KPU Harap Rapat Konsultasi Bahas Pemilu 2019 dengan DPR ... - KOMPAS.com Fachri Fachrudin Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Arief Budiman saat ...
Fachri Fachrudin Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Arief Budiman saat ditemui di sela rapat di KPU, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2017). JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) telah mengirimkan rancangan Peraturan KPU (PKPU) terkait tahapan Pemilu 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada pertengahan Juni 2017. Langkah itu ditempuh KPU meskipun undang-undang pemilu yang baru belum selesai dibahas.
Ketua KPU Arief Budiman Berharap DPR segera menjadwalkan rapat konsultasi untuk membahas draf PKPU tersebut.
"Kami sudah mengirimkan draf dan minta DPR supaya segera dijadwalkan pembahasannya,&qu ot; kata Arief di KPU, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2017).
Arief mengatakan bahwa konsultasi perlu dilakukan segera, karena jika mengacu pada undang-undang (UU) pemilu yang masih berlaku, sedianya masa tahapan harus dimulai pada akhir Juli.
(Baca: Jika RUU Pemilu Gagal Disahkan, Pemilu 2019 Dijadwalkan 24 April)
KPU, kata Arief, tidak bisa memulai tahapan-tahapan pemilu lainnya jika belum dilakukan penetapan PKPU.
"Ditetapkan terlebih dulu dengan penetapan PKPU tahapan. Nah kalau sudah ditetapkan menjadi tahapan, baru kemudian penggunaan anggaran personil dan lain-lain itu bisa kami gunakan. Kalau enggak, kami nanti dipertanyakan dan disalahkan " kata Arief.
Arief mengatakan, KPU akan menanti respons DPR hingga pekan kedua bulan Juli dan akan menunggu selambatnya-lambatnya hingga pekan ketiga. Jika pada pekan ketiga belum juga ada jawaban, Kata Arief, KPU akan mencari cara agar PKPU ini dapat dibahas.
"Apakah na nti akan rapat konsultasi dengan jawaban tertulis atau bagaimana, akan kami cari solusinya," kata Arief.
Kompas TV Salah satu aturan yang masih alot dibahas adalah presidential treshold atau ambang batas pencalonan presiden. Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:- Jelang Pemilu 2019
Terkini Lainnya 
37 Perempuan Diculik dan Sembilan Orang Mati Digorok Internasional 04/07/2017, 17:49 WIB 
Buni Yani: Kita Dibantu oleh Jaksa, Terima Kasih Regional 04/07/2017, 17:46 WIB 
KPU Harap Rapat Konsultasi Bahas Pemilu 2019 dengan DPR Segera Digelar Nasional 04/07/2017, 17:45 WIB 
Ini Cara Pemerintah Agar Hutan Sosial Tak Disalahgunakan Nasional 04/07/2017, 17:44 WIB 
Mengintip Interior Angkot Ber-AC Milik Darisman di Bekasi... Megapolitan 04/07/2017, 17:44 WIB 
Pemprov Bangka Belitung Wajibkan Pegawai Wanita Kenakan Rok Regional 04/07/2017, 17:40 WIB 
Melalui Tes DNA, Pelaku Penusukan Polisi Dipastikan adalah Mulyadi Nasional 04/07/2017, 17:33 WIB 
Pelayanan di Mapolsek Kebayoran Lama yang Dipasangi Bendera ISIS Berjalan Normal Megapolitan 04/07/2017, 17:33 WIB 
McGregor Diyakini Akan Menang KO Atas Mayweather Jr Olahraga 04/07/2017, 17:29 WIB 
Malaysia yang Kini Defisit Optimisme Internasional 04/07/2017, 17:27 WIB 
Pengemudi GrabCar Minta Manajemen Hapus Larangan "Cancel" Order Megapolitan 04/07/2017, 17:25 WIB 
Sepeda Motor Dilarang Beroperasi di Hanoi Mulai 2030 Internasional 04/07/2017, 17:22 WIB 
Sekolah Dilarang Buat Tes Baca untuk Masuk SD Nasional 04/07/2017, 17:18 WIB 
Dulu Dicopot Ahok, Lasro Marbun Kini Diterima Djarot Megapolitan 04/07/2017, 17:16 WIB 
Prasetio Ingin Kebijakan Ali Sadikin Tangani Pendatang Diterapkan Lagi Megapolitan 04/07/2017, 17:10 WIB Load MoreSumber: Google News DPR
Tidak ada komentar