Kang Emil di Ujung Tanduk

Kang Emil di Ujung Tanduk Kang Emil di Ujung Tanduk Nasib Wali Kota Bandung Ridwan Kamil berada di ujung tanduk. Dukungan partai politi...

Kang Emil di Ujung Tanduk

Kang Emil di Ujung Tanduk

Nasib Wali Kota Bandung Ridwan Kamil berada di ujung tanduk. Dukungan partai politik terhadap dirinya untuk bisa maju sebagai calon gubernur Jawa Barat (Jabar) di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 berkurang. Bisa jadi, bakal calon gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu kehilangan tiket untuk ikut pemilihan gubernur (pilgub).

Keputusan Partai Golkar menarik dukungan terhadap Kang Emil membuat politik di Jabar memanas. Dengan 17 kursi di DPRD Jabar, suara Partai Golkar di salah satu daerah lumbung suara itu sangat signifikan untuk membuka peluang kemenangan calon.

Keputusan Golkar itu muncul karena partai itu kesal dengan sikap Kang Emil yang tidak kunjung memilih salah satu kader mereka, yakni Daniel Muttaqien, sebagai calon wakil gubernur. Kang Emil malah memutuskan untuk menggelar konvensi dalam menentukan pendampingnya di Pilgub Jabar nanti.

Golkar menilai Emil tidak konsisten dengan kesepakatan awal, yakni memilih kader Beringin sebagai pasangannya. Kini, Golkar tengah melirik kader mereka lainnya untuk diusung sebagai calon gubernur, yakni Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.

Tanpa Golkar, Kang Emil sebenarnya sudah memiliki tiket yang cukup untuk bertarung di Pilgub Jabar 2018. Dia masih memiliki dukungan dari PPP yang memiliki 9 kursi, PKB 7 kursi, dan Partai Nasdem dengan 5 kursi. Total 21 kursi yang dikantongi Kang Emil itu sudah melebihi syarat minimal bagi calon gubernur Jabar untuk ikut pilgub, yakni 20 kursi.

Namun, gelombang penarikan dukungan terhadap Kang Emil rupanya tidak berhenti di Partai Golkar. Dua partai pengusungnya juga menebarkan ancaman serupa, yakni PPP dan PKB. Dua partai itu akan mencabut dukungan jika Emil tidak memilih kader partainya sebagai calon wakil gubernur.

Semula, Kang Emil akan mengumumkan calon pendampingnya pada Rabu (20/12). Ada enam kandidat, yakni Ketua DPW Partai Nasdem Saan Mustopa, anggota DPR dari PKB Maman Immanulhaq, Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda, anggota DPR dari Partai Golkar Daniel Muttaqien, anggota DPR dari PPP Asep Maoshul, dan Bupati Tasikmalaya yang juga kader PPP Uu Ruzhanul Ulum.

Seiring pernyataan elite PPP dan PKB yang mengancam akan menarik dukungan jika kader mereka tidak menjadi pendamping, Kang Emil pun mengundurkan jadwal pengumuman itu. Sikap kedua partai itu tentu membuat Emil ibarat makan buah simalakama. Jika satu dipilih, maka satunya hilang. Kehilangan satu partai akan membuat wajah Kang Emil akan batal terpampang pada surat suara yang akan dicoblos warga Jabar pada 27 Juni 2018.

Kang Emil harus menghadapi realita politik Tanah Air saat ini. Dia bukan kader partai politik, sehingga harus menuruti kemauan partai pengusung dalam memilih calon pendampingnya. Kenyataannya, Kang Emil kini disetir oleh partai politik.

Apa yang terjadi di Jabar menjelang Pilgub 2018 merupakan gambaran umum politik di neg eri kita saat ini. Tingkat popularitas dan elektabilitas yang tinggi ternyata tidak menjadi jaminan bagi tokoh-tokoh seperti Kang Emil untuk dengan mudah mendapatkan tiket menjadi pemimpin. Mereka harus membayar mahar politik, tidak mesti dalam bentuk uang, tetapi harus memilih kader partai sebagai pendamping. Pada akhirnya, figur dengan rekam jejak yang baik, berintegritas, dan didukung rakyat harus tunduk oleh kehendak partai.

Kita tentu berharap agar tokoh-tokoh seperti Kang Emil bisa maju sebagai calon pemimpin di daerah. Kita ingin agar partai politik lebih mengutamakan kepentingan rakyat dalam memilih pemimpin, yakni dengan mendukung sosok yang benar-benar bisa membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam hal ini, parpol harus berpatokan pada hasil survei lembaga independen. Hasil survei itu harus dijadikan tolok ukur dalam memilih pemimpin, karena bisa menggambarkan sosok yang diinginkan rakyat. Meski bukan kader partai, tokoh independen yang me miliki kemampuan menjadi pemimpin harus didukung penuh partai.
Jangan sampai partai memilih pemimpin hanya karena kemampuan finansial yang dimiliki atau â€œberdarah biruâ€ di panggung politik. Kita berharap pertimbangan utama partai dalam memilih pemimpin adalah integritas, rekam jejak, dan dukungan mayoritas masyarakat terhadapnya.

PENULIS:

Suara Pembaruan suarapembaruan.com

1 Kontroversi Yerusalem 2 Menuju Jabar-1 3 Munaslub Golkar 4 Gempa Tasikmalaya 5 Airlangga Pimpin Golkar
- Kabareskrim Berharap Berkas Korupsi Rp 37 T Lengkap
- Tak Gentar oleh Trump, Indonesia Resmi Dukung Resolusi PBB
- KPK Janji Jerat Anggota DPR Kecipratan Dana Proyek E-KTP
- Apple Akui Sengaja Buat Lemot iPhone Lama
- Murkanya Israel dan AS atas Sidang PBB
- Ini Bunyi Resolusi PBB yang Mentahkan Klaim Trump Soal Yerusalem
- Pemilik Sahid Group Sukamdani Meninggal Dunia
- Andi Narogong Divonis 8 Tahun Penjara
- Catatan Terakhir Kim, Bintang K-Pop yang Tewas Bunuh Diri
- Bentang Utama Perta ma Jembatan Holtekamp Tiba Lebih Cepat di Jayapura