Elektabilitas Petahanana Mendompleng Peningkatan Dana untuk ... Elektabilitas Petahanana Mendompleng Peningkatan Dana untuk Program Kemasyar...
Elektabilitas Petahanana Mendompleng Peningkatan Dana untuk Program Kemasyarakatan
Program itu bisa meningkatkan elektabilitas dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 mendatang.
Warta Kota/Fitriyandi Al FajriIlustrasi. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di RSUD Kota Bekasi. WARTA KOTA, BEKASI -- Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Bekasi menilai, program kemasyarakatan yang digagas oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bisa meningkatkan elektabilitas dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2 018 mendatang.
Program kemasyarakatan yang paling 'mencolok' adalah alokasi dana Kartu Sehat (KS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Rp 100 miliar, naik menjadi Rp 200 miliar di tahun 2018.
"Sebetulnya, bukan di Kota Bekasi saja, tapi di daerah lain juga seperti itu," kata Koordinator Divisi Pencegahaan dan Hubungan Antar Lembaga pada Panwaslu Kota Bekasi, Tomy Suswanto pada Kamis (9/11/2017).
Tomy mengatakan, program kemasyakaratan bukan hanya pada Dinas Kesehatan, tapi juga bantuan dana pendidikan dan kesejahteraan masyarakat lainnya.
Namun, selama implementasinya profesional, Tomy menganggap hal itu bukan pelanggaran pemilu.
Meski demikian, pihaknya belum bisa bersikap, kecuali petahana sudah resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum menjadi calon Wali Kota pada 2018 mendatang. Bila sudah ditetapkan sebagai calon, maka petahana tak lagi boleh ikut campur urusan pemerintah.
"Kalau sekarang sebetuln ya sah-sah saja, karena sudah ada kesepakatan anggaran juga dengan legislatif," ujar dia.
Berdasarkan data yang diperoleh, dalam draft Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018, Pemerintah Kota Bekasi menaikkan alokasi anggaran untuk sejumlah program kemasyarakatan. Misalnya dana insentif untuk ketua RT dari Rp 1 juta menjadi Rp 1,25 juta, RT dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 1,75 juta.
Pengamat Politik dari Universitas Islam '45 Bekasi, Adi Susila menambahkan, bila dilihat dari sisi positif, maka program kemasyarakatan tersebut cukup bagus karena sangat berdampak langsung kepada masyarakat. "Yah tapi negatifnya, itu salah satu bagian dari kampanye," kata Adi.
Tidak ada komentar