Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

Djarot: Tak Cocok Pancasila, PNS Silakan Mundur secara Gentle - News Liputan6.com

Djarot: Tak Cocok Pancasila, PNS Silakan Mundur secara Gentle - News Liputan6.com Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful...

Djarot: Tak Cocok Pancasila, PNS Silakan Mundur secara Gentle - News Liputan6.com

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan (ormas) anti-Pancasila agar segera mengundurkan diri. Itu karena mereka dianggap melanggar sumpah yang telah diucapkan.

"Sebagai PNS kan disumpah harus setia pada idelologi pancasila. Ya kalau dia sudah enggak cocok sama Pancasila, ya sudah mengundurkan diri saja. Secara gentle," kata Djarot di Balai Kota Jakarta, Senin (24/7/2017).

  • PKB Siap Dampingi HTI Uji Hak Hukum terkait Perppu Ormas
  • Sukmawati: Penerbitan Perppu Ormas Sudah Tepat
  • Temui Akbar Tanjung, Kader Muda Partai Golkar Minta Setnov Mundur

Tak hanya diminta mundur sebagai PNS, Djarot bahkan mempersilakan PNS agar pindah negara. Mereka bisa menuju tempat sesuai dengan ideologi yang dianutnya.

"Yah sebaiknya kalau dia nggak setuju dengan ideologi Pancasila, ya pindah saja. Bukan hanya pindah sebagai PNS, tapi pindah ke negara lain yang sesuai ideologi dia," ujar Djarot.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta pegawai negeri sipil (PNS) yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan anti-Pancasila untuk mengundurkan diri.

"Kalau ada PNS yang baik langsung atau tidak terlibat langsung dengan elemen yang melawan, berseberangan, mengembangkan ajaran ideologi lain selain Pancasila, ya silakan mengundurkan diri saja dari PNS," ucap Tjahjo saat dikonfirmasi, Minggu 23 Juli 2017.

Dia menuturkan, PNS harus aktif mengimplementasikan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

"PNS harus berani menentukan sikap siapa kawan siapa lawan terhadap siapa pun yang mencoba mengganti atau melawan ideologi negara," tegas Tjahjo.

Politikus PDIP itu juga mengingatkan, dalam tataran normat if, seluruh kepala daerah harus membangun basis ideologi pemerintahan Indonesia, dari pusat sampai daerah. Selain itu juga harus menjaga jangan sampai ada paham lain.

Dia juga menuturkan, PNS juga bisa bertugas mengorganisasi dan menggerakkan masyarakat di berbagai lingkungan.

"Secara terus menerus harus memberikan pemahaman terkait ideologi negara, di mana semuanya Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI, sudah final," pungkas Tjahjo.

Saksikan video menarik di bawah ini:

Sumber: Google News

Tidak ada komentar

Latest Articles