Kursi DPR dan Kompromi Kebablasan - Kompas.com - KOMPAS.com KOMPAS/ALIF ICHWAN Ilustrasi DPR: Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat paripu...
KOMPAS/ALIF ICHWAN Ilustrasi DPR: Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang IV Tahun 2014-2015, di ruang sidang paripurna II, Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2015). Hadir Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Taufik Kurniawan, Fadli Zon, dan Fahri Hamzah. OLEH:
SIDIK PURNOMO
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum memasuki tahap akhir. Salah satu isu yang cukup pelik dan menyita perhatian adalah jumlah kursi DPR (assembly size).
Dalam perkembangan pembahasan RUU antara Dewan Perwakilan Rakyat bersam a pemerintah, disiarkan bahwa telah ada kesepakatan menambah jumlah kursi DPR menjadi 575, bertambah 15 kursi dari jumlah kursi DPR pada Pemilu 2014.
Kompromi
Penambahan itu merupakan titik kompromi di mana sebelumnya pemerintah mengusulkan penambahan hanya lima kursi, sementara Pansus DPR menginginkan penambahan 19.
Pemerintah menyatakan penambahan lima kursi akan dialokasikan untuk Kalimantan Utara sebanyak tiga kursi dan masing-masing satu kursi untuk Kepulauan Riau dan Riau, dan 10 kursi selebihnya diserahkan pengalokasiannya kepada DPR.
Pihak DPR beralasan bahwa penambahan 15 kursi dimaksudkan untuk menutup kekurangan representasi pada sejumlah provinsi dan faktor kehadiran Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah otonom baru.
Salah satu alternatif yang mengemuka, sebaran 15 kursi penambahan adalah Kalimantan Utara (3 kursi), Riau (2), Lampung (2), Kalimantan Barat (2), Papua (2), Sumatera Utara (1), Kepulauan Riau, Sulawesi T enggara (1), dan Sulawesi Barat (1).
Terhadap daerah yang dinilai berlebih(over-represented), DPR dan pemerintah sepakat tak mengurangi alokasi kursi DPR hasil pemilu sebelumnya dengan alasan demi menjaga stabilitas politik.
Sekalipun mendapat tentangan dari sejumlah kelompok masyarakat sipil, terutama terkait evaluasi kinerja dan tambahan beban anggaran, tersirat bahwa DPR maupun pemerintah bersikukuh bahwa konsekuensi dari penambahan masih bisa dalam batas toleransi dan manageable.
Selayaknya negara demokratis yang menganut sistem parlemen bikameral, DPR merupakan representasi penduduk yang jamaknya menganut prinsip one person one vote one value (OPOVOV).
(Baca: Penambahan Kursi DPR RI Dialokasikan untuk Daerah Luar Jawa)
Dispensasi mungkin saja diberlakukan, misalnya demi alasan untuk mengakselerasi kemajuan dan menipiskan ketertinggalan, wilayah "pinggiran" bisa diberikan wakil lebih banyak.
Sementara perwakilan wilayah tecermin dengan kehadiran Senat, dalam konteks Indonesia adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di mana setiap provinsi seberapa pun luas wilayah atau berapa pun jumlah penduduknya, mengirimkan wakil masing-masing empat orang.
Dari sisi jumlah kursi, merujuk pada dalil matematika (cube law) sebagaimana dipaparkan Rein Taagepera (2002) ataupun formulasi modifikasi dengan memperhatikan jumlah penduduk aktif, penambahan kursi DPR memang masih memungkinkan.
Akan tetapi, pertanyaan berulang yang harus dijawab adalah apakah pengalokasian kursi DPR tersebut telah mengikuti prinsip utama, seperti proporsionalitas, kesetaraan, dan derajat keterwakilan yang tinggi?
Page: 12 Show All Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:- Revisi UU Pemilu
Terkini Lainnya 
Polisi Perancis Minta Warga Jauhi Area Katedral Notre-Dame Internasional 06/06/2017, 22:31 WIB 
Warga Gunungkidul Ditangkap Densus 88, Keluarga Berharap Kejelasan Regional 06/06/2017, 22:23 WIB 
Diserang Pakai Palu, Polisi Perancis Tembak Pelaku Internasional 06/06/2017, 22:08 WIB 
Safari Ramadhan, Kapolri Sambangi Gus Mus di Rembang Regi onal 06/06/2017, 22:02 WIB 
Presiden Trump Dukung Pengisolasian Qatar Internasional 06/06/2017, 21:58 WIB 
Soal Pelantikannya, Djarot Bilang Tergantung Presiden Jokowi Megapolitan 06/06/2017, 21:54 WIB 
Djarot: Dulu BUMD Itu Banyak Diisi oleh Pensiunan, Bagi-bagi Jabatan Megapolitan 06/06/2017, 21:48 WIB 
Polisi yang Menembak Kupingnya Sediri Dikenal Periang Regional 06/06/2017, 21:47 WIB 
Video Pengendara Motor Protes ke Polantas karena Ditilang Jadi Viral Megapolitan 06/06/2017, 21:43 WIB 
Mengenang Rehman Rashid, Penyokong Kebebasan Pers Malaysia Internasional 06/06/2017, 21:34 WIB 
Menkumham: Kalau Saya Komentari Angket KPK, Nanti Saya Diangket Nasional 06/06/2017, 21:33 WIB 
Satu Pelaku Teror London Pernah Ditangkap Saat Akan ke Suriah Internasional 06/06/2017, 21:30 WIB 
Densus 88 Amankan Seorang Warga di Gunungkidul Regional 06/06/2017, 21:26 WIB 
Sandiaga: OK OCE Center Bisa Dibuat di Kalijodo Megapolitan 06/06/2017, 21:22 WIB 
Imbauan KPK untuk Pihak yang Diduga Terlibat Kasus Suap DPRD Jatim Nasional 06/06/2017, 21:19 WIB Load MoreSumber: Google News DPR
Tidak ada komentar