Komite Parlemen Selandia Baru dapat pembekalan soal West Papua ...
Login/Daftar 
- Home
- Tanah Papua
- Anim Ha
- Domberai
- Bomberai
- Lapago
- Meepago
- Mamta
- Saireri
- Berita Papua
- Polhukam
- Pendidikan dan Kesehatan
- Otonomi
- Nasional & Internasional
- Lembar Olahraga
- Jayapura Membangun
- Infrastruktur
- Ekonomi, Bisni & Keuangan
- Seni Budaya
- Nabire Membangun
- Pasifik
- Nusa
- Ibukota
- Jawa
- Sumatera
- Bali & Nusa Tenggara
- Kalimantan
- Sulawesi
- Maluku
- Artikel
- Indepth
- Opini< /li>
- Pengalaman
- Pernik Papua
- Perempuan & Anak
- Selepa
- More
- Pilihan Editor
- Surat & Sumbangan Pembaca
- Rilis Pers & Advertorial
- PR Newswire
- Berita Foto
- Resources
- Blog
- Arsip
- West Papua Daily
- Laporan Warga
- Sa ya Komen!!!
- 2013-2016
Show/Hide - Home
- Nasional & Internasional
- Komite Parlemen Selandia Baru dapat pembekalan soal West Papua
- Jumat, 15 Desember 2017 â€" 05:40
- 1172x views
“Masalah saat ini adalah tidak ada jalan kembali bagi West Papua ke daftar C24 jika C24 sendiri memblokadenya: khususnya karena Indonesia yang merupakan anggota C24 perlu menyetujuinya,†kata Stephen Harris, Direktur Division al Divisi Asia dan Asia Tenggara pada Kementerian Perdagangan dan Hubungan Luar Negeri. Para pejabat Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan pada pembekalan soal West Papua di komite khusus parlemen, 7 Desember 2017 â€" VNP/Phil Smith RNZI redaksi@tabloidjubi.com Editor : Zely Ariane Papua No. 1 News Portal | Jubi,
Wellington, Jubi â€" Komite Perdagangan, Pertahanan dan Urusan Luar Negeri minggu lalu dibekali hal-hal terkait West Papua oleh
Kementerian Luar Negeri menindaklanjuti dengar pendapat Juni lalu.
Seorang anggota komite, anggota parlemen Louisa Wall, bertanya soal petisi bebera pa bulan lalu untuk PBB dari masyarakat asli Papua yang berupaya mengajukan status politiknya kembali Komite Dekolonisasi atau C24.
West Papua pernah masuk ke daftar C24 di awal tahun 1960-an sebelum dihapuskan setelah Indonesia mengambil alih kontrol teritori ini.
Pejabat kementerian mengatakan untuk dapat memasukkan kembali West Papua ke dalam daftar, terlebih dahulu harus ada resolusi dari Mejelis Umum PBB.
“Masalah saat ini adalah tidak ada jalan kembali bagi West Papua ke daftar C24 jika C24 sendiri memblokadenya: khususnya karena Indonesia yang merupakan anggota C24 perlu menyetujuinya,†kata Stephen Harris, Direktur Divisional Divisi Asia dan Asia Tenggara pada Kementerian Perdagangan dan Hubungan Luar Negeri.
Namun Wall mengatakan bahwa “kebangkitan dan berkembangnya isu West Papua di Pasifikâ€, menunjukkan bahwa hal itu seharusnya menuntut respon intensif dari Selandia Baru.
“Seberapa ketertarikan kita terhadap per hatian Kepulauan Pasifik dalam perjuangan pembebasan Papua? Karena hal itu tidak akan berlalu. Saya lihat berbagai resolusi dalam Forum Kepulauan Pasifik segera menuntut kita sebagai sebuah blok enam belas negara melakukan sesuatu yang memungkinkan pengajuan aplikasi tersebut sehingga mereka (West Papua) dapat ditambahkan ke dalam daftar teritori tak berpemerintahan sendiri.â€
Namun demikian Harris menyatakan bahwa sentimen terhadap hal itu di kalangan negeri-negeri Kepulauan Pasifik “cukup beragamâ€.
“Tidak ada blok dari enambelas negara-negara Kepulauan Pasifik yang berfikir sama terkait hal ini.â€
Dia juga mengakui laporan terkait reaksi para pejabat Indonesia, dalam menanggapi beberapa ekspresi suara-suara politik di Papua,
mengandung masalah.
Menurut Harris, Selandia Baru cenderung meletakkan perhatiannya kepada pelanggaran HAM di Papua pada level kementerian.
"Sejak Juni terdapat luapan keresahan massa serta ‘insur eksi’ bersenjata di beberapa kampung di Papua. Di saat yang sama, saya rasa, ada penambahan perhatian oleh Presiden Indonesia Joko Widodo yang mencoba dan menginvestasikan kapital personal politiknya lebih banyak untuk kemajuan di sana.â€
Harris mengatakan indikator manusia dan sosial di Papua memang sudah menunjukkan bahwa secara umum rakyat Papua mengalami kesenjangan yang besar dibanding rakyat di belahan Indonesia lainnya sejak lama.
Tampak hadir dalam pertemuan dengar pendapat terkait West Papua 7 Desember itu: Michael Appleton, Manager Unit, Divisi Wilayah Pasifik; Stephen Harris, Manajer Pendivisian, Divisi Asia Tenggara; Ben King, Eksekutif Pelaksana/Wakil Sekretaris Grup Amerika dan Asia; Phillip Taula, Manager Divisional, Divisi PBB, HAM dan Persemakmuran.(*)
loading...  |
SebelumnyaAMP Semarang tetap desak Presiden selesaikan kasus pelanggaran HAM Papua | SelanjutnyaStaf ahli FKUB Papua berbagi pengalaman mencegah ekstrimisme |
-
Telegram AS buktikan konspirasi Indonesia, PBB, AS dan Belanda menjajah West Papua
Berita Papua â€" Senin, 11 Desember 2017 -
Legislator Papua sebut jika Jokowi menentang Amerika, buktikan dengan tutup Freeport
Polhukam â€" Minggu, 10 Desember 2017 -
Legislator khawatir kedatangan pesawat Rusia resahkan OAP
Polhukam â€" Kamis, 07 Desember 2017 -
Seroja, darah di Timor Lorosae, 42 tahun silam
Dunia â€" Kamis, 07 Desember 2017 -
Inilah isi Komunike KTT pertama ULMWP di Vanuatu
Nasional & Internasional â€" Sabtu, 09 Desember 2017
Komen Saya
- Warga Bicara Soal Tiket Pesawat yang Mahal di Papua 26 November 2015 | 11:58 pm
- Jejak Pasukan Sekutu di Bougainville 23 November 2015 | 11:44 pm
- 10 Fakta Hiu Karpet Berbintik 23 November 2015 | 11:34 pm
- Apa Kata Mereka Tentang Kawasan Cagar Alam Cycloop? 19 November 2015 | 11:26 pm
Lapora n Warga
Simak Juga Kematian Alex SambomKamis, 14 Desember 2017 | 03:27
Diproduksi : West Papua Updates Fadal Al Hamid tentang kapitalisme dan ideologi
Kamis, 14 Desember 2017 | 03:24
Diproduksi : West Papua Updates Lagu dan Puisi Untuk Kehidupan
Kamis, 14 Desember 2017 | 03:21
Diproduksi : West Papua Updates Tuntutan Tutup Freeport
Kamis, 14 Desember 2017 | 03:37
Diproduksi : West Papua Updates Press UnFreedom in West Papua, an interview with Victor Mambor
Selasa, 30 Mei 2017 | 11:18
Diproduksi : wpu Forest for Ecotourim, Papuan Way
Selasa, 30 Mei 2017 | 11:05
Diproduksi : wpu ‹ › Terkini
-
Terbentur moratorium, penerimaan calon hakim tunggu empat tahun lagi
Domberai â€" Jumat, 15 Desember 2017 | 15:58 WP -
Fatwa & wajah Islam pembangkang kekuasaan
Jawa â€" Jumat, 15 Desember 2017 | 15:58 WP -
Lomba menyanyi SD se kabupaten Jayapura untuk sambut Natal
Penkes â€" Jumat, 15 Desember 2017 | 13:57 WP -
Freeport Indonesia dan Bank Papua bakal sponsori Persipura
Lembar Olahraga â€" Jumat, 15 Desember 2017 | 13:28 WP -
Belum miliki sponsor, Persipura enggan berlaga di Piala Presiden
Lembar Olahraga â€" Jumat, 15 Desember 2017 | 13:02 WP -
Dua pekan jelang Natal, pedagang kue kering mulai bermunculan
Ekonomi â€" Jumat, 15 Desember 2017 | 12:00 WP -
Penjual petasan dan kembang api mulai ramai di Sentani
Ekonomi â€" Jumat, 15 Desember 2017 | 11:05 WP -
Kondisi pendidikan di kampung Selouw Muting memprihatinkan
Anim Ha â€" Jumat, 15 Desember 2017 | 10:36 WP -
Pemkab Merauke bangun asrama bagi anak Marind
Anim Ha â€" Jumat, 15 Desember 20 17 | 10:32 WP -
Orang tua diminta awasi anak selama libur panjang
Mamta â€" Jumat, 15 Desember 2017 | 08:59 WP -
Staf ahli FKUB Papua berbagi pengalaman mencegah ekstrimisme
Nasional & Internasional â€" Jumat, 15 Desember 2017 | 08:49 WP -
Komite Parlemen Selandia Baru dapat pembekalan soal West Papua
Nasional & Internasional â€" Jumat, 15 Desember 2017 | 05:40 WP -
AMP Semarang tetap desak Presiden selesaikan kasus pelanggaran HA M Papua
Nasional & Internasional â€" Jumat, 15 Desember 2017 | 05:21 WP -
RUU Kekejaman terhadap hewan ancam tradisi sabung ayam di Guam dan Mariana
Pasifik â€" Jumat, 15 Desember 2017 | 05:00 WP -
Kelalaian Australia atas Manus ‘cemari’ upaya pembangunan Pasifik
Pasifik â€" Jumat, 15 Desember 2017 | 04:52 WP
Stop Press - Apakah rakyat Papua Nugini akan lenyap akibat makan pinang?
Selasa, 14 September 2016 - 7 Tempat Liburan Paling Ngehits di Indonesia. Mana Favoritmu?
Rabu, 14 September 2016 - Studi: kehidupan terancam, leve l oksigen jatuh 2% dalam 50 tahun
Minggu, 14 September 2016
Tidak ada komentar