Ridwan Kamil di Mata Wakil Rakyat Kota Bandung

Ridwan Kamil di Mata Wakil Rakyat Kota Bandung Dokumentasi Humas Pemkot Bandung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat menjadi pembicara dalam ...

Ridwan Kamil di Mata Wakil Rakyat Kota Bandung

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat menjadi pembicara dalam rapat koordinasi penanganan Sungai Citarum di Graha Manggala Siliwangi, Sabtu (16/12/2017) siang. Salam kesempatam itu Ridwan mengusulkan dua program, yakni pipa gendong dan bendungan sampah.

Dokumentasi Humas Pemkot Bandung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat menjadi pembicara dalam rapat koordinasi penanganan Sungai Citarum di Graha Manggala Siliwangi, Sabtu (16/12/2017) siang. Salam kesempatam itu Ridwan mengusulkan dua program, yakni pipa gendong dan bendungan sampah.

BANDUNG, KOMPAS.com - Pada 15 September 2017 menjadi tahun keempat Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memi mpin Kota Kembang. Ragam prestasi baik secara personal maupun pemerintahan telah diraih.

Selama Ridwan Kamil memimpin, Kota Bandung telah mengantongi 292 penghargaan. Secara individu, Ridwan Kamil telah mencatat 50 penghargaan dari berbagai bidang. Meski banyak penghargaan, banyak pula persoalan Kota Bandung yang belum terselsaikan.

Sejumlah anggota DPRD Kota Bandung dari berbagai fraksi memberi penilaian terkait perkembangan pembangunan di Kota Bandung di bawah pimpinan Ridwan Kamil.

Fraksi PDI-P

Folmer Silalahi, anggota dewan dari Fraksi PDI-P menuturkan, indikator keberhasilan Ridwan Kamil dalam memimpin Kota Bandung tentu harus dinilai dari janji kampanye serta dokumen perencanaan 5 tahunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Namun secara umum, kata Folmer, sudah banyak polesan di wajah kota lewat tangan Ridwan Kamil. Kehadiran ruang publik baru serta perbaikan kawasan pedestrian jadi progr am paling mencolok. Namun, ia menilai Ridwan Kamil belum bisa memberikan sentuhan signifikan untuk masalah dasar.

"Secara gambaran umum kita melihat bahwa pembangunan infrastruktur di kota Bandung ini sudah banyak dilakukan di berbagai sektor. Tetapi khusus untuk infrastruktur yang berkaitan dengan penanganan banjir, kemacetan, transportasi publik itu masih banyak kendala," ucap anggota Komisi C itu saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/11/2017) lalu.

Folmer juga memberi atensi khusus soal kebiasaan pengerjaan proyek pada akhir tahun. Ragam kendala seperti hujan pun kerap membuat sejumlah proyek tak selesai tepat waktu. Menurutnya, sejumlah proyek tak memiliki jadwal pengerjaan yang matang.

"Lelang diulang biasanya bukan saja karena tidak ada peminat, kadang-kadang juga dari sisi gambar desainnya atau DED-nya tidak detail atau kurang lengkap yang akhirnya membuat adanya revisi. Kita sudah berapa kali untuk menganjurkan silakan proses l elangnya itu dilakukan di awal tahun walaupun APBD kita belum bisa dicairkan," ucapnya.

Baca juga : Putus Dengan Golkar, Ridwan Kamil: Saya Ikhlas...

Folmer pun berharap, dengan sisa satu tahun kepeimpinan, Ridwan Kamil dapat membuat fondasi program yang kuat untuk dilanjutkan oleh pemimpin yang baru.

"Kalau kita melihat dengan waktu yang tinggal beberapa bulan lagi saya rasa untuk item infrastruktur yang tadi saya sebutkan belum bisa selesai 100 persen," kata Folmer.

"Tapi minimal harapan kami kalau memang banyak kendala, tentunya wali kota yang sekarang harus bisa meletakkan dasar-dasar rencana induk pembangunan infrastruktur Kota Bandung sehingga tinggal dilanjutkan diteruskan oleh pemimpin daerah yang baru," jelasnya.

Fraksi Gerindra

Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung dari Fraksi Gerindra, Edi Haryadi mengkritik soal tidak optimalnya pembentukan Dinas Sosial dan Penan ggulangan Kemiskinan pada perubahan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) tahun lalu.

Kehadiran dinas baru itu sejatinya diharapkan dapat lebih fokus mengurus masalah kemiskinan yang sebelumnya tersebar di beberapa dinas. Namun, setahun berjalan Edi menilai program itu tak terarah.

"Tapi kalau kita bedah anggaran untuk penanggulangan kemiskinan tidak signifikan dengan nomenkelatur, artinya kan ini tidak terarah. Tidak mencerminkan ada program kegiatan yang menyentuh, itu hanya ada program pusat saja yang masuk dalam program penanggulangan kemiskinan, yaitu e-warung," ujar Edi, Rabu (29/11/2017).

Edi berpendapat, program penanggulangan kemisikinan saat ini hanya sebatas solusi jangka pendek. Menurutnya, belum ada program nyata yang mampu mengangkat derajat warga prasejahtera.

"Kebanyakan penanggulangan kemiskinan yang miskin perlu sekolah gratis, kesehatan gratis, tapi kan miskinnya tidak berubah, tetap miskin. Justru harusnya d ari prasejahtera jadi sejahtera. Akar masalahnya banyak, mungkin dia tak punya skill bekerja, sulit mencari pekerjaan, di Bandung banyak warga miskin usia produktif," tuturnya.

Fraksi NasDem

Ketua Fraksi Partai NasDem dari Komisi B DPRD Kota Bandung, Uung Tanuwijaya mengakui, sudah banyak pencapaian positif yang sudah ditorehkan Ridwan Kamil untuk Kota Bandung. Namun, ia masih tidak puas dengan serapan pendapatan daerah yang dihasilkan.

"Kami sangat tidak puas dengan beberapa hal, seperti pajak reklame, parkir, harusnya kita mendapat lebih bahkan target saja kemarin tak tercapai. Target pendapatan dari reklame Rp 270 miliar, tapi per hari ini masih Rp 30 miliar jauh sekali," kata Uung via sambungan telepon, Minggu (3/12/2017).

Selain itu, proyek pengadaan mesin parkir pun sangat mubazir. Sebab, anggaran Rp 80 miliar yang dialokasikan tak sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan.

"Kami kelurkan Rp 80 miliar untuk beli mesin parkir, tapi pendapatannya hanya Rp 4 miliar. Kapan balik modalnya, katanya agar lebih tertata, pengawasannya juga lebih mudah, tapi di lapangan tak semudah itu," ucapnya.

Baca juga : Lusa, Ridwan Kamil Umumkan Pasangannya di Pilkada Jabar 2018

Kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga masih jauh dari harapan. Program Kredit Melati (melawan rentenir) yang jadi program unggulan Ridwan Kamil ternyata tak semanis yang digembar-gemborkan. Uung mengatakan, saat ini BPR Kota Bandung tengah kesulitan keuangan lantaran adanya kenaikan Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah.

"NPL BPR Kota Bandung naik karena ada tunggakan, banyak kredit macet. Jadi banyak evaluasi juga," ucap Uung.

Namun, Uung mengapresiasi inovasi e-budgeting. Ia pun membenarkan dengan e-budgeting Kota Bandung mampu menyelamatkan anggaran sekitar Rp 1 triliun dari program ta k jelas.

"Betul itu kita bisa menyelamatkan Rp 1 triliun karena kita punya acuan nilai yang tak bisa dipermainkan. Tapi kendalanya masalah SDM, banyak yang masih gak ngerti. Mungkin dua tahun lagi program ini bisa sempurna," ujarnya.

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) pun, kata Uung, cukup berhasil. Pemberian anggaran Rp 100 juta per RW sangat berdampak pada pemerataan pembangunan kewilayahan.

"Kita melihat PIPPK bagus sudah bisa menjangkau yang selama ini tidak bisa disentuh SKPD, Musrenbang, dan reses. Evaluasinya pemerataan anggaran saja karena tidak semua RW jumlah RT-nya sama, biar lebih merata," tuturnya.

Uung menilai, tersendatnya sejumlah program disebabkan adanya masa peralihan dari program konvensional ke program inovatif dan modern.

"Memang banyak program transisi dan itu butuh waktu," jelasnya.

Fraksi PKS

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung, En drizal Nazar berpendapat, saat ini program Kota Bandung di bawah pimpinan Ridwan Kamil belum fokus menyentuh persoalan sosial seperti pembangunan rumah susun.

Baca juga : Cabut Dukungan untuk Ridwan Kamil, Golkar Kembali Merapat ke PDI-P

Anggota Komisi D itu mengatakan, jika dipersentasekkan, capaian kinerja Ridwan Kamil baru di angka 70 persen.

"Makanya penilaian karena saya di Komisi D, persoalan sosialnya harus lebih fokus lagi. Jaminan siswa miskin, akses kesehatan dan pendidikan siswa miskin harus masuk lebih besar dalam rencana APBD. Kalau dirata-ratakan (penilaian kinerja) masih 70 persenan lah," katanya.

Fraksi Hanura

Sementara itu, anggota Komisi A dari Fraksi Hanura, Ade Fahruroji mengatakan, Ridwan Kamil telah membawa semangat baru dalam kinerja birokrasi. Dengan latar belakang profesional, kata Ade, Ridwan Kamil sukses mendobrak stagnasi yang kerap terjadi pada mesin pemerintahan. K inerja birokrasi Kota Bandung pun mendapat nilai A dari Kemenpan-RB.

"Beliau sudah menciptakan sistem baru. Tapi saya harap bisa terus ditingkatkan. Penempatan eselon II dan III juga harus dicermati untuk melahirkan manajer birokrasi yang handal," katanya.

Namun, Ade menuturkan persoalan sistem di bidang perizinan masih menjadi pekerjaan rumah. Kendati sudah menggunakan sistem daring, bidang perizinan belum bisa memberikan keberhasilan signifikan.

Terungkapnya kasus gratifikasi di Dinas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Bandung menjadi bukti masih ada celah kurangnya pengawasan dalam sistem perizinan.

"Sistem online itu sudah jadi paya tapi belum menciptakan tata perizinan yang cepat, sederhana, berkeadilan, berkekuatan hukum, dan transparan," jelasnya.

Kompas TV Ridwan Kamil tidak lagi didukung partai Golkar. Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: