Polemik Partai Golkar, Sarwono Ingatkan Agar Tidak Salah Pilih ... Polemik Partai Golkar, Sarwono Ingatkan Agar Tidak Salah Pilih Pemimpin ...
Polemik Partai Golkar, Sarwono Ingatkan Agar Tidak Salah Pilih Pemimpin
Tidak bisa Munaslub, harus Munas. Munaslub untuk praktisnya dulu, selanjutnya Munas.
Kompas.comPartai Golkar WARTA KOTA PALMERAH -- Krisis kepemimpinan yang terjadi dalam Partai Golkar dinilai Sekretaris Daerah DPP Partai Golkar periode 1983-1988, Sarwono Kusumaatmadja harus diselesaikan dengan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) secepatnya. Tetapi kembali diingatkannya jika pemimpin terpilih adalah kader Partai Golkar terbaik.
"Tidak bisa Munaslub, harus Munas. Munaslub untuk praktisnya dulu, selanjutnya Munas. Tapi kalau sa lah pilih orang bisa jeblok lagi," ungkapnya usai Dialog Publik Golkar untuk Indonesia bertajuk 'Menyambut Partai Bersih Merakyat Berintegritas di Restoran Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/12).
Langkah tersebut katanya harus segera dilakukan, mengingat sejumlah konsensus menyatakan elektabilitas Partai Golkar semakin menurun.
Baca: Udjan Manfaatkan Istri Keduanya untuk Hidup Enak
Mirisnya, penurunan elektabilitas hanya disebabkan oleh seorang kader, yakni Setya Novanto yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik atau e-KTP serta jelang Pilkada serentak pada tahun 2018 mendatang.
Baca: 2 Siswa Tarakanita Wakil Indonesia di Expo Science Mexico
"(Perlu) rescue team, kemudian bantu siapkan juga ngapain (rencana) Golkar ke depan. Jadi menurut saya, apa yang dialami Golkar sekarang itu sangat mengkhawatirkan, tapi problemnya kontemporer,&q uot; jelasnya.
Ditemui bersamaan, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyatakan, bukan hanya pemimpin Partai Golkar, perubahan juga harus dimulai dari sistem rekruitmen kepengurusan partai.
Seluruh kader harus melewati jenjang karir yang panjang apabila ingin bergabung membangun Partai Golkar.
"Ini harus segera dibenahi, orang yang memiliki pengalaman, yang duduk di DPD 1 harus berpengalaman di DPD II, yang duduk di DPP harus berpengalaman di DPD I. Sehingga jumlahnya tidak terlalu banyak, sedikit saja tapi bermutu," jelasnya.
Baca: Inilah Lokasi Kecelakaan Nafal di Uttarakhand, India
Tidak hanya sebatas itu, penyusunan anggota legislatif katanya juga tidak boleh lagi dilakukan sepihak dan sembarangan. Seperti hubungan keluarga atau kerabat dalam struktur legislatif, layaknya yang terjadi saat ini.
"Golkar harus segera mendistribusikan kewenangan dan kekuatan itu pada banyak kader. Karena Golkar tidak kekurangan kader," tutupnya menegaskan. (dwi)
Tidak ada komentar