Tiga Opsi Karakteristik Pendamping Jokowi di Pemilu 2019

Tiga Opsi Karakteristik Pendamping Jokowi di Pemilu 2019 ANTARA FOTO / WAHYU PUTRO A Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Ibu Negar...

Tiga Opsi Karakteristik Pendamping Jokowi di Pemilu 2019

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kanan) memberikan ucapan selamat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) disaksikan Wakil Gubernur Sandiaga Uno saat pelantikan, di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10/2017). Presiden Joko Widodo melantik Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022.

ANTARA FOTO / WAHYU PUTRO A Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kanan) memberikan ucapan selamat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) disaksikan Wakil Gubernur Sandiaga Uno saat pelantikan, di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10/2017). Presiden Joko Widodo melantik Anies Baswedan sebagai Gubernu r DKI Jakarta dan Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam hasil survei sejumlah lembaga, nama Joko Widodo ( Jokowi) masih menjadi yang terkuat sebagai kandidat calon presiden di Pemilu 2019. Peneliti Saiful Mujani Research Centre (SMRC) Sirojudin Abas menuturkan, ada satu kondisi di mana Jokowi bisa dengan leluasa memilih figur pendampingnya.

Hasil survei elektabilitas Jokowi bisa menyerupai hasil survei elektabilitas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2007 saat akan maju sebagai petahana presiden ke Pemilu 2009. SBY, kata Sirojudin, saat itu leluasa memilih calon wakil presidennya tanpa tergantung oleh pilihan yang disodorkan partai pendukung.

Ketua Umum Partai Demokrat itu bahkan berani memilih Boediono yang sama-sama berasal dar i Jawa Timur. Namun tetap menang. Hasil survei elektabililitas SBY jelang pemilu 2009 tak pernah kurang dari 60 persen.

"Pak Jokowi juga jika bisa mencapai elektabilitas mirip dengan Pak SBY di 2007 kemungkinan Pak Jokowi juga leluasa untik memilih wakilnya tanpa terikat dengan partai pengusung," ujar Sirojudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/11/2017).

Baca juga : Elektabilitas Jokowi Ungguli Prabowo di Jabar, Apa Penyebabnya?

Lalu, siapa kandidat yang layak mendampingi Jokowi di 2019?

Situasi jelang pemilu 2019

Sirojudin menyebutkan, ada tiga karakteristik calon pendamping Jokowi di pemilu 2019. Hal itu bergantung pada isu yang menjadi perhatian publik nasional dan internasional jelang Pemilu 2019.

Ia mencontohkan isu keamanan, misalnya, jelang pemilu terjadi kerusuhan atau ancaman luar dan dalam negeri. Sehingga, pilihan cawapres yang ditonjolkan adalah figur berlatarbelakang militer.< /p>

"Dia harus bisa mendeliver bahwa leadership di tingkat presiden itu kuat," tuturnya.

Latar belakang ekonom

Karakteristik kedua adalah figur berlatar belakang ekonom.

Sirojudin kemudian mencontohkan momentum jelang pemilu 2014, di mana akhirnya sosok Jusuf Kalla dipilih sebagai pendamping Jokowi.

Saat itu, Jokowi memberi garansi bahwa wakilnya adalah figur yang memiliki pengalaman di pemerintahan, kemampuan ekonomi yang memadai serta memiliki koneksi yang luas.

Baca juga : Kata Roy Suryo, Elektabilitas Jokowi Tinggi Berkat Buzzer

Karakteristik tersebut kemudian memberikan efek percaya diri yang sangat besar untuk pasangan tersebut.

Hal itu bisa menjadi pilihan jika keprihatinan publik jelang pemilu 2019 adalah masalah-masalah ekonomi. Mulai dari banyaknya pengangguran, investasi melemah, masalah konsumen, dan lainnya.

"Bisa jadi kebutuhan presiden saat itu m emberikan sinyal kepercayaan kepada publik dengan memilih wakil yang berpengalaman sebagai ekonom," kata Sirojudin.

Pro-pluralisme

Karakteristik ketiga adalah figur pro-pluralisme. Figur tersebut dibutuhkan jka isu SARA di Pilkada DKI Jakarta masih merembet hingga pemilu 2019.

Baca juga : Prabowo Kalah di Survei, Fadli Zon Bikin Voting Tandingan di Twitter

Jika kondisi itu terjadi, maka Jokowi akan lebih didorong untuk memilih calon yang merepresentasikan Islam Indonesia yang lebih moderat, terbuka dan toleran agar negara tetap stabil.

Kondisi itu, menurut Sirojudin, masih mungkin terjadi. Terlebih toleransi di Indonesia mengalami penurunan. Ia menambahkan, pada 2016 lalu warga masih toleran melihat tetangganya beribadah sesuai agamanya, mendirikan tempat ibadah dan menjadi pemimpin.

Namun, jumlah orang yang tak suka jika ada orang beragama lain mendirikan rumah ibadah makin besar. Hal ini diperparah d engan menguatnya intoleransi dalam hal politik.

"Mereka yang percaya bahwa seharusnya orang itu memilih calon pemimpin seagama itu makin menguat belakangan ini," kata Sirojudin.

Kompas TV Dukungan Maju Pilpres 2019 Lengkap, Jokowi Presiden Lagi? Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: