Manipulasi Keanggotaan Parpol

Manipulasi Keanggotaan Parpol Manipulasi Keanggotaan Parpol Anggota merupakan salah satu ukuran eksistensi sebuah partai politik (parpo...

Manipulasi Keanggotaan Parpol

Manipulasi Keanggotaan Parpol

Anggota merupakan salah satu ukuran eksistensi sebuah partai politik (parpol). Seberapa banyak jumlah anggota merepresentasikan sejauh mana partai itu diterima oleh publik. Karena itu, masuk akal bila jumlah minimal anggota parpol menjadi salah satu syarat sebuah partai maju dalam pemilu.

Persoalannya, tidak ada yang tahu persis berapa jumlah anggota setiap parpol yang ada di Indonesia. Partai-partai yang selama ini malang melintang di rentetan pilkada maupun pemilu legislatif dan pilpres boleh menyebut dirinya sebagai partai modern namun hanya segelintir yang memiliki data sahih terkait anggota. Sangat mungkin lebih banyak parpol yang hanya bermodal klaim bahwa anggotanya mencapai jutaan tanpa punya bukti akurat jumlah kartu tanda anggota (KTA) yang dipegang masing-masing pengikutnya.

Dari sekitar 190 juta pemilih pada Pilpres 2014, ada berapa orang yang benar-benar terdaftar s ebagai anggota partai alias memiliki KTA? Adakah yang berani memprediksi bahwa 10 persen atau sekitar 19 juta yang memiliki KTA? Kita tidak tahu pasti karena lembaga seprestisius KPU pun belum tentu bisa menghitungnya.

Salah satu syarat yang diverifikasi oleh KPU adalah jumlah anggota parpol. Pagi-pagi, KPU sudah menyatakan bahwa dalam sistem informasi parpol, jumlah anggota parpol tidak bisa ditayangkan nama per nama secara daring. KPU hanya bisa menayangkan jumlah total anggota.

Sedangkan dalam proses verifikasi keanggotaan parpol, KPU tidak akan meneliti seluruh anggota parpol melainkan sampel disediakan oleh parpol. Dalam Peraturan KPU 6/2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019, menyebutkan metode verifikasi keanggotaan parpol adalah sampel. Dalam hal parpol menyerahkan jumlah anggota sampai 100 anggota, maka besaran sampel diambil sebanyak 10 persen. Sementara, dalam hal parpol menyerahkan jumlah anggota lebih dari 100 anggota, maka besaran sampel diambil sebanyak 5 persen.

Pengambilan sampel tersebar paling sedikit 50 persen jumlah kecamatan pada kabupaten/kota. Kalau persebarannya kurang dari 50 persen kecamatan, maka disesuaikan dengan jumlah sampel. Anggota yang menjadi sampel akan didatangkan oleh parpol ke kantor DPC untuk diverifikasi oleh KPU.

Metode verifikasi keanggotaan parpol semacam ini sangat mudah diakali oleh partai politik. Parpol bisa menyiapkan, merekayasa, atau mengaturnya supaya yang diverifikasi KPU adalah orang-orang yang datanya sesuai dengan yang ada di sistem informasi partai politik. Berbeda halnya bila KPU secara acak mengambil sejumlah sampel dari sekumpulan nama yang diklaim oleh parpol sebagai anggota dan meneliti tanpa harus mengikutsertakan parpol. Tak mengherankan bila ada pendapat yang menyatakan bahwa metode verifikasi keanggotaan parpol didesain berpihak kepada parpol.

Hal keanggotaan partai memang pelik karena KTA bukan hal yang wajib dimiliki set iap insan sebagai warga negara laiknya KTP, atau SIM untuk mereka yang ingin mengemudi. Karenanya, keanggotaan pada sebuah partai belum dianggap sebagai sebuah hal yang penting. Hanya mereka yang aktif di organisasi massa pendukung partai atau terlibat sebagai pengurus partai yang berkeinginan membuat KTA alias masuk dalam daftar anggota partai.

Hal ini terjadi karena partai tidak memberikan manfaat kepada setiap insan yang anggota. Bahkan hanya sebagai sebuah kebanggaan pun tidak.

Ideologi partai serta visi dan misi partai belum tertanam dalam sanubari pengikut, sehingga mereka lebih nyaman hanya sebagai simpatisan, atau pendukung. Ada juga yang hanya berperan sekadar sebagai penggembira, yakni ikut serta meramaikan perhelatan partai tanpa keterlibatan emosional, apalagi keterikatan ideologi.

Fenomena seperti ini pasti disadari benar oleh parpol. Para elite parpol mestinya sudah paham bahwa partai belum benar-benar menjadi kebutuhan saluran aspirasi rakyat. Sal ah satunya sebabnya, parpol dirasakan hadir menyapa rakyat hanya pada perhelatan pemilu. Penggalangan massa terjadi hanya saat partai membutuhkan dukungan. Kita tidak menemukan sebuah upaya proaktif dari parpol laiknya penjual dengan sistem multilevel marketing atau para petugas asuransi yang mencari nasabah. Kita melihat upaya door-to-door dilakukan oleh sejumlah partai, namun itu pun hanya terlihat pada masa kampanye.

Seandainya upaya-upaya sistematis menjaring anggota--bukan sekadar mencari dukungan suara--itu dilakukan, bukan tidak mungkin rakyat akan semakin melek betapa penting saluran aspirasi bernama parpol. Tentu saja hal seperti ini dilakukan seiring dengan perbaikan kinerja parpol dan wakil-wakilnya di pemerintahan maupun di legislatif yang bekerja untuk rakyat sehingga rakyat tidak lagi apriori terhadap parpol.

Kesadaran akan keanggotaan dan bahkan militansi yang terbentuk akan sangat positif bagi parpol. Mereka bukan saja menjadi agen unt uk menggandeng lebih banyak pendukung melainkan juga sebagai anggota yang membangun partai dari sisi finansial. Iuran tetap dan sukarela bisa menjadi modal partai untuk tidak lagi mencari uang dari anggotanya yang korupsi.

Perhelatan pemilu seharusnya menjadi momentum tiap partai maupun penyelenggara pemilu untuk memperbaiki administrasi parpol. Semakin baik rumah tangga tiao parpol setidaknya dalam hal administrasi lambat laun akan membantu perbaikan demokrasi. Partai akan semakin profesional dalam menjalankan fungsinya.

PENULIS:

Suara Pembaruan suarapembaruan.com

1 Penjabat Gubernur dari Polri 2 Verifikasi Parpol 3 World Economic Forum 2018 4 Impor Beras 5 Perombakan Kabinet
- KPK Buka Peluang Ambil Alih Kasus Reklamasi dari Polda Metro
- Bintang Glee Meninggal Dunia di Usia 35 Tahun
- Batal Sarapan Bareng Anies, Sopir Angkot Kembali Demo di Balai Kota
- Fadli Zon Sebut Jokowi 1 Periode, Taufik K: Biar Rakyat yang Menilai
- Sidang Gugatan Cerai Ahok Ditunda hingga 7 Februari
- Presiden Jokowi Tolak Pakai Rompi Anti-Peluru di Afghanistan
- 12 Parpol Peserta Pemilu 2014 Lolos Verifikasi Faktual
- Ketika PKL di Bendungan Hilir Menuntut Keadilan
- Banyuwangi Kembali Raih Akuntabilitas Kinerja Terbaik
- Bamsoet: Tindak Tegas Pabrik Pembuang Limbah ke Sungai Citarum!