Indonesia Diterima Masuk Organisasi Global Anti Pencucian Uang - Databoks (Siaran Pers) (Pendaftaran)

Indonesia Diterima Masuk Organisasi Global Anti Pencucian Uang - Databoks (Siaran Pers) (Pendaftaran) Home Berita Makro M...

Indonesia Diterima Masuk Organisasi Global Anti Pencucian Uang - Databoks (Siaran Pers) (Pendaftaran)

Home
Berita
Makro

Makro

Indonesia Diterima Masuk Organisasi Global Anti Pencucian Uang Sebanyak 37 anggota Financial Action Task Force (FATF) setuju untuk memulai proses keanggotaan Indonesia. Anggota yang setuju termasuk Amerika Serikat, Inggris, Singapura, dan Malaysia. Dolar Amerika Serikat

Senin 3/7/2017, 11.56 WIB Desy Setyowati Ingin Ikut Badan Anti Pencucian Uang, Sri Mulyani Cari Dukungan G20 Pasca Panama Papers, Bos Mossack Fonseca Terjerat Suap di Brasil BI Ancam Tutup 612 Money Changer Tak Berizin

Mayoritas ang gota organisasi internasional yang gencar melawan kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme, Financial Action Task Force (FATF), setuju untuk memasukkan Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Sebelumnya, Indonesia sempat masuk daftar hitam (blacklist) FATF sebagai negara yang rawan pencucian uang â€Ždan pendanaan terorisme.

Kementerian Keuangan melansir, dalam Sidang Pleno FATF yang digelar pada Jumat (23/6) di Valencia, Spanyol, sebanyak 37 anggota FATF setuju untuk memulai proses keanggotaan Indonesia. Anggota yang setuju termasuk Amerika Serikat, Inggris, Singapura, dan Malaysia. Alhasil, Presiden FATF Juan Manuel Vega-Serrano memutuskan untuk segera memproses keanggotaan Indonesia.

Daftar newsletter Katadata sekarang! Dapatkan berita terbaru pilihan kami melalui email Anda setiap hari (Senin - Jumat). Saya setuju untuk menerima promosi dari produk & layanan Katadata.

Kode Keamanan Baru Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya. Alamat email Anda telah terdaftar Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi Silahkan mengisi alamat email Silahkan mengisi alamat email dengan benar Masukkan kode pengaman dengan benar Silahkan mengisi captcha

"Saya menginformasikan kepada Anda (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati) bahwa (keinginan Indonesia menjadi anggota FATF) ini mendapatkan dukungan bulat dan Sidang Pleno menyepakati bahwa keanggotaan seharusnya terbuka untuk Indonesia," kata tutur Vega-Serrano seperti dikutip dari keterangan pers Kementerian Keuangan, Jakarta, Minggu (2/7). (Baca juga: Ingin Ikut Badan Anti Pencucian Uang, Sri Mulyani Cari Dukungan G20)

Rencananya, pembahasan akhir mengenai keanggotaan Indonesia akan dilakukan pada Sidang Pleno F ATF di Argentina, Oktober 2017 mendatang. Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti, disetujuinya proses keanggotaan Indonesia ini berkat lobi intensif yang dilakukan delegasi Indonesia.

Delegasi itu terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Madrid, dan Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk Jenewa.

FATF merupakan forum kerja sama internasional yang menetapkan standar global rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta hal-hal lain yang mengancam sistem keuangan internasional. Sebagai salah satu kekuatan ekonomi besar dunia dan anggota G-20, Indonesia memang dinilai sudah selayaknya berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan strategis yang dapat menentukan sistem keuangan internasional.

â€œDengan menjadi anggota FATF, maka Indonesia menjadi setara dengan negara-negara maju dalam meme rangi secara aktif TPPU (tindak pidana pencucian uang) dan pendanaan terorisme. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap meningkatnya kredibilitas Indonesia sebagai negara yang bermartabat di mata dunia internasional,â€ kata Nufransa.

Ada beberapa perkembangan positif di dalam negeri yang mendasari persetujuan FATF atas keanggotaan Indonesia, di antaranya kemajuan signifikan dalam aspek regulasi, koordinasi dan implementasi rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Kemajuan Indonesia dinilai signifikan karena telah memiliki Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan menerbitkan peraturan bersama mengenai proliferasi senjata pemusnah massal.

Pengalaman dan kapasitas Indonesia dalam isu ini juga dinilai bisa memberi nilai tambah yang signifikan bagi FATF. Nufransa memaparkan, di tingkat internasi onal, Indonesia adalah anggota aktif dalam The Egmont Group, Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG), dan giat dalam mendorong kerja sama Financial Intellegence Unit (FIU) Indonesia dengan FIU negara-negara lain.

Selain itu, Indonesia juga juga turut menyusun Regional Risk Assessment on Terrorism Financing yang pertama di dunia, menginisiasi National Risk Assessment on Money Laundering/Terrorist Financing, dan menyusun AML/CFT Perception Index yang pertama di dunia.

Menurut Nufransa, Indonesia berkomitmen untuk memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi anggota FATF, termasuk dengan menyelesaikan proses Mutual Evaluation Review (MER), sebagai bukti kepatuhan Indonesia terhadap rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Artikel Terkait Ingin Ikut Badan Anti Pencucian Uang, Sri Mulyani Cari Dukungan G20 Indonesia pernah masuk dalam daftar hitam (blacklist) negara yang rawan pencucian uang â€Ždan pendanaan te rorisme. Namun, berhasil keluar dari daftar tersebut pada 2015 lalu. Pasca Panama Papers, Bos Mossack Fonseca Terjerat Suap di Brasil "Secara sederhana, uang tersebut berasal dari suap, yang diputarkan oleh sejumlah pihak untuk dikembalikan ke Panama setelah melalui pencucian atau pemutihan." BI Ancam Tutup 612 Money Changer Tak Berizin Money changer tak berizin rentan transaksi terkait kejahatan. â€œAda tujuh atau sekitar 10, kalau dihitung dengan money changer berupa toko, yang ditangkap karena tersangkut TPPU, narkotika."

Berita Terpopuler

Nasional Bantah Gaji Presiden Naik, Istana Buka-Bukaan Gaji Jokowi Penghasilan Jokowi dan Jusuf Kalla dari gaji dan tunjangan jabatan tak sampai Rp 100 juta sebulan. Makro Sri Mulyani Susah Tidur, Khawatir Uang Negara 'Digarong' Koruptor Sri Mulyani berharap anggaran negara sepenuhnya terhindar dari korupsi dan dapat dimanfaatkan mak sim ... Industri Industri Kelapa Sawit Khawatir Dampak Dibukanya Data HGU untuk Publik Timbul pro dan kontra atas keputusan Mahkamah Agung yang memerintahkan Kementerian Agraria membuka d ... Nasional Satu Jam Bertemu Jokowi, Obama Disuguhi Bakso dan Jajanan Pasar Kondisi hujan membuat waktu pertemuan lebih panjang dari jadwal yang hanya 40 menit. Infrastruktur Proyek Tiga Provinsi Untuk Tiongkok Pemerintah menyiapkan sejumlah proyek infrastruktur senilai US$ 201,6 miliar atau Rp 2.700 triliun ... INFO ENERGI