaran Pancasila, civil, kewarganegaraan, penataran P4, kan hilang semua. Jadi, 19 tahun ini tidak ada pelajaran untuk membangun karakter bangsa itu. Ini akibatnya, ini risikonya. Orang tidak membangun Pancasila lagi. Kadang-kadang ditinggalkan. Oleh karena itu saya berharap, saya juga menyampaikan ke Presiden, kita bentuk lagi. Karena penting sekali. Membangun karakter bangsa itu kan sepanjang zaman dan dilakukan semua pihak. Tidak hanya MPR. Kalau hanya MPR saja tidak akan berhasil.

MPR selalu menggaungkan sosialisasi empat pilar, bagaimana perkemban gannya?

Ini program, enggak bisa sosialisasi membangun karakter bangsa ini, enggak mungkin hanya MPR. Enggak mungkin bisa berhasil. Sedikit (kalau hanya MPR). Anggarannya kecil. Tapi, sebagai gerakan oke. Yang paling penting itu eksekutif, kementerian, gubernur, bupati, TNI, Polri, media, kampus-kampus. Semua harus terlibat. Jangan cuma nyiarkan lagu Indonesia Raya pas bangun tidur. Di mana nasionalismenya begitu.

Sudah komunikasikan masalah sosialisasi empat pilar dengan Presiden Jokowi?

Sudah. Presiden setuju, sangat mendukung. Karena itu Presiden mendukung lembaga pemantapan Pancasila. Karena penting itu, penting.

Wawancara Ketua MPR RI Zulkifli Hasan

Ketua MPR Zulkifli Hasan. Foto: Ikhwan Yanuar/VIVA.co.id

S elama ini MPR aktif, ada merasa diabaikan dalam sosialisasi empat pilar?

Kita ini MPR saja, karena ditugaskan oleh undang-undang. Misalnya di Solo itu ada perusahaan besar, mereka minta kita sosialisasi empat pilar. Apalagi sekarang banyak yang minta. Kalau hanya MPR bagaimana? Karena semua ingin agar kita kembali ke Pancasila itu. Kalau hanya MPR enggak mungkin. Bupati ke mana, gubernur ke mana. Harus ikut semua. Kan enggak mungkin MPR saja. Apalagi ketua MPR cuma satu. Saya tadi pagi sudah sosialisasi dengan anak-anak muda. Kemarin di Solo. Terus setiap hari. Tapi, kan enggak akan besar dampaknya.

Saat gencar sosialisasi empat pilar, lalu terjadi isu kebhinekaan, anti Pancasila, apa reaksi Anda?

Ya, kita prihatin saja, sedih kan. Apalagi kalau Pancasila diartikan oleh masing-masing. Pancasila kan harus dipahami secara utuh. Jangan diartikan sepotong-sepotong oleh masing-masing. Masing-masing punya pengertian masing-masing kan repot. Satu menganggap paling Pancasila. Satu lagi paling Pancasila. Kan enggak bisa. Kan ada panduannya, pedomannya.

Mengenai pembubaran ormas yang dinilai pemerintah anti Pancasila?

Kalau bertentangan dengan konstitusi apa pun enggak boleh. Kalau ada yang mau merdeka ya perangi, tangkap. Kalau ada yang mau bikin negara lain, ya dibubarkan. Tapi, ada prosedurnya. Hukum panglimanya. Tapi, kalau tidak sesuai prosedur kan nanti orang-orang simpati. Persuasif. Satu dua orang dipanggil. Setelah itu kemudian pengadilan. Kan enggak bisa semena-mena.

Artinya, pemerintah mendahului tanpa proses hukum terlebih dulu?

Ya itu saya katakan mendahului. Kita kan negara hukum. Harusnya ikutilah hukum. Kan ada Undang Undang Ormas. Jangan sampai dikesankan ya kita tidak mengikuti undang-undang. Diatur itu bagaimana dalam membubarkan ormas. Kalau tidak mengikuti proses hukum, akan repot kita.

Selanjutnya, Nilai Pancasila

1234 TERKAIT