Petisi Koalisi Masyarakat Sipil: Ketua DPR Baru Harus Sosok Bersih! Selasa 02 Januari 2018, 14:18 WIB Petisi Koalisi Masyarakat Sipil: ...
Selasa 02 Januari 2018, 14:18 WIB Petisi Koalisi Masyarakat Sipil: Ketua DPR Baru Harus Sosok Bersih! Seysha Desnikia - detikNews
Koalisi Masyarakat Sipil (Seysha/detikcom) Jakarta - Koalisi masyarakat sipil membuat petisi soal calon Ketua DPR yang akan dipilih Partai Golkar. Mereka ingin calon Ketua DPR yang akan diajukan Golkar bersih dari berbagai kasus. Koalisi masyarakat sipil yang hadir dalam pernyataan petisi soal Ketua DPR ini adalah dari Penasihat Pemilu Kemitraan Wahidah Suaib, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti, Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampouw, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Centre Roy Salam, Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar, Peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Fadli Ramadhani, Direktur Komite Pemantau Legislatif Indonesia Syamsuddin Alimsyah, Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi, dan Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo.
"Masyarakat sipil membuat petisi tentang kriteria dan syarat bagi calon pimpinan DPR pengganti Setya Novanto. Hal ini penting mengingat jabatan pimpinan DPR, apalagi berpotensi menjadi Ketua DPR, adalah jabatan publik. sebagai lembaga publik yang terhormat, kriteria pimpinan DPR RI sudah seharusnya sesuai dengan harapan masyarakat," ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti di D'Hotel, Jalan Sultan Agung, Setiabudi, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2018).
Sementara itu, Wahidah Suaib menuntut Golkar membuktikan slogan barunya, yaitu 'Golkar bersih'. Calon Ketua DPR yang diajukan Golkar haruslah sosok yang bersih.
"Golkar harusnya lihat pengurusnya yang bermasalah. Ada harapan baru karena Golkar memberikan slogan 'bersih'. Kami harap pimpinan DPR yang diajukan mencerminkan slogan itu," ujar Wahidah.
"Kita belajar dari pengalaman sebelumnya, fungsi pimpinan DPR sangat strategis, yaitu memimpin sidang, menyusun rencana kerja pimpinan, menyusun rancangan anggaran bersama, sosok yang tampil sebagai pimpinan harus merepresentasikan diri sebagai wakil rakyat," imbuhnya.
Berikut ini petisi yang dibuat oleh koalisi masyarakat sipil:
Petisi Masyarakat Sipil Untuk Calon Pimpinan DPR
Dalam waktu dekat ini, salah satu pimpinan DPR akan kembali ditetapkan. Adalah fraksi Golkar yang akan menentukan siapa gerangan yang akan didudukkan sebagai salah satu pimpinan DPR dari Fraksi Golkar. Oleh karena jabatan pimpinan DPR bukanlah jabatan biasa, dan juga strategis, maka kami menyatakan petisi seb agai berikut :
1. Mendukung slogan baru Golkar yang menyebut kata bersih sebagai tekad Golkar untuk menjadi salah satu partai yang mendukung gerakan antikorupsi, khususnya di dalam partai Golkar dan umumnya dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Slogan tersebut sudah semestinya terwujud dalam praktik politik Golkar, baik di dalam internal maupun eksternal partai, agar slogan bersih tidak hanya jadi slogan semata. Salah satunya dibuktikan dalam penentuan pimpinan DPR pengganti, sebagai wakil dari fraksi Golkar.
3. Dengan begitu, sudah semestinya, menjadi kewajiban Golkar untuk menetapkan pimpinan DPR dari Fraksi Golkar dengan kriteria sebagai berikut:
a. Tidak memiliki rekam jejak pernah dipidana dalam kasus yang bersifat amoral, khususnya korupsi;
b. Tidak sedang atau potensial akan dipersoalkan secara hukum, khususnya berkaitan dengan tindak pidana korupsi;
c. Bukan merupakan penduku ng pansus KPK apalagi menjadi salah seorang motor lahirnya angket KPK;
d. Memiliki pandangan dan sikap yang sepenuhnya mendukung upaya pemberantasan korupsi, salah satunya dengan tidak mendukung pelemahan KPK dengan berbagai cara dan versinya;
e. Memiliki kemampuan mendengar dan memiliki kelapangan hati dalam menerima kritik.
Demikian petisi ini kami buat, semoga kiranya dapat menjadi catatan dan perhatian bagi ketua partai Golkar dalam menentukan calon DPR. Penentuan calon pimpinan dari partai Golkar adalah langkah awal dalam memperlihatkan komitmen golkar untuk menjadi partai bersih.
 Foto: dok. detikcom |
(tor/tor)Sumber: Google News Wakil Rakyat
