Masih Ada Satu Parpol Belum Perbaiki Dokumen Administrasi

Masih Ada Satu Parpol Belum Perbaiki Dokumen Administrasi Babel Banten Bengkulu Jabar Jakarta Jateng Jatim Kalbar Kalteng Lampung ...

Masih Ada Satu Parpol Belum Perbaiki Dokumen Administrasi

Babel
Banten
Bengkulu
Jabar
Jakarta
Jateng
Jatim
Kalbar
Kalteng
Lampung
Papua
Sumbar
Sumsel
Sumut
RMTV

News Tickers

Mutasi TNI Amankan Langkah Jenderal Gatot di 2019, 22 DESEMBER 2017 , 05:38:00
Dinsos Makassar Turunkan Dua Dapur Umum Bantu Korban Banjir, 22 DESEMBER 2017 , 05:25:00
Pembangunan Papua Patut Diacungi Jempol Meski Dengan Utang, 22 DESEMBER 2017 , 05:12:00
MPR Ajak Motivator Perkuat Komitmen Persaudaraan, 22 DESEMBER 2017 , 04:42:00
Ivan Iskandar Batubara Optimis ISMI Sumut Dorong Pertumbuhan Ekonomi, 22 DESEMBER 2017 , 04:38:00

Masih Ada Satu Parpol Belum Perbaiki Dokumen Administrasi

JUM'AT, 22 DESEMBER 2017 , 22:13:00 WIB | LAPORAN: WAHYU SABDA KUNCAHYO

Net

RMOL. Komisi Pemilihan Umum mencatat masih ada satu partai politik yang belum menyerahkan dokumen perbaikan administrasi sebagai salah satu syarat lolos ikut Pemilu 2019. Berita Terkait Tidak Ada Pendampingan KPU, Penyebab Konflik Pilkada Di Daerah Rawan Ratusan WNA di Jakarta Pusat Terindentifikasi Langgar Administrasi KPU Terima DP4 Dan Data WNI Untuk Pemilu 2019

"Hingga saat ini satu partai belum kembalikan dokumen perbaikan pada kami," ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantorny a, Jakarta, Jumat (22/12).
Menurutnya, Jumat malam ini adalah batas terakhir pengumpulan berkas tersebut. Karena KPU akan merampungkan penelitian dokumen perbaikan parpol yang mendaftar. Parpol yang dinyatakan lolos verifikasi perbaikan administrasi akan diumumkan pada 24 Desember 2017.
"Nanti tanggal 24 Desember kita sampaikan hasil penelitian akhir dokumen kepada partai," kata Arief.
Badan Pengawas Pemilu sebelumnya mengabulkan gugatan sembilan parpol terhadap KPU RI terkait pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran peserta pemilu dalam sistem informasi partai politik (sipol). Keputusan tersebut mengharuskan KPU untuk menerima dan memeriksa kembali kelengkapan berkas sembilan parpol. [wah]

Berita Lainnya Selengkapnya