Mengatasi kemacetan Jakarta dengan membatasi sepeda motor tapi membiarkan mobil Hak atas foto ...
Hak atas foto Reuters Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan untuk membatasi penggunaan sepeda motor di Jalan Sudirman, Jakarta, membuat seorang karyawan yang berkantor di kawasan jantung ibu kota merasa was-was.
Vini Rosya yang bekerja di Jalan Dr Satrio -kawasan yang berlokasi di antara Jalan Sudirman dan Jalan Rasuna Said- khawatir akan kesulitan mencari angkutan alternatif jika pembatasan sepeda motor d iterapkan.
"Justru sepeda motor kan alternatif, ketika mobil sudah stuck dan kita para masyarakat ingin mencapai tujuan tapi tidak ada alternatif yang cukup mumpuni, ya mau nggak mau pakai sepeda motor. Sekarang sudah banyak ojek-ojek online, dan itu sangat membantu," ujar Vini kepada BBC Indonesia.
- Mengatasi masalah Jakarta 'pajak mobil harus naik 30%'
- Sekitar 19 juta orang akan melangsungkan ritual mudik lebaran
- Jakarta tergolong paling buruk di dunia soal harga sewa hunian
Rencana pembatasan sepeda bermotor di Jalan Sudirman merupakan lanjutan pembatasan sepeda motor melintas di Jalan Thamrin sebagai upaya untuk mengurai kemacetan kronis di ibu kota.
Setelah melalui uji coba selama sebulan, kebijakan ini akan efektif diberlakukan pada Oktober mendatang, bertepatan dengan pelantikan gubernur baru Anies Baswedan.
Kendati begitu, Vini menyayangkan kebijakan yang ditempuh pemerintah ter sebut lantaran terkesan kurang adil. Pasalnya, ia melihat penyebab kemacetan bukan sepeda motor, melainkan menjamurnya orang yang menggunakan mobil.
"Jadi kalau pun ingin mengurangi kemacetan, kenapa tidak juga mobil (yang dibatasi)?"
Lain halnya dengan Edna Tarigan -meski menggunakan ojek sampai tiga kali dalam sehari- ia tidak keberatan dengan kebijakan tersebut karena melihatnya sebagai upaya efektif untuk mengurai kemacetan.
Apalagi, jumlah sepeda motor di Jakarta mengalahkan jumlah penduduk di ibu kota.
"Karena kalau kita lihat motor ini ukurannya kecil, tapi jumlahnya banyak banget, ini yang bikin lalu lintas padat. Sementara kalau kita memang tujuannya ke Sudirman atau Rasuna Said atau Jalan Thamrin itu sebenarnya sudah ada transportasi yang mefasilitasinya, seperti bus Transjakarta," jelas Edna yang berkantor di Jalan Thamrin.
Ia mengakui keberadaan ojek online mengakomodir keperluan mendesak, seperti mengirim barang dan me mesan makanan. Namun begitu, ia beranggapan saatnya masyarakat Jakarta beralih ke angkutan umum.
Pilihan angkutan umum?
Lalu, bagaimana kondisi angkutan umum di ibu kota saat ini?
Menurut Edna yang sering lalu lalang menggunakan angkutan umum, Transjakarta sudah cukup efektif. Pada jam-jam sibuk misalnya, jarak tempuh dari Jalan Sudirman - Thamrin ke Rasuna Said bisa ditempuh dalam waktu 10 menit dengan menggunakan Transjakarta -yang sebagian besar memiliki jalur khusus tanpa bercampur dengan kenderaan bermotor lain.
"Dan itu lebih efisien, karena kalau saya hitung-hitung, dengan Tt ransjakarta Rp 3.500 dari Thamrin sampai ke Kuningan, Kalau dengan ojek online bisa minimal Rp. 6.000 atau Rp 7.000, kan dua kali lipatnya. Jadi Transjakarta itu sudah efektif dan efisien menurut saya."
Namun alih-alih meringkas waktu dan berhemat, Vini -yang tidak setuju pembatasan hanya untuk sepeda motor- justru menilai kebijakan ini malah berdampak membengkaknya biaya transportasi dan buang-buang waktu di jalan.
"Pasti akan membengkak, karena kalau ojek online dibatasi berarti kan harus dua: mau nggak mau harus ganti moda. Mungkin saya harus naik taksi atau taksi online, atau saya tetap naik ojek online tapi rutenya lebih jauh. Itu dua-duanya sama saja cost-nya akan lebih bengkak," tuturnya.
Biasanya, ia menggunakan ojek dari Stasiun Palmerah ke kantornya dengan biaya Rp 7.000 sampai Rp 10.000 sedang dengan taksi biasa bisa mencapai Rp 40.000 pada jam-jam sibuk.
Sementara, lanjut Vini, layanan angkutan umum juga belum maksimal. Transjakar ta, menurutnya, tidak memiliki jadwal pasti seperti kereta dan jumlah armadanya belum terlalu banyak pula.
"Untuk di Palmerah saja, kalau mau naik busway saya harus nunggu busnya, ketika busnya datang, dia harus ngetem dulu. Saya bisa membuang waktu sampai 20 menit untuk cuma busnya jalan."
"Jadi masih belum efektif transportasi publiknya. Padahal kalau transportasi publiknya efektif, bisa narik pengguna kendaraan pribadi untuk beralih menggunakan kendaraan umum," jelas Vini.
Efek domino
Vini tidak sendirian menentang pembatasan sepeda motor.
Penyedia jasa ojek online -yang menjamur selama beberapa tahun belakangan- juga menentang pembatasan sepeda motor di jalan-jalan protokol Jakarta. Apalagi ojek bukan hanya menggonceng penumpang namun sudah bertransformasi sebagai kurir pengantar barang dan pengiriman pesanan makanan.
Sudah pasti, pembatasan sepeda motor di jalan protokol juga akan membawa efek domino pada lini-lini bisn is ini.
Seorang pengendara ojek online, Sudarmin, menyadari posisinya kini tengah di ujung tanduk. Setiap hari, ia sering kali mengambil order pengiriman barang, pengiriman makanan, dan mengantarkan penumpang di kawasan Sudirman dan Rasuna Said, kawasan yang paling strategis di ibu kota.
Omzet dia peroleh dari menjadi pengendara ojek online di jantung ibu kota bisa dibilang tidak sedikit, mencapai Rp 350.000 tiap harinya. J
ika pembatasan sepeda motor diterapkan, maka kemungkinan pemasukannya akan berkurang -antara lain karena peningkatan waktu tempuh dan pemakaian bahan bakar dengan jalur memutar yang tidak melalui jalan protokol- atau malah hilang sama sekali.
"Ya pasti sulit, kalau pun kita harus muter biaya BBM-nya lebih tinggi. Sedangkan tarif di Go-Jek kan nggak ada penyesuaian. Belum kendala macet, ya makan waktu," ungkapnya ketika ditemui sedang menunggu pelanggan.
Kalau kebijakan ini jadi diterapkan, lanjutnya, semestinya ada solusi y ang tidak memberatkan pengendara ojek online yang nota bene juga berhak untuk mencari mata pencaharian di ibu kota.
"Karena di Jakarta kan yang hidup bukan hanya yang punya mobil doang, menengah kebawah kan juga butuh makan, cari uang."
"Kalau memang tidak diperbolehkan, semestinya kendaraan bermotor dibuatkan jalur khusus. Satu setengah meter kan nggak makan banyak tempat. Nggak harus benar-benar dimatiin buat motor, karena kita kan harus nanggung anak istri. Pemerintah mau nanggung nggak anak istri?" imbuhnya.
Harus dipaksa
Dihubungi secara terpisah, Pengamat Transportasi Universitas Indonesia (UI), Ellen Tangkudung, menilai kebijakan pembatasan sepeda motor sudah sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurai kemacetan dan memaksa pengguna jalan untuk beralih menggunakan transportasi publik.
"Salah satu cara untuk memaksa untuk menggunakan kendaraan umum adalah melarang untuk lewat. Jadi bisa efektif kalau yang tadinya menggunakan sepeda motor, beralih menggunakan angkutan umum," kata dia.
Apalagi, Pemprov Jakarta menargetkan 60% perjalanan di Jakarta harus menggunakan transportasi publik pada 2029. Sebuah target yang menurutnya 'tidak mungkin terjadi kalau tidak ada pemaksaan'
Lebih lanjut, ia menilai sudah ada perbaikan dari fasilitas umum di Jakarta. Meski belum sempurna, namun menuju ke arah perbaikan yang sangat signifikan. "(Jumlah armada) sudah mulai banyak dan sudah tidak ada lagi metromini butut," cetusnya.
Persoalannya -seperti disuarakan penyedia jasa ojek dan pengguna sepeda motor- k enapa hanya pengendara sepeda motor yang diminta untuk menggunakan angkutan umum dan bukan pengguna kenderaan beroda empat, yang justru membutuhkan ruang lebih besar di jalanan.
Ellen menjelaskan jauh lebih efektif untuk membatasi jumlah sepeda motor ketimbang membatasi mobil karena jumlah sepeda motor yang mencapai 13 juta lebih sementara kenderaan roda empat sebesar empat juta.
"Jadi jauh lebih banyak sepeda motor," kata dia.
Namun demikian, jumlah mobil juga tetap harus dibatasi, meskipun dengan cara yang berbeda, seperti electronic road pricing (ERP) yang saat ini sedang dalam proses tender.
"Tapi itu memerlukan teknologi. Sehingga kalau teknologi itu sudah terpasang, baru bisa dilakukan," ujar Ellen.
Saat ini, pembatasan sudah diterapkan sepanjang Jalan Thamrin, dari Jalan Merdeka Barat, hingga Bundaran Hotel Indonesia.
Pembatasan yang akan diperpanjang dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Bundaran Senayan, atau sepanjang Jalan Sudirman. Selain itu sepeda motor juga tidak boleh melintas di Jalan Rasuna Said hingga Jalan Imam Bonjol.
Uji coba pembatasan akan dilakukan mulai 12 September hingga 10 Oktober 2017 sebelum diberlakukannya secara resmi larangan bagi sepeda motor melintas kawasan tersebut mulai pukul 06.00 sampai pukul 23.00 WIB.
Lewat kebijakan baru ini, diharapkan makin banyak warga beralih menggunakan transportasi umum. Apalagi, Transjakarta sudah menyediakan bus-bus gratis untuk rute Bunderan Senayan-Halte Harmoni, yang beroperasi mulai dari 05:00-20:00 WIB.
Jadi, apakah And a sudah siap menggunakan angkutan umum? Atau Anda akan mengganti sepeda motor dengan mobil?
Sumber: BBC
