Aturan Pajak Intip Rekening Nasabah Bisa Terganjal DPR

Aturan Pajak Intip Rekening Nasabah Bisa Terganjal DPR - Detikcom detikFinance / Berita Ekonomi Bisnis / Detail Berita ...

Aturan Pajak Intip Rekening Nasabah Bisa Terganjal DPR - Detikcom

detikFinance / Berita Ekonomi Bisnis / Detail Berita Follow detikFinance

Selasa 04 Jul 2017, 18:43 WIB Aturan Pajak Intip Rekening Nasabah Bisa Terganjal DPR Hendra Kusuma - detikFinance

Foto: Setpres Abror Rizky Jakarta - Komitmen Indonesia dalam ikut serta menerapkan Automatic Exchange of Information (AEoI) masih bisa digagalkan, bila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak menyetujui aturan yang telah diterbitkan pemerintah.
Aturan yang telah diterbitkan pemerintah untuk ikut serta dalam AEoI adalah Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Dan aturan pelaksananya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017).
Apa tanggapan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi?
Dia menyebutkan, Perppu Nomor 1 Tahun 2017 ini tidak perlu lagi dibahas dengan DPR. Dia menegaskan, aturan tersebut hanya tinggal menunggu persetujuan saja.
"Tidak ada pembahasan, tinggal disetujui saja iya atau tidak. Tidak perlu dibahas item per item, kan waktunya 3 bulan," kata Ken di Kantornya, Jakarta, Selasa (4/7/2017).
Dia menegaskan, j ika pihak parlemen tidak memberikan persetujuan terkait dengan Perppu ini, maka pemerintah tetap mengusahakan tertuang dalam UU KUP.
"Tidak apa, setuju tidak setuju kalau tidak setuju ya tetap UU," tukas dia.
Diektahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam implementasi keterbukaan akses informasi keuangan untuk perpajakan telah memiliki landasan hukum yang pertama adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang keterbukaan akses informasi keuangan untuk perpajakan, dan aturan pelaksananya yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017.
Dalam waktu dekat, pihak Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) akan melakukan penilaian terhadap kesiapan pemerintah Indonesia untuk ikut serta dalam AEoI.
"Perppu adalah suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang, sehingga dengan adanya Perppu, legislasi ini sudah berjalan. OECD akan melihat bahwa Indonesia sudah memiliki primary legislationd and secondar y legislation. Kita akan terus komunikasi dengan dewan sehingga Perppu ini menjadi permanen, karena ini adalah kepentingan Indonesia," tegas dia.
Sri Mulyani menegaskan, jangan sampai aturan yang telah ada menjadi suatu kerugian bagi Indonesia dalam mengimplementasikan AEoI.
"Jangan sampai kita dirugikan dunia internasional hanya karena kita tidak memiliki aturan di level primer. Saya akan terus berkomunikasi sehingga dewan bisa setujui Perppu ini. Namun kalau ditanyakan, sampai hari ini sudah otomatis berjalan," tukas dia. (wdl/wdl)
Berita Terkait

Skema Baru Gaji Pegawai Pajak Sudah di Tangan Jokowi
Ini Daftar Negara Diburu Sri Mulyani Untuk Intip Rekening WNI
Sri Mulyani: Era Penghindaran Pajak Sudah Berakhir
Anda Simpan Uang di Swiss? Siap-siap Diintip Ditjen Pajak
Utang Pemerintah RI Rp 3.672 T, Ini Cara Sri Mulyani Mengurangi
Kata Sri Mulyani Soal Skema Baru Gaji Pegawai Pajak
Obama Bahas Pajak Hingga Perubahan Iklim di Kongres Diaspora
Sri Mulyani: Menagih Pajak Itu Tidak Populer

Kasus Suap Pajak, Kesaksian Adik Ipar Jokowi Diragukan Jaksa

detikInet

Google Lunasi Pajak, Menkominfo: Selanjutnya Permen OTT

detikInet

Google Akhirnya Bayar Pajak, Berapa?

detikNews

Kanwil DJP Jatim I Optimis Capai Target Penerimaan Pajak Rp 42 T

detikNews

Selamat Tinggal Kerahasiaan Bank?

detikNews

Buru Wajib Pajak, DJP Jabar Minta Data Perusahaan ke Pemprov

detikNews

Ahmad Dhani Datangi Kantor Pajak

detikNews

Peserta Tax Amnesty Antre di Kantor Pajak

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com News Feed

Nilai Proyek LRT Jabodebek Turun, Jadi Rp 21,7 Triliun
Selasa, 04 Jul 2017 18:46 WIB Nilai proyek LRT Jabodebek turun dari Rp 23,4 triliun menjadi Rp 21,7 triliun. Penurunan dikarenakan adanya penyesuaian pada komponen biaya pembangunan.
Aturan Pajak Intip Rekening Nasabah Bisa Terganjal DPR
Selasa, 04 Jul 2017 18:43 WIB Komitmen Indonesia ikut dalam Automatic Exchange of Information (AEoI) bisa gagal, bila DPR tidak menyetujui aturan yang telah diterbitkan pemerintah.
Skema Baru Gaji Pegawai Pajak Sudah di Tangan Jokowi
Selasa, 04 Jul 2017 18:38 WIB Menpan RB, Asman Abnur, mengatakan skema baru gaji pegawai pajak sudah diserahkan ke Presiden Jokowi.
Masih Bertahan, Sopir Tangki Pertamina Salat Magrib di Halaman Kemnaker
Selasa, 04 Jul 2017 18:33 WI B Sekitar 500-an sopir mobil tangki Pertamina masih bertahan di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk menyampaikan tuntutannya.
Kenal Baik Dengan Pemilik 7-Eleven, Mendag Ingin Mengobrol
Selasa, 04 Jul 2017 18:20 WIB Dalam waktu dekat, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita berencana menemui pem ilik 7-Eleven (Sevel).
Mendag Minta Pengusaha Beras Lapor Stok di Gudang
Selasa, 04 Jul 2017 18:15 WIB Menteri Perdagangan (Mendah) Enggartiasto mengumpulkan pengusaha beras dan meminta mereka melaporkan posisi stok di gudang masing-masing.
Ini Daftar Negara Diburu Sri Mulyani Untuk Intip Rekening WNI
Selasa, 04 Jul 2017 18:09 WIB Ditjen Pajak telah melakukan kerjasama bilateral dengan negara-negara yang ingin bertukar informasi keuangan. Negara apa yang paling diincar?
Penghimpunan Dana di Pasar Modal Capai Rp 143 Triliun dalam 6 Bulan
Selasa, 04 Jul 2017 18:03 WIB penghimpunan dana (fund raising) baik dari pencatatan saham perdana, obligasi hingga penerbitan saham baru di BEI capai Rp 143 T dalam 6 bulan.
Dolar AS Terus Menguat, Agus Marto: Ini Siklus Normal
Selasa, 04 Jul 2017 17:48 WIB Nilai tukar rupiah belakangan ini terpantau melemah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Apakah masih normal?
Arus Balik Lebaran dengan Pesawat Diprediksi Masih Tinggi
Selasa, 04 Jul 2017 17:21 WIB Pemerintah memprediksi arus balik Lebaran dengan pesawat masih tinggi selama sepekan ini. Pasalnya, liburan anak sekolah masih berlangsung.
Bertemu Jokowi, Bos BEI Beberkan Perusahaan RI yang Jual Saham di Luar
Selasa, 04 Jul 2017 17:07 WIB "Ada 52 perusahaan yang pendapatannya 50% dari Republik ini. Kok listed-nya di luar, jadi saya laporkan (ke Presiden)," kata Dirut BEI Tito Sulistio.
Stok Beras Bulog 1,7 Juta Ton Hingga Akhir Tahun
Selasa, 04 Jul 2017 17:02 WIB Bulog masih punya stok beras sebanyak 1,7 juta ton hingga akhir 2017.

BERITA TERBARU +

Nilai Proyek LRT Jabodebek Turun, Jadi Rp 21,7 Triliun Selasa, 04 Jul 2017 18:46 WIB
Aturan Pajak Intip Rekening Nasabah Bisa Terganjal DPR Selasa, 04 Jul 2017 18:43 WIB
Skema Baru Gaji Pegawai Pajak Sudah di Tangan Jokowi Selasa, 04 Jul 2017 18:38 WIB
Masih Bertahan, Sopir Tangki Pertamina Salat Magrib di Halaman Kemnaker Selasa, 04 Jul 2017 18:33 WIB