Banjir politik pencitraan Jelang akhir tahun, seperti pada tahun sebelumnya, banjir kembali menjadi langganan di beberapa kota-kota besar di...
Jelang akhir tahun, seperti pada tahun sebelumnya, banjir kembali menjadi langganan di beberapa kota-kota besar di Indonesia, tak terkecuali di kota Makassar. Hujan lebat yang tak henti-hentinya beberapa hari terakhir menyebabkan luapan air di beberapa titik di kota Makassar semakin tidak terkendali, padahal musim hujan baru dimulai, seakan memberi tanda bahwa beberapa bulan berikutnya, banjir akan semakin parah dan tak terkendali akibatnya.
Kritikan, kecaman hingga nada ‘nyinyir’ pun mewarnai dunia medsos. Tak pelak, walikota Makassar Danny Pomanto pun menjadi sasaran empuk, banjir yang terjadi dimana-mana pun menjadi isu menarik untuk memojokkan Danny yang sudah memastikan diri maju kembali pada Pilwalkot 2017 mendatang.
Kalau warga Makassar dilanda banjir air , maka Danny pun dilanda banjir kritikan dan cacian. Banjir yang melanda Danny sepertinya bukan banjir biasa, luapan banjirnya cukup membuat repot sang petahana untuk menanganinya, bukan hanya menangani banjir air, tetapi menangani ‘serangan’ cacian dari warga, atau mungkin sekelompok oknum yang senang menjadikan banjir sebagai objek luapan atas ketidasukaannya pada Danny.
Pun kian menggelikan, banjir, yang menjadi persoalan klasik di kota Makassar selain intensitas volume hujan yang semakin besar (berlangsung berhari-hari), ada banjir yang cukup menyita perhatian, ‘banjir pencitraan’.
Bukan tanpa sebab, jelang tahun 2018, musim hujan yang diprediksi semakin parah dibanding tahun sebelumnya, juga beriringan dengan musim politik. maka wajar, banjir tahun ini akan semakin besar, karena luapannya airnya ditunggangi oleh ‘banjir’ politik pencitraan.
Kata teman, politik pencitraan itu adalah politik yang dibuat untuk menggambarkan seseorang, pejabat, partai, ormas, dan lain-lain adalah baik atau buruk. Polit ik pencitraan positif digunakan untuk mengangkat elektibilitas diri dan golongannya, sedangkan pencitraan negatif untuk menjatuhkan musuh/lawannya.
Saat ini di Makassar, apa sih yang tidak bisa dijadikan jualan politik ? Rasanya hampir tak ada. isu SARA (Suku Agama dan Ras) saja mereka tertarik menjadikannya komoditas politik, apalagi hanya ‘banjir’ yang merupakan fenomena alam yang biasa terjadi.
Pesona Politis Kandidat pada Banjir
Kini, banjir Makassar tak semata sebuah bencana dan penderitaan warga melainkan juga sebuah komoditas politik. Ketika banjir dikaitkan dengan kepentingan masyarakat, misalnya kebijakan penanggulangan, kesiapan hingga kesigapan pemerintah dan instansi yang menanganinya, maka disitulah celah ‘politisasi’ bencana banjir dimulai.
Baca :Perangi banjir, Dinas PU bangun pengendali air seharga Rp 555 jutaBencana ini pun diolah, dikemas, dibranding menjadi komoditas jualan yang sangat menguntungkan. Lalu siapa penjualnya? Tentu saj a politisi atau kandidat yang ‘belajar’ politik dan para kelompok pendukungnya.
Lihat saja desain brandingnya, mulai dari editan foto, penyebaran informasi hoaks hingga judul berita pun dikemas secara kasar dan seadanya untuk menjadi komoditas konsumsi warga. Mungkin mereka adalah orang-orang yang malas berpikir kritis, enggan mengakses informasi media secara komprehensif, memiliki pikiran picik, dan hati yang hitam.
Lalu siapa pangsa pasarnya ? ya tentunya mereka yang punya hak pilih pada Pilwalkot 2018 mendatang, sungguh menjijikkan!
Mereka, rame-rame mendatangi warga korban banjir dan menyapa mereka. Mereka, yang niatnya hanya mencari citra positif dari bencana banjir tiba-tiba jadi ‘relawan kemanusiaan’ memberi bantuan tentu dengan harapan bisa meraup untung ‘suara’.
Mereka rela berbasah-basah, toh hanya untuk kepentingan branding dan publikasi, setelahnya bisa pulang ke rumah, mandi, ganti baju kemudian duduk-duduk minum kopi hangat sambil te rtawa dan tersenyum sambil menanti ‘basah-basahnya’ viral di medsos. Dan sang petahana pun dapat kopi pahitnya.
Baca :Dalam pembangunan, waduk ini akan atasi banjir di Makassar, Maros, dan GowaSoal penanganan yang belum didapatkan warga dari Pemkot Makassar ‘Danny Pomanto’ di titik tertentu kemudian jadi komoditi politik pihak lawannya . Mereka tidak mau tahu tentang apa yang dilakukan dan sudah dilakukan oleh Pemkot Makassar .
Mereka yang siap menumbangkan petahana pun berujar, akan membereskannya dan berharap kepada warga yang terkena banjir agar mereka segera jadi walikota Makassar untuk menuntaskannya.
Sungguh ironis, warga yang menjadi komoditas politik pun ibaratnya penonton yang tersenyum puas menikmati dagelan drama politik yang disuguhkan. Mari cerdas memilih!
Najamuddin Arfah
Relawan Demokrasi Kota Makassar
PenulisMuhammad Yunus
Tidak ada komentar