Fahri Hamzah: Karena Guru Besar Tolak Revisi UU, KPK

Fahri Hamzah: Karena Guru Besar Tolak Revisi UU, KPK Jadi ... - KOMPAS.com KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di...

Fahri Hamzah: Karena Guru Besar Tolak Revisi UU, KPK Jadi ... - KOMPAS.com

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017).
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menilai janggal dukungan guru besar dari sejumlah universitas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyikapi hak angket.
Menurutnya, justru banyak guru besar yang menjadi korban kriminalisasi KPK. Karena itu, ia meminta mereka untuk bersikap objektif dalam menyikapi polemik hak angket.
"Kita pasti punya standar pengertian yang sama jika mendengar gelar professor. Meski belakangan bermakna lebih fungsional. Saking cinta pada gelar kehormatan itu saya pernah marah, di sini di negara kita, ketika puluhan profesor dikriminalisasi korupsi," tutur Fahri melalui akun Twitter-nya, Minggu (2/7/2017).
"Sungguh akal sehat saya tidak bisa menerima jika para guru besar itu akhirnya disebut koruptor. Dan saya mencari tahu apa yang sebetulnya terjadi, para guru besar itu tidak salah, yang salah adalah penegakan hukum yang kacau," lanjut Fahri.
(Baca: Revisi UU KPK, Kembalinya Senjata Favorit Para Elite)
Ia menambahkan, banyak dari guru besar yang dikriminalisasi KPK memiliki rekam jejak moral yang baik.
Namun, di beberapa kampus yang guru besarnya justru menolak hak angket, diskusi terkait revisi Undang-undang KPK juga dilarang. Padahal, menurut Fahri, kampus semestinya menjadi tempat yang terbuka untuk mendiskusikan berbagai hal, termasuk pembenahan KPK melalui revisi undang-undang.
"Karena adanya penolakan pa ra guru besar mendukung KPK ini agar Undang-undang KPK tidak direvisi. Jadilah KPK lembaga suci. Sampai sekarang ingin ubah Undang-undang KPK dan kritik kepadanya dianggap penistaan. KPK seperti berhala," papar Fahri.
Diberitakan harian Kompas, sejumlah guru besar menolak hak angket terhadap KPK. Dukungan tersebut ditujukan agar tak terjadi kriminalisasi terhadap KPK sehingga pemberantasan korupsi tidak terhambat.
Kompas TV Revisi UU KPK, Upaya Perlemah Kewenangan KPK? (Bag 3) Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Pansus Hak Angket KPK

Berita TerkaitAda Rencana Revisi UU KPK, Masyarakat Sipil Beri Dukungan untuk KPKBusyro Muqoddas: DPR Sia-sia Lakukan Sosialisasi Revisi UU KPKRencana Revisi UU KPK Belum Disampaikan DPR kepada Presiden JokowiForum Rektor dan Guru Besar Tolak Sos ialisasi Revisi UU KPK di KampusRevisi UU KPK, DPR Dinilai Punya Rencana Jangka Pendek dan Panjang

Terkini Lainnya

Di Kafe Ini, Pengunjung Bisa Sarapan Sambil Membelai Tikus Internasional 03/07/2017, 11:03 WIB

Kapolri Minta Rest Area Diperbanyak untuk Hadapi Mudik 2018 Nasional 03/07/2017, 11:00 WIB

Peringati HUT Bhayangkara, Kapolresta Depok Ziarah ke Makam Hoegeng Megapolitan 03/07/2017, 10:56 WIB

Fahri Hamzah: Karena Guru Besar Tolak Revisi UU, KPK Jadi Lembaga Suci Nasional 03/07/2017, 10:45 WIB Gempa Tektonik Lokal Masih Terjadi Pasca-Semburan Lumpur Kawah Sileri