H-30 Pemilu, SK Pemberhentian Petinggi Polisi Atau Militer Peserta ...

H-30 Pemilu, SK Pemberhentian Petinggi Polisi Atau Militer Peserta ... Babel Banten Bengkulu Jabar Jakarta Jateng Jatim Kalbar Kalte...

H-30 Pemilu, SK Pemberhentian Petinggi Polisi Atau Militer Peserta ...

Babel
Banten
Bengkulu
Jabar
Jakarta
Jateng
Jatim
Kalbar
Kalteng
Lampung
Papua
Sumbar
Sumsel
Sumut
RMTV

News Tickers

Maruarar Puji Kekompkan Panglima TNI-Kapolri, 26 DESEMBER 2017 , 04:30:00
Gubernur Alex: Terus Jaga Nama Baik Sumsel, 26 DESEMBER 2017 , 03:47:00
Penjajakan Koalisi Pilpres Gerindra-PKS-PAN Diacungi Jempol, 26 DESEMBER 2017 , 03:25:00
Golkar Tidak Mau Buru-buru Tinggalkan Pansus KPK, Ini Alasannya, 26 DESEMBER 2017 , 02:41:00
Koalisi Gerindra-PKS-PAN Untuk Mengulang Kemenangan Pilkada DKI, 26 DESEMBER 2017 , 02:15:00

H-30 Pemilu, SK Pemberhentian Petinggi Polisi Atau Militer Peserta Pilkada Harus Keluar

SELASA, 26 DESEMBER 2017 , 19:08: 00 WIB | LAPORAN: IHSAN DALIMUNTHE

Pilkada/net

RMOL. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menekankan pentingnya perwira tinggi militer atau kepolisian untuk pensiun dini sebelum mengikuti Pilkada. Berita Terkait Bawaslu Pelototi Petinggi TNI Dan Polisi Yang Maju Pilkada Ipong Cawagub Khofifah? Idrus Marham: Berpikir Pun Tidak Pernah Bawaslu: ASN, TNI dan Polri Wajib Mundur Sebelum Nyalon

Menurut Arief, pada saat mereka mendaftar, kemudian ditetapkan sebagai calon kepala daerah, maka sudah harus ada surat pernyataan pengunduran diri .
"Jadi 30 hari sebelum pemungutan suara, SK pemberhentian (dari instansi militer atau kepolisian) harus sudah keluar," kata Arief kepada wartawan, Selasa (26/12).
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga bakal meningkatkan pengawasan terhadap calon-calon kepala daerah yang berasal dari kalangan perwira tinggi TNI atau Polisi.
"Posisi kami tentu untuk melakukan pengawasan terhadap aturan-aturan. Tentu ini juga sebagai upaya pencegahan, misalnya apakah mereka harus mundur atau tidak," kata Anggota Bawaslu, Mochamad Afifuddin.
Sejauh ini, kata Afif, Bawaslu sudah melayangkan teguran kepada bakal calon kepala daerah dari kalangan militer/kepolisian yang banyak memajang foto di Dapil masing-masing. Pasalnya berdasarkan peraturan, para anggota militer atau kepolisian harus mundur terlebih dulu jika ingin mencalonkan diri dalam Pilkada.
"Kalau memang sudah ditetapkan sebagai calon, harus mundur," tegas Afif.
Afif menambahkan, Bawaslu juga akan memantau pelanggaran yang disebabkan akuisisi massa oleh pihak-pihak yang diduga mencalonkan diri dalam Pilkada 2018.
"Misalnya kegiatan jalan sehat yang menghadirkan bakal calon kepala daerah. Kami sampaikan dalam bentuk surat menyurat bahwa ini akan berpotensi disalahgunakan untuk proses pencalonan," tambah Afif.
Untuk itu, Bawaslu sudah melakukan komunikasi dengan Mabes Polri dan Mabes TNI. Tujuannya, untuk memudahkan penindakan kepada aparat yang tidak netral dalam Pilkada nanti. [san]

Berita Lainnya Selengkapnya Said Aqil Dan Nusron Wahid Jadi Dalang Deportasi Abdul Somad, Ini Kata PBNU