Elektabilitas Petahana Bisa Tergerus Kasus Korupsi E-KTP

Elektabilitas Petahana Bisa Tergerus Kasus Korupsi E-KTP Babel Banten Bengkulu Jabar Jakarta Jateng Jatim Kalbar Kalteng Lampung P...

Elektabilitas Petahana Bisa Tergerus Kasus Korupsi E-KTP

Babel
Banten
Bengkulu
Jabar
Jakarta
Jateng
Jatim
Kalbar
Kalteng
Lampung
Papua
Sumbar
Sumsel
Sumut
RMTV

News Tickers

Dedi Mulyadi Harus <i>Ngaca</i>, Peluang Menjadi Cagub Kecil, 19 DESEMBER 2017 , 05:11:00
Komitmen BNN, Pemprov DKI, dan Pengusaha Diskotik Penting untuk Cegah Peredaran Narkoba, 19 DESEMBER 2017 , 04:40:00
Ridwan Kamil Ulur Waktu, PKB Siap Tarik Dukungan, 19 DESEMBER 2017 , 04:20:00
Lebih Masuk Akal Ridwan Kamil Gandeng Dedi Mulyadi, 19 DESEMBER 2017 , 03:32:00
Tim PH Eks Dirut Pertamina Keberatan dengan Keterangan Dua Ahli, 19 DESEMBER 2017 , 03:05:00

Elektabilitas Petahana Bisa Tergerus Kasus Korupsi E-KTP

Konstelasi Pilgub Jawa Tengah

S ELASA, 19 DESEMBER 2017 , 11:15:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Elektabilitas Petahana Bisa Tergerus Kasus Korupsi E-KTP

Foto/Net

RMOL. Incumbent atau petahana Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo digoyang kasus dugaan korupsi e-KTP. Tapi, elektabilitas Ganjar diklaim elite PDIP makin meroket dan sulit dikalahkan di Pilgub Jateng 2018. Tapi, Ganjar bisa keok jika berstatus tersangka. Berita Terkait Diceraikan Golkar, Ridwan Kamil Pasrah Kans Dedi Mulyadi Lebih Besar Jadi Cawagub Ridwan Kamil Ulur Waktu, PKB Siap Tarik Dukungan

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai, PDIP saat ini sedang bimbang dalam menentukan calon Gub ernur Jateng, meski Ganjar sebagai petahana, sulit dikalahkan. Hal itu disebabkan karena Ganjar menjadi saksi pada kasus E-KTP dan bahkan kerap disebut-sebut dalam beberapa persidangan.
"PDIP sepertinya sedang galau merekomendasikan Ganjar untuk maju kembali di Pilgub Jateng. Sejak awal kasus E-KTP muncul, Ganjar selalu disebut-sebut dan diduga menerima aliran dana E-KTP," kata Ujang kepada Rakyat Merdeka, keÂmarin. Tentu saja, lanjut Ujang, jika dalam kondisi ini Ganjar disebut-sebut ikut terlibat kasus E-KTP, maka akan membahayaÂkan Ganjar dan PDIP, karena akan membentuk persepsi kurang baik di mata publik.
"PDIP bisa kena imbasnya, karena dianggap partai tidak berÂsih dari korupsi," ujar pengamat politik dari Alumni Universitas Indonesia ini.
Dengan kondisi ini, jelasnya, tentu akan menguntungkan calon lainnya seperti Sudirman Said atau calon Gubernur Jateng lainnya. "Jika Ganjar terus disebut-sebut dalam pusaran kasus E-KTP, ini dapat m embuat peluang calon lain untuk menang. Artinya, Ganjar bisa dikalahkan jika statusnya tersangka," jelasnya.
Sudirman, lanjut Ujang, bisa memanfaatkan peluang itu dan menyegarkan ingatan masyarakat Jateng soal upayanya membongkar kasus 'Papa Minta Saham'. "Sudirman Said kalau mau menang bisa ingatkan kembali rakyat Jateng tentang upayanya membongkar kasus 'Papa Minta Saham.' Ini bisa meningkatkan elektabilitas Sudirman dan bahkan bisa memenangkan pertarungan," ungkapnya.
Pengamat politik dari Universitas Diponegoro Semarang M Yulianto memprediksi calon petahana Ganjar Pranowo bakal bersaing ketat dengan Bupati Kudus Musthofa untuk berebut rekomendasi PDI Perjuangan seÂbagai balon Gubernur Jateng.
Jika dilihat dari tingkat elektabilitas para kandidat guberÂnur yang mendaftar melalui PDIP, lanjut dia, terdapat nama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Bupati Kudus Musthofa di posisi pertama dan kedua.
Ganjar, lanjutnya, merupakan petahana yang sudah memerÂintah hampir lima tahun pada periode pertama itu. Sementara, Musthofa merupakan bupati dua periode dengan berbagai prestasi dalam membangun Kudus.
Sementara, Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng, Bambang Wuryanto mengakui, elektaÂbilitas Ganjar jelang pilgub meningkat signifikan pada peÂkan pertama Desember 2017. Peningkatan keterpilihan itu menjadi perhatian PDIP karena Ganjar sering dikaitkan dengan kasus mega korupsi e-KTP.
"Dengan fakta ini, Ganjar menjadi incumbent yang sulit dikalahkan," kata Bambang.
Hasil survei diterima PDIP, jelas Bambang, Ganjar naik signifikan. Yang dulu tingkat keterpilihan 46,1 persen, sekaÂrang di atasnya. Tapi, Bambang menolak menyampaikan kenaikan prosentase tingkat keterpilihan Ganjar. "Biar pihak lain juga survei sendiri," ucap Bambang.
Terkait kasus E-KTP, Bambang mengatakan, status Ganjar saat ini sebagai saksi. Bambang meyakini, kasus membelit Ganjar ini akan berakhir sebagai saks i.
"Banyak yang dijadikan sakÂsi oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan berakhir sebagai saksi saja. Ganjar hanya bisa dikalahkan jika statusnya dalam kasus e-KTP meningkat jadi tersangka," jelasnya. ***

Berita Lainnya Selengkapnya