Saran Ketua MPR, Revisi UU MD3 Untuk Periode Berikut

Saran Ketua MPR, Revisi UU MD3 Untuk Periode Berikut Babel Banten Bengkulu Jabar Jakarta Jateng Jatim Kalbar Kalteng Lampung Papua...

Saran Ketua MPR, Revisi UU MD3 Untuk Periode Berikut

Babel
Banten
Bengkulu
Jabar
Jakarta
Jateng
Jatim
Kalbar
Kalteng
Lampung
Papua
Sumbar
Sumsel
Sumut
RMTV

News Tickers

Zainal Bintang: Golkar Bersih Harga Mati, 29 DESEMBER 2017 , 05:50:00
Rawan Tsunami, Aceh Perlu Siapkan Generasi Sadar Dan Tangguh Bencana, 29 DESEMBER 2017 , 05:17:00
Djarot Representasi Islam, Jawa Dan Nasionalis, Minusnya Calon Impor, 29 DESEMBER 2017 , 04:55:00
Pesan Natal EE Mangindaan Memasuki Tahun Politik, 29 DESEMBER 2017 , 04:33:00
Hatta Ali: 2017 Adalah Tahun Bersih-bersih MA, 29 DESEMBER 2017 , 04:16:00

Saran Ketua MPR, Revisi UU MD3 Untuk Periode Berikut

JUM'AT, 29 DESEMBER 2017 , 17:13:00 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

RMOL. Sebagai pemenang Pemilihan Umum 2014 lalu maka sudah sepantasnya PDI Perjuangan mendapatkan jatah pimpinan parlemen. Berita Terkait Pemuda Zaman Sekarang Harus Melek Politik PNS Bisa Dipecat Jika Terlibat Di Pilkada Jokowi: Silakan Pilih Yang Terbaik Lalu Jadi Saudara Lagi

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai usulan PDIP untuk meminta jatah kursi di jajaran pimpinan parlemen sebagai hal yang tidak keliru.
"PDIP kan pemenang pemilu, seharusnya memang ada di pimpinan DPR dong," ujarnya dalam refleksi akhir tahun 2017 di Resto Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Jumat (29/12).
Menurut Zulkifli, aturan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) sudah menetapkan susunan formasi kursi pimpinan DPR. Untuk menambah kursi pimpinan, perlu ada revisi terhadap UU itu sehingga jelas aturan pergantiannya seperti apa.
Dia pun memberikan catatan bahwa revisi UU MD3 yang baru nanti sekaligus berlaku untuk periode parlemen selanjutnya.
"Jadi buat saja aturannya bahwa ketua DPR adalah pemenang pemilu. Tetapi karena ini tinggal setahun (masa kerja) maka harus dengan peridoe selanjutnya biar tidak berantem lagi," jelas Zulkifli yang juga ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN). [wah]

Berita Lainnya Selengkapnya