Tenaga Pengawas Kurang, Pilkada Butuh Pengawasan Pemilu ... Tenaga Pengawas Kurang, Pilkada Butuh Pengawasan Pemilu Partisipasif Panitia ...
Tenaga Pengawas Kurang, Pilkada Butuh Pengawasan Pemilu Partisipasif
Panitia pengawas pemilu menggelar hal ini terkait dengan pemilu yang akan datang
Pos Kupang/Andri AtagoranKegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipasif di Belavita Hotel Kupang, Selasa (12/12/2017) Laporan Reporter Pos Kupang, Andri Atagoran
POS-KUPANG.COM | KUPANG - Puluhan peserta dari berbagai lapisan masyarakat Kota Kupang mengikuti sosialisasi pengawasan pemilu partisipasif di Belavita Hotel Kupang, Selasa (12/12/2017).
Kegiatan yang dilaksanakan Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kota Kupang tersebut menga jak semua elemen masyarakat untuk turut membantu pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten/kota di NTT dan pemilihan Gubernur NTT pada 2018 yang akan datang.
"Jumlah kami sangat sedikit oleh karena itu butuh partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pemilihan yang bermartabat," kata Ketua Panwaslu Kota Kupang, Julianus J P Nomlenin, SH.
Julianus mencontohkan, di tingkat Kelurahan ada 10 tempat pemungutan suara (TPS) dan minimal ditangani sepuluh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP).
"Tetapi itu hanya diawasi oleh satu orang tenaga petugas pengawas lapangan (PPL)," kata Julianus.
Meskipun demikian, Julianus menegaskan, secara prinsip, pihaknya tetap berkomitmen penuh mengawal setiap tahapan dalam proses pilkada pada 2018 yang akan datang.
"Bawaslu dari tingkat pusat sampai ke tingkat yang paling rendah kami siap untuk melakukan pengawasan," kata Julianus.
Julianus menambahkan, beberapa ha l yang dilakukan panwaslu Kota Kupang dalam pengawasan pemilu partisipasif adalah mengidentifikasi titik-titik rawan konflik pemilu bersama masyarakat.
"Tapi di samping itu kita juga perlu mengedepankan paradigma pencegahan dimana kita berusaha untuk meminimalisir potensi pelanggaran dalam setiap tahapan proses pemilihan," kata Julianus.
Sementara itu, satu di antara peserta yang hadir, Sengaji Kamaludin mengatakan, proses pengawasan partisipasif harus dilakukan sejak awal tahapan proses pemilihan.
"Ada banyak persoalan ditemukan saat menjelang pemilihan seperti orang yang memiliki KTP Elektronik tetapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) sementara orang yang baru datang dari perantauan namanya terdaftar," ujar Sangaji. (*)
Tidak ada komentar