LAPI Minta Masyarakat Tak Pilih Pemimpin yang Tersangkut Hukum Direktur Eksekutif LAPI, Maksimus Ramses Lalongke mengatakan, maju tidakny...
Direktur Eksekutif LAPI, Maksimus Ramses Lalongke mengatakan, maju tidaknya sebuah daerah bakal ditentukan oleh suara rakyat. Ketika mereka salah memilih pemimpin, maka selama periode itu tak bakal ada kemajuan.
“Pilih yang berintegritas, berkomitmen pada pemberantasan korupsi. Jangan sampai tersandung hukum,†jelas dia di Jakarta, Jumat (5/1).
Kepada partai politik, LAPI juga merekomendasikan tak mengusung atau pun mendukung calon yang memang memiliki persoalan di ranah hukum. Sekalipun dia berstatus petahana.
Pernyataan Maksimus tersebut tak lepas dari adanya sejumlah calon petahana yang masih tersangkut persoalan hukum. Dikhawatirkan, lanjut dia, akan berdampak terhada p proses pilkada. Terlebih ketika yang bersangkutan terpilih.
Dia lantas mencontohkan kasus Bupati Mimika, Eltinus Omaleng yang terbukti bersalah melakukan pemalsuan ijazah. Mahkamah Agung sudah mengeluarkan berkekuatan hukum tetap alias inkracht terhadap kasus Eltinus.
“Jadi, bukan hanya parpol pengusung dan pendukung, Bupati Omaleng sendiri seharusnya juga tidak memaksakan diri mengikuti kembali pilkada,†jelas dia.
“Bagaimana mungkin calon pemimpinnya merupakan orang yang bermasalah secara hukum. Jelas, hal itu tidak memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Pertanyaannya, apakah tidak ada rasa malu calon pemimpin yang nyata-nyata bermasalah secara hukum masih ngotot ikut pilkada?†tanya Ramses.
Terkait masih kuatnya dukungan parpol kepada sang petahana, lanjut Ramses, hal itu sekaligus menunjukkan bahwa parpol-parpol tersebut telah turut serta memproduksi calon pemimpin yang secara etika moral tidak layak dijadikan pemimpin.
⠀Parpol seharusnya menjadi garda terdepan dalam mencari dan melahirkan calon-calon pemimpin yang bebas dari kasus hukum masa lalu karena tidak memberikan teladan kepada masyarakat,†tegasnya.
Ramses Lalongkoe menambahkan, masyarakat Mimika tentu juga tidak ingin dipimpin oleh orang bermasalah.
â€Karena itu, publik harus bersuara lantang dan menolak keras upaya-upaya parpol untuk mencalonkan petahana. Saya kira, petahana sudah tidak layak lagi maju sebagai pemimpin, apalagi sudah jelas ada putusan MA yang berkekuatan hukum tetap,†pungkasnya.
(mam/ce1/JPC)
