Manuver Jenderal Gatot di Balik Isu Senjata BIN ...
-
VIVA.co.id â€" Rekaman pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di sela-sela acara silaturahmi dengan para mantan petinggi TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jumat, 22 September 2017, bocor ke publik. Kata sambutan Panglima TNI dalam rekaman itu memang membicarkan isu yang sangat sensitif.
Jenderal Gatot mengawali pernyataannya dengan mengutip data intelijen TNI yang mengungkap ada institusi negara non-militer yang akan membeli lima ribu pucuk senjata. Parahnya, kata Gatot, mereka mencatut nama Presiden Joko Widodo, seolah atas restu Presiden. Mereka menggunakan cara-cara amoral untuk mendapatkan jabatan.
"Data-data intelijen kami akurat," kata Jenderal Gatot dalam rekaman yang beredar. Panglima berjanji akan memberantas pihak-pihak yang ingin memaksaka n kehendaknya.
Tak berapa lama pernyataan Panglima viral di media sosial. Beragam reaksi muncul menanggapi pernyataan Jenderal Gatot Nurmantyo. Ada yang menyayangkan karena tak pas menyampaikan isu sensitif di ruang publik, karena berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat luas.
Ada pula yang mengkritik pernyataan Panglima sebagai manuver politik, dan ada yang meminta Panglima buka-bukaan terkait siapa oknum yang mengatasnamakan Presiden tersebut. Isu lima ribu pucuk senjata yang diucapkan Jenderal Gatot terlanjur menggelinding bak bola panas di ruang publik.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat dikonfirmasi ulang soal pernyataannya itu, tak membantah soal isi rekaman tersebut. Namun, Ia menolak berkomentar lebih lanjut mengenai isu soal lima ribu pucuk senjata.
"Iya benar itu kata-kata saya, benar. 1000 persen benar itu kata-kata saya. Tapi saya tidak pernah press rilis. Maka saya tidak perlu menanggapi itu," kata Gatot saat ditemui di Ma bes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu 24 September 2017.
Gatot menegaskan, pernyataan itu tak pernah disampaikan secara resmi kepada media melalui pers rilis. Pernyatannya itu hanya disampaikan saat melakukan acara tatap muka dengan para purnawirawan TNI. "Ketika itu bukan press rilis, tidak perlu saya jawab," tegasnya.
Terpisah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto meluruskan isu pembelian 5.000 senjata oleh salah satu instansi yang saat ini menjadi polemik di tengah masyarakat. Ia menyesalkan isu tersebut seolah dikaitkan bahwa situasi dan kondisi politik dalam negeri dalam keadaan genting.
Wiranto telah mengonfirmasi isu tersebut langsung kepada sejumlah pihak, yakni Panglima TNI, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Polri dan pihak lain yang terkait. Ia membenarkan memang ada pembelian 500 pucuk senjata kepada PT Pindad untuk kebutuhan BIN.
"500 Pucuk senjata buatan Pindad yang diperuntukkan b agi sekolah intelijen BIN. Dan senjata yang dibeli bukan standar TNI, tapi buatan Pindad dan bukan buatan luar negeri," kata Wiranto dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Minggu 24 September 2017.
Mantan Panglima ABRI ini memastikan pembelian senjata oleh Pindad menggunakan anggaran negara (APBN). Sehingga menurut dia, pembelian senjata itu bukan dilakukan oleh institusi lain di luar pengawasan pemerintah.
"Dan dari penjajakan dan penelitian yang kami lakukan maka pembelian senjata dari Pindad yang bukan standar TNI itu memang tidak perlu minta izin ke Mabes TNI, tapi cukup Mabes Polri dan itu sudah dilakukan," kata Wiranto.
Senjata Pindad
Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose membenarkan adanya kontrak pembelian 517 pucuk senjata api untuk BIN tahun 2017 ini. Senjata yang dipesan dengan varian senapan serbu SS2 dengan standar non militer. Pelurunya pun bukan peluru amunisi yang biasa digunakan militer.
"Itu s udah kami jual untuk Bea Cukai, Kelautan, dan lain-lain. Jenisnya sama," kata Abraham saat dihubungi VIVA.co.id, Senin, 25 September 2017.
Bila tak ada aral melintang, PT Pindad berencana mendistribusikan ratusan senjata ini ke BIN pada akhir 2017 mendatang. Ia memastikan pembeliaan senjata ini resmi berdasarkan kontrak yang ada dan telah berizin. "Kalau itu dasarnya ada kontrak, dan ada izin Kabaintelkam (Mabes Polri)," ujarnya.
BIN sendiri beralasan membeli ratusan pucuk senjata karena ada kebutuhan untuk pendidikan dan latihan para mahasiswa di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN). "Kami ingin intelijen andal dalam keterampilan senjata, menembak," kata Direktur Komunikasi dan Informasi BIN, Wawan Hari Purwanto, di tvOne, Senin 25 September 2017.
Menurut Wawan, aparat BIN dalam mencari informasi juga membutuhkan pengamanan diri. Oleh karena itu, mereka harus bisa banyak hal, terlebih bila bertugas di wilayah yang bergejolak at au masuk ke kelompok separatis atau perlawanan lainnya.
"Perlu keberanian, skill, spirit, stamina prima. Dan salah satu skill adalah keterampilan dalam menembak, bongkar pasang, harus tahu rakitan-rakitan senjata," kata Wawan.
Terkait kebutuhan ini, Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengakui DPR pernah mendorong agar BIN menyediakan senjata api sungguhan untuk latihan menembak mahasiswa STIN.
"Masa intel belajarnya pakai replika kayu? Kan enggak lucu. Atau dia kalau mau belajar harus pergi ke lapangan tembak Polisi, itu kan memakan waktu," kata Abdul Kharis di Senayan, Jakarta, Senin 25 September 2017.
Kendati demikian, Kharis menegaskan Komisi I DPR tidak pernah membahas anggaran dengan BIN hingga satuan 3, atau langsung pada dokumen anggaran yang memuat rinci deskripsi program dan alokasi pagu anggaran per program tiap satuan kerja. Menurutnya, penggunaan detil anggaran adalah domain eksekutif, bukan DPR.
"Kita di Komisi I DPR enggak terlibat dalam satuan 3 atau pengadaan senjata. Tolong dicek yang pesan siapa? Kalau untuk STIN seperti kita dorong, bahwa mahasiswa jangan menggunakan replika. Kita enggak bahas apakah beli senjata laras panjang atau pendek, kita enggak bahas," ujar dia.
Mabes Polri pada akhir Mei 2017 lalu, juga pernah mengajukan kebutuhan puluhan ribu senjata jenis pistol kepada PT Pindad. Kebutuhan itu untuk melengkapi anggota yang bertugas di lapangan seperti Polisi Lalu Lintas dan Anggota Sabhara dalam rangka membela diri terkait aksi-aksi teroris di lapangan.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian, menjelaskan kebutuhan itu diperkirakan sekitar 20 ribuan senjata api. Polri telah membuka kerjasama Polri dengan PT Pindad, dan meminta lebih dari 10 ribu senjata api. Namun saat ini, Pindad baru memiliki ketersediaan produksi sekitar 5.000 senjata api tersebut.
"Kami ada budget untuk itu. Dan sekaligus juga untuk mendorong industri senjata dalam negeri,&qu ot; kata Tito. Ia menyebut anggaran pengadaan senjata api ini menggunakan APBN Perubahan 2017.
1 dari 2
