Tajuk: Tahun 2017 Era Gelap DPR Kita Di Publish Pada Tanggal : Kamis, 28 Desember 2017 09:43 WIB Tajuk: Tahun 2017 Era Gelap ...
Di Publish Pada Tanggal : Kamis, 28 Desember 2017 09:43 WIB Tajuk: Tahun 2017 Era Gelap DPR Kita
Banyak kalangan yang menyebut kinerja lembaga parlemen (DPR) kita sepanjang tahun 2017 sangat buruk dan suram. Terutama terkait dengan legislasi, pengawasan, dan displin. Para pengamat menyebut tahun 2017 sebagai era gelap bagi DPR.
Tak hanya itu, dari segi moralitas, tahun ini juga dinilai buruk. Selama tahun 2017, ada tujuh anggota DPR RI yang diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terkait kasus korupsi dan suap. Mereka adalah Charles Jones Mesang (Golkar), Musa Zainuddin (PKB), Miryam S. Haryani (Hanura), Yudi Widiana Adia (PKS) ,Aditya Anugrah Moha (Golkar), Markus Nari (Golkar) d an Setya Novanto (Golkar).
Hasil survei nasional Poltracking Indonesia menempatkan DPR di posisi paling buncit di antara 13 institusi demokrasi dan penegak hukum terkait tingkat kepuasan masyarakat. Berdasarkan hasil survei tersebut, hanya 34 persen publik yang merasa puas dengan kinerja DPR. Dan hanya 36 persen publik yang merasa puas dengan pengawasan DPR.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, hal itu sebagai bahan koreksi bagi DPR sebagai lembaga negara yang mewakili rakyat. Hal ini bisa menjadi bahan untuk introspeksi. Fadli menilai, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPR jauh lebih baik jika dibandingkan pada periode sebelumnya. Sebab, kasus yang menyeret anggota DPR pada periode ini lebih sedikit jika dibandingkan pada periode 2009-2014.
Dari segi kepemimpinan, Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menilai, masalah kepemimpinan DPR tahun 2017 menjadi yang terburuk dalam sejarah. Pimpinan DPR tahun ini dinilai tidak bekerja secara profesiona l sehingga kerap menimbulkan polemik di masyarakat.
Harus kita akui sepanjang 2017 DPR tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan optimal. Hal itu terlihat dari tidak adanya tindak lanjut atas berbagai temuan BPK terhadap sejumlah anggaran Kementerian/Lembaga. Seharusnya temuan BPK ini diselesaikan dengan tuntas.
Selain pengawasan kekuangan negara, para wakil rakyat dinilai juga belum maksimal dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam hal legislasi, Formappi mencatat, dibandingkan kinerja anggota DPR periode 2009-2014, kinerja DPR tahun ini juga kalah jauh. Pada tahun ketiga, DPR periode 2009-2014 mengesahkan lebih dari 40 RUU. Kinerja legislasi DPR 2017 sejauh ini bisa dibilang jauh dari harapan. Malah bisa dikatakan kinerja legislasi DPR hingga setengah tahun terakhir sangat buruk.
Salah satu penyebab yang membuat jebloknya kinerja legislasi DPR periode ini adalah kesibukan DPR dengan urusan perburuan kekuasa an untuk mereka sendiri. Selain itu kemalasan anggota DPR mengikuti sidang-sidang menjadi salah satu penyebab kinerja DPR tetap buruk.
Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo menyatakan sampai sekarang belum ada kemajuan terkait capaian prolegnas, beberapa pembahasan UU sampai sekarang belum ada perubahan hal tersebut lantaran pembahasannya yang tak kunjung selesai.
Sorotan terhadap DPR sepanjang 2017 seharusnya menjadi bahan introspeksi untuk meningkatkan kinerja. Dengan demikian pada tahun selanjutnya kinerja lembaga perwakilan rakyat kita menunjukkan performa baik.
Rakyat mengakui anggota dewan memang orang-orang yang hebat karena dapat mengalahkan lawan politiknya dengan beragam strategi. Mereka juga disebut wakil rakyat yang terhormat. Sudah seharusnya, para wakil rakyat harus kredibel dan dapat mengemban amanah rakyat.
Rakyat membutuhkan anggota DPR yang cerdas sehingga bisa mengatasi problematika bangsa. Selain itu, mereka juga disyaratkan memiliki pengetahuan yang luas mengenai hukum. Selain itu wakil rakyat juga harus dapat dipercaya karena tugas utamanya adalah membawa aspirasi rakyat untuk disampaikan ke pemerintah.
Terpenting adalah wakil rakyat itu harus memiliki kejujuran, memiliki
kredibilitas yang tinggi dan akan melakukan segala aktivitasnya di pemerintahan dengan nilai luhur kejujuran. Jika sifat-sifat ini dimililiki wakil rakyat, kita meyakini pada tahun depan tidak ada lagi anggota DPR yang terjerat kasus korupsi.
Tentu saja dalam menjalankan tugasnya seorang wakil rakyat harus transparan, memiliki disiplin. Disiplin dalam hal waktu dan tata tertib.
Anggota dewan yang memiliki sifat disiplin diharapkan mampu membedakan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan rakyat.
Wakil rakyat harus bertanggungjawab akan tugas yang diembannya, bersikap adil dalam arti tidak akan bertindak semena-mena terhadap rakyat kecil. Juga harus memiliki komitmen untuk peduli untuk menyejahterakan kehidupan rakyat.
Rakya t berharap pada 2018 nanti, wakil rakyat memiliki kinerja yang baik, citra yang baik, dan harus harus mau mendengar suara rakyat karena DPR adalah fasilitas utama rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.
Jika wakil rakyat memiliki sikap-sikap seperti yang disebutkan diatas, kita meyakini akan membawa kehidupan bernegara menjadi lebih ideal. Kerinduan rakyat negeri ini akan kesejahteraan akan bisa didapatkan.
Semoga kerinduan masyarakat Indonesia akan kehadiran anggota DPR yang dapat menyampaikan aspirasi mereka, bisa terwujud.
(***)
Tag : DPR RI Anggota DPR Ketua DPRloading...
Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses mod erasi.
Redaksi : terbitonline[at]gmail.com
Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by DisqusSumber: Google News Wakil Rakyat
