Terkini: 5.000 Senjata Ilegal, Kapuspen TNI: Bukan untuk Konsumsi Publik

5.000 Senjata Ilegal, Kapuspen TNI: Bukan untuk Konsumsi Publik 5.000 Senjata Ilegal, Kapuspen TNI: Bukan untuk Konsumsi Publik ...

5.000 Senjata Ilegal, Kapuspen TNI: Bukan untuk Konsumsi Publik

5.000 Senjata Ilegal, Kapuspen TNI: Bukan untuk Konsumsi Publik

oleh:

Dias Prasongko

Senin, 25 September 2017 21:32 WIB

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Wuryanto menjawab pertanyaan awak media seusai menggelar jumpa pers terkait OTT KPK terhadap pejabat Bakamla di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, 30 Desember 2016. POM TNI resmi menetapkan Direktur Data dan Informasi Bakamla, Laksamana Pertama (Laksma) TNI Bambang Udoyo sebagai tersangka. POM TNI telah mengeledah rumah Bambang dan menemukan barang bukti 80.000 Dollar Singapura dan 15.000 Dollar Amerika Serikat. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Wuryanto, menyatakan, pernyataan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo tentang adanya institusi yang memesan 5.000 senjata dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo, bukan untuk konsumsi publik.

"Kami sudah sampaikan bahwa pernyataan Panglima TNI dalam acara silaturahmi dengan purnawirawan TNI bukan untuk konsumsi publik atau off the record," kata Wuryanto, di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 25 September 2017.

Baca juga: Rekaman Senjata Ilegal, Panglima TNI: 1000 Persen Omongan Saya

Panglima TNI, kata dia, tidak pernah menyampaikan pernyataan resmi alias konferensi pers soal sinyalemen keberadaan senjata ilegal itu. "Ada teman-teman yang kebetulan mungkin merekam pernyataan beliau, padahal kami sudah sampaikan tidak boleh diberitakan," katanya.

Permintaan off the record, kata Wuryanto, sudah dijamin dalam UU Nomor 40/1999 tentang Pers, sehingga patut dihormati.

Baca juga: Isu 5.000 Senjata Ilegal, Ini Penjelasan Resmi TNI AU

Gatot Nurmantyo menngatakan dirinya pernah menyatakan kepada pers tentang ada institusi di luar TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia.

"Saya tidak pernah press release (soal senjata), saya hanya menyampaikan kepada purnawirawan, namun berita itu keluar. Saya tidak akan menanggapi terkait itu (senjata ilegal)," kata Gatot di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

Baca juga: Fadli Zon Desak Panglima TNI Jelaskan Soal 5.000 Senjata Ilegal

Namun Gatot mengakui, video dan rekaman suara tentang 5.000 senjata yang kemudian menjadi heboh di media sosial itu adalah benar perkataannya. "1.000 persen itu benar kata-kata saya. Tapi saya tidak pernah press release, sehingga saya tidak perlu menanggapi hal itu," kata Nurmantyo.

Pernyataan soal dugaan pembelian 5.000 senjata ilegal itu diungkapkan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat menggelar pertemuan dengan sejumlah purnawirawan jenderal di Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta pada Jumat 22 September 2017 lalu.

Baca juga: Luhut Soal 5000 Senjata Ilegal: Cukup Itu, Jangan Dibikin Ramai

Hadir dalam pertemuan itu antara lain Wakil Presiden keenam Try Sutrisno, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, mantan Panglima ABRI Wiranto, mantan Pangkostrad yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Mantan Panglima TNI, Endriartono Sutarto, Widodo A.S. dan Agus Suhartono.

Di depan para puranwirawan jenderal tersebut, Gatot Nurmantyo mengatakan ada institusi yang akan membeli lima ribu senjata. Namun dalam pertemuan yang berlangsug tertutup itu, Gatot tak menyebutkan secara spesifik nama institusi tersebut.

Baca juga: Jokow i Diminta Usut Isu Soal Pembelian 5.000 Senjata

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan munculnya isu tentang pembelian 5.000 senjata ilegal lebih disebabkan karena adanya persoalan komunikasi yang belum tuntas. Menurut Wiranto isu tersebut tidak perlu dikhawatirkan dan tak perlu menjadi polemik yang berlarut dalam masyarakat.

Hal yang sebenarnya menurut Wiranto adalah adanya pembelian 500 pucuk senjata buatan PT Pindad bagi sekolah intelejen oleh Badan Intelijen Negara (BIN) yang menggunakan dana APBN. â€œBukan institusi lain," kata Wiranto dalam konferensi persnya di kantornya, pada Minggu, 24 September 2017.

ANTARA

Terkait