Gerindra sebut verifikasi faktual parpol pemborosan uang negara

Gerindra sebut verifikasi faktual parpol pemborosan uang negara ...

Gerindra sebut verifikasi faktual parpol pemborosan uang negara

Merdeka > Politik Gerindra sebut verifikasi faktual parpol pemborosan uang negara Jumat, 12 Januari 2018 23:01 Reporter : Sania Mashabi

Ahmad Riza Patria. Â©dpr.go.id

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menganggap adanya proses verifikasi faktual sebagai pemborosan uang negara. Bahkan menurutnya, Presiden Jokowi seharusnya marah terhadap MK deng an adanya putusan semua partai wajib diverifikasi ulang.

"Pak Jokowi harusnya marah sama MK, ini beban berat dan pemborosan uang negara," kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/1).

Riza menyebut, verifikasi parpol yang lama akan menambah biaya yang sangat besar. "Ini menambah biaya yang bukan puluhan miliar. Ini ratusan bahkan triliun. Harusnya MK memahami kondisi bangsa saat ini. Ada cara solusi untuk tidak perlu verifikasi faktual saat ini. Dan itu memberikan penghematan APBN," ujarnya.

Riza beranggapan verifikasi faktual terhadap seluruh parpol peserta pemilu 2019 akan merubah tahapan yang sudah disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Masa kampanye yang tadinya satu tahun sudah dipotong menjadi enam bulan.

Wakil Ketua komisi II DPR ini memberi beberapa opsi pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak mengadakan proses verifikasi faktual. Setidaknya ada tiga opsi yang ia tawarkan.

"Ada b eberapa solusi di antaranya bahwa putusan ini diberlakukan pada pemilu berikutnya. Jadi yang sekarang tidak perlu verifikasi faktual. Yang kedua, bisa diputuskan bahwa tahapan (pemilu) ini direvisi. Tahapan disesuaikan dengan sisa waktu yang ada bila memungkinkan. Tapi sejauh yang saya tahu berat bagi KPU, sulit. Yang ketiga proses verifikasi faktualnya dibuat sesederhana mungkin, yang penting substansinya tidak hilang," paparnya.

Terkait hal itu, Riza sebagai Wakil Ketua komisi II akan segera menggelar rapat dengan mengundang KPU dan pemerintah untuk memutuskan bagaimana solusi dari implikasi putusan MK terkait verifikasi faktual.

"Selasa (pekan depan) mungkin akan kita undang KPU, bersama Kemendagri dan pemerintah. Kita akan putuskan, ditindaklnjuti dengan revisi PKPU kemudian baru apakah perlu pelaksanaan verifikasi faktaul atau tidak dan lain sebagainya," tandasnya. [bal]