Terkini: KPK Kantongi Bukti Aliran Dana e-KTP ke Pejabat Indonesia di Amerika

KPK Kantongi Bukti Aliran Dana e-KTP ke Pejabat Indonesia di Amerika KPK Kantongi Bukti Aliran Dana E-KTP ke Pejabat Indonesia di Amerika ...

KPK Kantongi Bukti Aliran Dana e-KTP ke Pejabat Indonesia di Amerika

KPK Kantongi Bukti Aliran Dana E-KTP ke Pejabat Indonesia di Amerika

Febri Diansyah. (Antara)

Oleh: Fana Suparman / CAH | Kamis, 5 Oktober 2017 | 17:13 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP hingga ke Amerika dan bekerja sama dengan Federal Bureau of Investigation (FBI). Hal ini lantaran terdapat sejumlah bukti terkait dugaan kasus korupsi yang rugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun itu di Amerika.

"Benar, KPK bekerja sama dan berkoordinasi dengan otoritas di beberapa negara, dengan Amerika kita kerja sama dengan FBI terkait pengumpulkan dan pencarian bukti (kasus dugaan korupsi e-KTP) karena ada bukti yang berada di Amerika," kata Jubir KPK , Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/10).

Dari pengusutan ini, Febri mengungkapkan, KPK mengantongi bukti aliran uang dari proyek e-KTP. Diduga uang dari proyek e-KTP itu mengalir ke sejumlah penyelenggara negara di Indonesia. Bahkan, bukti-bukti ini sudah diungkap dalam persidangan di Amerika Serikat. Sementara sebagian lainnya dibeberkan KPK dalam persidangan kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Ada indikasi aliran dana pada sejumlah pejabat indonesia, yang sudah terungkap di proses persidangan amerika dan sebagian terungkap di persidangab kasus e-KTP yang jalan di pengadilan tipikor," kata Febri.

Febri memastikan koordinasi dengan FBI akan terus dilakukan KPK. Hal ini dilakukan untuk mematangkan dan menguatkan dugaan keterlibatan sejumlah penyelenggara negara dalam kasus e-KTP. Apalagi, di Amerika Serikat saat ini sedang bergulir sidang gugatan pemerintah Federal Minesotta kepada salah satu saksi penting e-KTP, Johannes Marliem y ang meninggal dunia pada Agustus 2017 lalu. Penegak hukum di Minesotta ingin menyita aset Marliem sekitar USD 12 juta yang diduga diperoleh dari skandal di Indonesia, termasuk proyek e-KTP.

"Apa yang terungkap tentu akan kita dalami lebih lanjut kita akan kembali koordinasi dengan FBI terkait bukti-bukti yang sudah didapat di sana, karena di sana ada tuntutan hukum terkait sejumlah kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan atau diduga kejahatan lintas negara di sana. Kita akan koordinasi lebih lanjut," katanya.

Bukti-bukti yang diperoleh KPK di Amerika semakin menegaskan terjadinya korupsi dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun. Untuk itu, KPK berkomitmen akan terus mengusut tuntas kasus e-KTP. Meskipun, sejumlah bukti yang dimiliki KPK "diabaikan"Hakim tunggal Cepi Iskandar yang memimpin persidangan gugatan praperadilan yang diajukan Ketua DPR, Setya Novanto.

Cepi Iskandar memutuskan mengabulkan gugatan praperadilan Novanto dan menyatakan pen yidikan yang dilakukan KPK terhadap Ketua Umum DPP Golkar tersebut tidak sah.

"Jadi ini menegaskan bahwa proses penanganan perkara indikasi korupsi e-KTP masih terus berjalan dan kami berkomitmen untuk menuntaskan itu, meski bukti yang kita ajukan tersebut kemudian misalnya di persidangan praperdilan kemarin secara formil tidak dipandang sebagai alat bukti dalam penyidikan terhadap SN (Setya Novanto). Tapi putusan paperadilan mau tidak mau wajib kita hormati terima," tegas Febri.

Diketahui, dalam persidangan gugatan yang diajukan pemerintah federal Minesotta ke Johannes Marliem terungkap adanya pemberian jam tangan senilai Rp 1,8 miliar dari Johannes kepada Ketua Parlemen Indonesia. Hal ini diungkapkan agen khusus FBI, Jonathan Holden yang tercantum dalam gugatan kepada Marliem tersebut.

Kepada Jonathan, Marliem juga mengakui telah memberikan sejumlah uang dan barang lainnya pada sejumlah pejabat di Indonesia atas lelang e-KTP baik secara langsung maup un melalui perantara. Informasi itu didapatkan saat Johannes Marliem diperiksa pada Agustus 2017.

Selain itu, KPK juga mengatakan ke FBI bahwa perusahaan Johannes Marliem, PT Biomorf Lone Indonesia â€Žmenerima lebih dari USD 50 juta dolar untuk pembayaran subkontrak proyek e-KTP. Setidaknya USD 12 juta ditujukan ke Johannes Marliem. Johannes Marliem awalnya menyimpan uang itu di rekening bank pribadi di Indonesia lanjut dipindahkan ke rekening bank di Amerika Serikat. Johannes Marliem sendiri diketahui telah meninggal dunia diduga bunuh diri di rumahnya, Amerika Serikat pada Agustus 2017 laluâ€Ž.

Menanggapi pernyataan agen khusus FBI itu, Febri memastikan pihaknya akan terus mendalami setiap bukti dan informasi yang diperoleh. Ditegaskan, KPK akan terus mengusut kasus ini dan menjerat pihak-pihak lain yang terlibat.

"Kita sidah berkoordinasi dengan FBI dan akan tetus koordinasi terkait pengumpulan bukti penanganan peekara ini, apa saja buktinya sebagian sud ah kita dapatkan. Apa saja buktinya tentu kami tidak bisa sampiakan secara rinci.

Namun yang pasti ada bukti yang menunjukkan indikasi aliran dana pada sejumlah pejabat di Indonesia yang sedang di proses di peradipan di Amerika. KPK berkordinasi dengan otoritas negara lain untuk kumpulkan bukti kasus e-KTP. Setelah ini KPK dalami lebih lanjut aspek formalitas maupun materil dari e-KTP dan kita akan proses pihak lain. Bukti dan kerja sama FBI jadi salah satu faktor makin perkuat penanganan kasus e-KTP yang kita lakukan," katanya

Sumber: Suara Pembaruan ARTIKEL TERKAIT

Iluni UI Sebut Kondisi Pemberantasan Korupsi Me ngkhawatirkan
Kasie Intel Kejati Bengkulu Segera Diadili
KPK Periksa Dewan Pengawas PDAM Bandarmasih
Diperiksa KPK, Sekda Dumai Dicecar 20 Pertanyaan
FBI: Tidak Ada Bukti Keterkaitan Peristiwa Las Vegas dengan Terorisme
Kasus Suap PDAM, KPK Periksa 15 Anggota DPRD Banjarmasin

1 Hari Jadi TNI 2 Teror di Las Vegas 3 Polemik Senjata Brimob 4 News of The Week 5 Geger Gunung Agung
- Jenderal Bintang Tiga Atur Lalu Lintas di Acara HUT TNI
- Macet, Presiden Sempat Berjalan Kaki Hadiri HUT TNI
- Lontarkan Pernyataan Bernada SARA, Eggi Sudjana Dipolisikan
- Presiden Minta TNI Tidak Terlibat Politik Praktis
- PDIP Ungguli Golkar, Gerindra, dan Demokrat
- KPK Kantongi Bukti Aliran Dana E-KTP ke Pejabat Indonesia di Amerika
- Membandingkan Elektabilitas Jokowi dan SBY di Eranya Masing-masing
- Dukungan bagi Jokowi 57,2%
- Ini Skenario Penyambutan Anies-Sandi di Balai Kota
- Buwas: Senjata BNN yang Tertahan Sudah Beres
- KRL Jakarta Kota-Cikarang Beroperasi September 2017
- Pengerjaan Konstruksi Velodrome Rawamangun Sudah 59 Persen
- Simpang Susun Semanggi Resmi Beroperasi
- Trotoar Rampung, Kabel Utilitas di Blok M Tak Boleh Menggantung
- Uji Coba Skytrain di Bandara Soekarno Hatta Lancar