Diduga Lindungi Netanyahu, Israel Sahkan Peraturan Kontroversial JOHN THYS / AFP Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegas menolak per...
Diduga Lindungi Netanyahu, Israel Sahkan Peraturan Kontroversial![Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegas menolak pernyataan para pemimpin negara Islam yang tergabung dalam OKI soal Yerusalem Timur.](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sEt_MdbZzYR9WsN0Ha6SVcPybIeihvpXvozAo65FsB2GakxK1mgtGZ3KcDOf_14S8ZJuuWdRTQoyHF4bh7xtoPudJmcaqqpGaUZTbUiP09u_gm1xKzZKtyjVmhIV9iC0HZ5vpOiReEf12c5UlHuPS6xBHd839qXUQ=s0-d)
JOHN THYS / AFP Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegas menolak pernyataan para pemimpin negara Islam yang tergabung dalam OKI soal Yerusalem Timur.
TEL AVIV, KOMPAS.com - Parlemen Israel mengesahkan peraturan kontroversial yang dinilai bakal mengurangi kewenangan polisi.
Seperti diberitakan AFP Kamis (28/12/2017), undang-undang yang menghabiskan debat selama dua hari itu memperoleh kemenangan 59 berbanding 54 di parlemen Israel.
Dalam aturan baru tersebut, polisi yang menginvestigasi sebuah kasus tidak bisa lagi menetapkan dakwaan kepada tersangka.
Nantinya, mereka hanya sebatas memberi masukan kepada jaksa penuntut atau jaksa agung.
Baca juga : Netanyahu Balas Pernyataan Erdogan yang Sebut Israel Negara Teroris
Bagi kalangan oposisi, peraturan baru itu diduga bakal melindungi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari dugaan korupsi.
Netanyahu saat ini tengah diperiksa menyusul tuduhan dia menerima gratifikasi dari seorang pendukungnya yang sangat kaya.
Selain itu, PM 68 tahun tersebut juga diduga melakukan transaksi ilegal senilai 2 miliar euro, sekitar Rp 32,7 triliun, dengan produsen kapal asal Jerman, ThyssenKrupp.
Dana tersebut dipakai untuk membeli tiga kapal selam, dan empat unit kapal patroli untuk menjaga perairan Israel.
Namun, parlemen Israel menyatakan hukum tersebut tidak dimaksudkan untuk melindundi Netanyahu.
"Aturan itu untuk mencegah penc emaran nama baik dari individu yang tengah diinvestigasi sebelum jaksa menentukan seperti apa kasus itu harus ditangani," kata sumber di parlemen Israel.
Sementara Netanyahu, yang mengumumkan pembuatan aturan ini awal Desember lalu menegaskan investigasi terhadap dirinya tidak akan terdampak.
Baca juga : Penembakan di Masjid Al-Aqsa, Abbas dan Netanyahu Bicara di Telepon
Berita Terkait
Pemerintah Israel Larang Transaksi Bitcoin Sebelum Dibuatkan Ini
Pemuda Palestina Tewas Ditembak Polisi Israel
Ini Dia Pasukan Tank Tempur Perempuan Pertama Milik Israel
PM Israel Puas dengan Hasil Voting Majelis Umum PBB soal Yerusalem
Perempuan di Israel Lahirkan Anak ke-20
Terkini Lainnya
Pengacara Tak Puas Jawaban Jaksa Soal Hilangnya Sejumlah Nama Dalam Dakwaan Novanto
Nasional 28/12/2017, 16:55 WIB
Kemnaker Pastikan Korban Robohnya Tembok Pakubuwono Spring Dapat Santunan
Megapolitan 28/12/2017, 16:55 WIB
Dua Sisi Mata Uang, Pariwisata dan Suburnya Eksploitasi Seksual Anak
Nasional 28/12/2017, 16:46 WIB
Respon Spontan Boediono Saat Meninggalkan Gedung KPK
Nasional 28/12/2017, 16:43 WIB
Tanggapi Sri Mulyani, DKI Sebut Biaya Perjalanan Dinas Sesuai Kemampuan Daerah
Megapolitan 28/12/2017, 16:39 WIB
8 Tahanan Polsek Kabur, Kapolda Bengkulu Mengaku Tak Lelap Tidur
Regional 28/12/2017, 16:29 WIB
Diduga Lindungi Netanyahu, Israel Sahkan Peraturan Kontroversial
Internasional 28/12/2017, 16:27 WIB
Boediono Tunjuk KPK untuk Menjelaskan tentang Pemeriksaan Dirinya
Nasional 28/12/2017, 16:20 WIB
DKI Klarifikasi Data Pendidikan dan Kesehatan yang Dipaparkan Sri Mulyani
Megapolitan 28/12/2017, 16:19 WIB
Herry IP Cari Pelapis Kevin/Marcus
Olahraga 28/12/2017, 16:18 WIB
Ada Kereta Bandara, Perjalanan KRL Lintas Duri-Tangerang Dikurangi
Megapolitan 28/12/2017, 16:15 WIB
Pengungsi Rohingya Simpan "Memori" Kampung Halaman di Ponsel
Internasional 28/12/2017, 16:13 WIB
Jokowi Pastikan Bandara Kertajati Beroperasi Pertengahan 2018
Regional 28/12/2017, 16:12 WIB
Budi Waseso Bakal Sisir 36 Diskotek di Malam Tahun Baru
Nasional 28/12/2017, 16:05 WIB
Ledakan Terjadi di Afghanistan, 40 Orang Tewas
Internasional 28/12/2017, 16:01 WIB Load MoreSumber:
Google News Parlemen