Fraksi Golkar Galang Dukungan Tolak Aziz Syamsudin

Fraksi Golkar Galang Dukungan Tolak Aziz Syamsudin Politik Fraksi Golkar Galang Dukungan Tolak Aziz Syamsudin ...

Fraksi Golkar Galang Dukungan Tolak Aziz Syamsudin

Politik

Fraksi Golkar Galang Dukungan Tolak Aziz Syamsudin

Selasa, 12 Desember 2017 | 10:55 Fraksi Golkar Galang Dukungan Tolak Aziz Syamsudin

Aziz Syamsudin.

INDOPOS.CO.ID - Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPR RI, Fadli Zon menjabat Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPR RI hingga Partai Golkar mengusulkan nama baru pengganti Setya Novanto. Ini setelah penunjukan Ketua Badan Anggaran (Bangar), Azis Syamsudin, ditolak 50 orang wakil rakyat.

Menariknya, penolakan oleh puluhan anggota DPR itu merupakan hasil kerja penggalangan yang dilakukan Fraksi Partai Golkar terhadap 10 fraksi yang ada di lembaga legislatif. Golkar sendiri menolak Azis yang merupakan k ader partainya, karena nama Azis diusulkan Setya Novanto.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily membenarkan bahwa penolakan itu adalah hasil kerja fraksinya. Hasilnya, 50 dari 91 anggota fraksi partai berlambang pohon beringin menolak penunjukan Aziz Syamsuddin tersebut dengan menandatangani lembar surat penolakan.

"Sisanya ada yang tidak hadir karena mungkin ada tugas keluar kota dan lain-lain," tukasnya di Komplek parlemen, Senayan, Senin (11/12).

Anggota Komisi II DPR RI itu meyakini, keputusan 50 anggota fraksi menolak Aziz Syamsuddin menjadi Ketua DPR akan menjadi pertimbangan pimpinan DPR untuk mengambil keputusan. "Tentu ini akan jadi bahan pimpinan DPR. Ini belum selesai di internal Partai Golkar termasuk di tingkat fraksi. Mungkin nanti secara resmi akan disampaikan," kata Ace.

Ketua DPP Partai Golkar, Zainudin Amali membeberkan, suara internal Partai Golkar terpecah soal penunjukan Azis Syamsudin menjadi calon Ketua DPR oleh Setya Novanto.

Partai Golkar, tutur Ketua Komisi II DPR RI itu, akan menuntaskan persoalan internalnya secepat mungkin. Bahkan, Amali juga mengingatkan pimpinan DPR untuk berhati-hati menetapkan keputusan terkait surat penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai calon ketua DPR oleh Setya Novanto.

Wasekjen Partai Golkar, Sarmuji mengutarakan, dirinya tidak mempermasalahkan siapapun yang ditunjuk sebagai Ketua DPR RI oleh Setya Novanto. Hanya saja, mekanisme pergantian harus sesuai aturan.

Menurut Sarmuji, seharusnya penunjukkan pengganti Novanto sebagai Ketua DPR RI harus diplenokan lebih dulu. Sebab, sesuai dengan keputusan hasil pleno pada tanggal 21 Novemver lalu, bahwa penetapan Ketua DPR RI pengganti Novanto baru bisa diputuskan setelah praperadilan. Artinya, Partai Golkar harus melakukan rapat pleno atau munaslub untuk membahas penunjukkan Aziz Syamsuddin tersebut.

"Ingat, yang bisa membatalkan ra pat pleno beberapa waktu lalu hanya rapat pleno, rapimnas atau munaslub. Jadi harusnya penunjukkan Ketua DPR RI melalui pleno munaslub, tidak main menetapkan saja," ujarnya.

Sementara, Ketua Bangar DPR RI, Aziz Syamsuddin menyatakan, tindak lanjut dari surat Setya Novanto yang menunjuk dirinya sebagai Ketua DPR RI benar harus ditunda. Penundaan itu disepakati fraksi-fraksi di DPR untuk menghindari kegaduhan yang muncul dari internal Partai Golkar. Aziz pun tak mempersoalkan keputusan itu.

"Ya kami lihat lah, biar enggak gaduh. Kami kan enggak mau politik jadi gaduh. Bagi saya enggak ada masalah," ucapnya saat dikonfirmasi di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (11/12).

Namun, salah seorang Ketua DPP Partai Golkar itu tetap bersikeras bahwa penunjukan dirinya sebagai Ketua DPR sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Menurut dia, penunjukan Ketua DPR menjadi hak Novanto selaku Ketua Umum Golkar.

Saat ditany a apakah pergantian Ketua DPR oleh Golkar akan menunggu terpilihnya Ketua Umum Golkar yang baru melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub)? Azis enggan menanggapi lebih jauh. "Nantilah sampai Januari. Nantilah kita lihat. Ini kan harus kita bedakan pemasalahan di DPR sama permasalahan di internal Golkar. Yang dibahas di sini permasalahan di DPR," lanjut Aziz.

PDIP Minta Kocok Ulang

Sementara Fraksi PDI Perjuangan minta agar kursi ketua Umum DPR RI tidak lagi diisi oleh kader Partai Golkar. Partai pemenang pemilu 2014 ini pun kembali mewacanakan adanya kocok ulang pimpinan DPR.

"Kami meminta fraksi-fraksi diadakan kocok ulang secara keseluruhan sekaligus evaluasi kinerja pimpinan secara kolektif dalam merrespon keinginan publik," kata anggota Fraksi PDIP Aria Bima di sela-sela Sidang Paripurna DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (11/12).

Dirinya mengaku usulan itu pun sudah disampaikan di rapat Badan Musya warah (Bamus), sebelum Sidang Paripurna itu belangsung.

Meski ternyata Sidang Paripurna DPR hanya membacakan dan mengesahkan surat pemunduran diri Setya Novanto, namun Aria mengaku, tak akan menyerah usulan itu dapat terwujud saat nanti diagendakan pembahasan pemilihan ketua DPR usai masa reses berakhir.

Untuk mewujudkan hal ini, kata Aria, PDIP telah melakukan komunikasi dengan beberapa fraksi, seperti PKS dan juga PKB.

"Tadi ke PKS, PKB dan lain-lain untuk berpikir jernih karena kami enggak sekedar dapatkan kekuasaan di DPR tapi mari lihat jernih apakah kita tukang ketok di paripurna. Kami harap fraksi lain dukung kocok ulang pimpinan DPR untuk perbaiki kinerja DPR," ujarnya.

Sementara, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto secara tegas menolak usulan Fraksi PDIP untuk mengocok ulang pimpinan DPR.

"Kami menolak kocok ulang. Karena UU MD3 telah mengatur dengan terang dan jelas bahwa pemilihan Pimpinan DPR itu berdasar paket yang bersifat tetap," ujarnya.

Pada posisi tersebut, maka menurut Didik, tidak ada pihak manapun yang dibenarkan untuk tidak menjalankan UU. "Maka itu (kocok ulang) melanggar UU," tandasnya.

Menurutnya, apabila person pimpinan DPR atau pimpinan Alat Kelengakapan Dewan (AKD) mundur, atau meninggal dunia, maka penggantinya berasal dari Parpol yang sama.

"Jadi kalau ada penggantian Ketua DPR saat ini, hak partai Golkar untuk mengajukan penggantinya. Bukan kewenangan FPD untuk menyetujui atau tidak menyetujuinya," tandasnya.

Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate menambahkan, partainya tidak akan ikut campur perihal pergantian kursi ketua DPR dari Fraksi Golkar.
Menurutnya, masalah ini merupakan hak fraksi Golkar. Tetapi dia berharap sosok pengganti Novanto bisa mengisi kekosongan posisi Ketua DPR. Untuk itu dia berharap Golkar bisa memilih kader terbaik sesuai dengan harapan rakyat. (a en/dil)

Komentar