LBH Nilai Pemprov DKI Tak Transparan soal Lokasi Penggusuran ... - KOMPAS.com TRIBUNNEWS / HERUDIN Ratusan Satpol PP dan Polisi dikerahkan u...
TRIBUNNEWS / HERUDIN Ratusan Satpol PP dan Polisi dikerahkan untuk melakukan penggusuran di permukiman yang terkena proyek normalisasi Sungai Ciliwung, di Bukit Duri, Jakarta, Rabu (28/9/2016). Dalam periode Agustus hingga September 2016 ini tercatat sudah 313 keluarga pindah ke Rumah Susun (Rusun) Rawa Bebek di Jakarta Timur. Ditambah dengan 97 keluarga yang sudah lebih dulu direlokasi Januari kemarin, total ada 410 keluarga yang telah pindah. JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai, Pemprov DKI Jakarta tidak transparan terkait lokasi penggusuran dalam APBD DKI 201 7 jika dibandingkan dengan APBD 2016.
Menurut pengacara LBH Jakarta, Felix Aldo, dalam APBD 2017, tidak dicantumkan lokasi penggusuran seperti pada APBD 2016.
"Dalam APBD 2016, Pemprov DKI mencantumkan titik lokasi pelaksanaan penggusuran secara rinci, tetapi di dalam APBD 2017 seluruh program terduga penggusuran hanya ditulis dengan nama umum 'Penegakan Perda Ketertiban Umum' tanpa merincikan alamat," ujar Aldo kepada Kompas.com, Selasa (4/7/2017).
(Baca juga: Komnas HAM Pantau Wilayah Penggusuran dan Rawan Konflik di Pilkada DKI)
Aldo menilai, hal ini bisa merugikan warga terdampak penggusuran lantaran warga tidak dapat mengakses informasi yang tepat soal pembangunan di wilayahnya.
Padahal, kata dia, transparansi itu perlu dilakukan agar warga bisa melakukan persiapan ketika benar terjadi penggusuran.
"Kalau tidak ada keterangan alamat resmi lokasi penggusuran, masyarakat juga tidak bisa mempersiap kan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperjuangkan haknya, misalnya untuk meminta ganti rugi yang layak atau mempersiapkan relokasi," ujar Aldo.
Berdasarkan data yang diperoleh LBH Jakarta dari APBD 2017, terdapat lebih dari Rp 22 miliar yang dianggarkan untuk 507 program penggusuran.
(Baca juga: LBH Jakarta Sebut Pemprov Anggarkan Rp 22 Miliar Lebih untuk Penggusuran)
Dari 507 program yang disebutkan LBH Jakarta, 11 program penggusuran paksa dengan dana Rp 387,5 juta ada di Kepulauan Seribu.
Sebanyak 69 program dengan biaya Rp 3,05 miliar ada di Jakarta Utara. Kemudian sebanyak 94 program dengan dana mencapai Rp 6,27 miliar terdapat di Jakarta Barat.
Berikutnya di Jakarta Pusat sebanyak 91 program dengan anggaran Rp 3,44 miliar. Sementara itu, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur menjadi lokasi yang diduga paling banyak terdapat penggusuran paksa.
Jakarta Timur menjadi lokasi dari 118 program dengan anggaran mencapai Rp 5,57 m iliar dan Jakarta Selatan menjadi paling banyak, yakni 124 program dengan dana sebesar Rp 3,99 miliar.
Kompas TV Warga Manggarai menolak penggusuran untuk proyek lintasan kereta api menuju Bandar Udara Soekarno-Hatta. Berita TerkaitBupati Kepulauan Seribu: Tidak Boleh Ada Penggusuran di Pulau PariAnies Berharap Penggusuran Pasar Ikan Pertimbangkan Masa TransisiAnies Minta Ahok-Djarot Moratorium PenggusuranKata Taufik, Anies-Sandi Ingin Tahu Tujuan Penggusuran Pasar IkanWarga Manggarai Akan Adukan Rencana Penggusuran oleh PT KAI ke DPRD
Terkini Lainnya 
Kata Manajemen, Pengemudi GrabCar Di-"suspend" karena Kecurangan Ini Megapolitan 04/07/2017, 20:25 WIB 
Warung Miras yang Diduga Milik Oknum Polisi Sempat Tutup karena Diprotes Warga Megapolitan 04/07/2017, 20:14 WIB 
Di Negara Ini Sebutan “Suami, Istri, Ibu, dan Ayah†Mau Dihapus Intern asional 04/07/2017, 20:09 WIB 
Pelaku yang Pasang Bendera ISIS di Polsek Kebayoran Lama Terancam Pasal Terorisme Nasional 04/07/2017, 20:08 WIB 
Soal Pemindahan Ibu Kota, Fadli Zon Sebut Pemerintah Mimpi Nasional 04/07/2017, 20:05 WIB 
Sopir Pribadi Anggota Dewan Nekat Curi Perhiasan Istri Majikannya Regional 04/07/2017, 20: 05 WIB 
PKB Ingin Pembahasan "Presidential Threshold" Komprehensif dengan Pasal Lainnya Nasional 04/07/2017, 20:01 WIB 
3 Pelajar Tenggelam Saat Mandi di Sungai, 2 Orang Tewas Regional 04/07/2017, 19:53 WIB 
LBH Nilai Pemprov DKI Tak Transparan soal Lokasi Penggusuran pada APBD Megapolitan 04/07/2017, 19: 48 WIB 
Hilang Selama 5 Hari, Kakek Ini Ditemukan Tewas karena Kelaparan Regional 04/07/2017, 19:43 WIB 
Firza Minta Polisi Tangkap Penyebar Foto dan "Chat" WhatsApp Megapolitan 04/07/2017, 19:38 WIB 
Belum Ada Progres Pembangunan RS Sumber Waras, Dinkes Akan Minta Arahan Djarot Megapolitan 04/07/2017, 19:28 WIB 
Bupati Lampung Timur Ganti Kepala Dinkes yang Jadi Tersangka Regional 04/07/2017, 19:23 WIB 
Rapat Tertutup 3 Jam, Apa yang Dibahas Pansus Angket KPK dan BPK? Nasional 04/07/2017, 19:18 WIB 
LBH Jakarta Sebut Pemprov Anggarkan Rp 22 Miliar Lebih untuk Penggusuran Megapolitan 04/07/2017, 19:17 WIB Load More
Tidak ada komentar